Pemerintah Mulai Mendata Jumlah Pegawai Honorer Sebelum Tenggat Waktu Penyelesaian

Kompas.com - 25/08/2022, 12:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sedang melakukan pendataan untuk memetakan dan mengetahui jumlah pegawai honorer atau pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Setiap instansi pemerintah harus melakukan pendataan tenaga non-ASN paling lambat 30 September 2022.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Alex Denni mengatakan pendataan ini dilakukan agar adanya kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN.

Perlu diingat, pendataan ini bukan untuk mengangkat tenaga honorer non-ASN menjadi ASN tanpa tes. Namun untuk mencari solusi atas persoalan ini.

"Masing-masing instansi pemerintah agar mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN,” terang Alex, saat Sosialisasi Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang digelar secara virtual dari Kantor Kementerian PANRB, Rabu (24/08).

Baca juga: Dedi Mulyadi Tolak Tenaga Honorer Dihapus: Pelayanan Masyarakat Akan Lumpuh

Saat ini Kementerian PANRB telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait kebutuhan guru. Begitu juga dengan tenaga kesehatan, yang pendataan tenaga non-ASN telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan.

Kata Alex, Plt Menteri PANRB Mahfud MD sudah mengimbau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat inventarisasi data pegawai non-ASN dan menyampaikan data tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum batas waktu yang ditentukan.

Baca juga: Nasib Guru Honorer Terkatung-Katung, Disdikbud Padang: Kami Akan Perjuangkan

Imbauan tersebut termaktub dalam Surat Menteri PANRB No. B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di lingkungan Instansi Pemerintah.

"Bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN," katanya.

Penyelesaian masalah tenaga non-ASN tidak bisa dilakukan dengan solusi tunggal. Penataan tenaga non-ASN harus diselesaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. "Jadi harus ada keseimbangan antara efektivitas organisasi, ketersediaan anggaran, dan kebutuhan," lanjut Alex.

Baca juga: Opsi Jalan Tengah Penghapusan Tenaga Honorer

Setelah pemetaan ini utuh, akan disusun kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ini satu per satu sesuai kebutuhan formasi. Alex menegaskan pemerintah akan menindak tegas oknum yang memanfaatkan momentum pendataan tenaga non-ASN untuk melakukan praktik percaloan atau KKN.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Cara Cek Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat HP, Mudah dan Praktis

5 Cara Cek Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat HP, Mudah dan Praktis

Spend Smart
Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Ini Klarifikasi Lengkap Menkes

Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Ini Klarifikasi Lengkap Menkes

Whats New
BI 4 Kali Naikkan Suku Bunga, Ekonom Prediksi Kredit Tumbuh Lambat dan NPL Naik

BI 4 Kali Naikkan Suku Bunga, Ekonom Prediksi Kredit Tumbuh Lambat dan NPL Naik

Whats New
Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Whats New
Sri Mulyani Heran, Ada Badai PHK, Padahal Setoran Pajak Naik

Sri Mulyani Heran, Ada Badai PHK, Padahal Setoran Pajak Naik

Whats New
Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Whats New
Mengenal Nikel, Logam yang Lagi Naik Daun Berkat Booming Mobil Listrik

Mengenal Nikel, Logam yang Lagi Naik Daun Berkat Booming Mobil Listrik

Whats New
Omzet Turun Akibat Inflasi, Ini Strategi Untuk UMKM agar Bisnis Tetap Jalan Tanpa PHK Karyawan

Omzet Turun Akibat Inflasi, Ini Strategi Untuk UMKM agar Bisnis Tetap Jalan Tanpa PHK Karyawan

Whats New
Indeks Filantropi RI Stagnan di 'Doing Okay' Selama 2 Tahun, Perlu Ada Perbaikan Regulasi

Indeks Filantropi RI Stagnan di "Doing Okay" Selama 2 Tahun, Perlu Ada Perbaikan Regulasi

Whats New
Perluas Jaringan, BUMN BKI Teken Kerja Sama dengan Emirates Classification Society

Perluas Jaringan, BUMN BKI Teken Kerja Sama dengan Emirates Classification Society

Whats New
Dari 3 Platform 'Online' Ini, Mana yang Paling Banyak Beri Keuntungan ke Mitra UMKM Kuliner?

Dari 3 Platform "Online" Ini, Mana yang Paling Banyak Beri Keuntungan ke Mitra UMKM Kuliner?

Whats New
Aplikasi Pesan Makanan 'Online' Dorong Penjualan UMKM 1,9 Kali Lipat Dibanding 'Offline'

Aplikasi Pesan Makanan "Online" Dorong Penjualan UMKM 1,9 Kali Lipat Dibanding "Offline"

Whats New
SIM Indonesia Bisa Berlaku di Luar Negeri, Mana Saja?

SIM Indonesia Bisa Berlaku di Luar Negeri, Mana Saja?

Whats New
Komisi VII DPR RI: Indonesia Masuk ke EBT adalah Suatu Keharusan

Komisi VII DPR RI: Indonesia Masuk ke EBT adalah Suatu Keharusan

Whats New
Salahkah Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan? DJSN: Sudah Jelas Amanat JKN Itu Gotong Royong

Salahkah Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan? DJSN: Sudah Jelas Amanat JKN Itu Gotong Royong

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.