3 Skenario Pemerintah Terkait BBM Subsidi, Mana yang Bakal Dipilih Jokowi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih terus menggodok kebijakan terkait anggaran subsidi dan kompensasi energi. Kemampuan keuangan negara terbatas, bila harus terus menanggung anggaran jumbo untuk menyubsidi bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga komoditas global.

Ada tiga skenario yang disiapkan pemerintah terkait kebijakan BBM subsidi, yakni menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi sehingga semakin membebani APBN, mengendalikan volume Pertalite dan Solar, atau menaikkan harga Pertalite dan Solar.

Ketiga skenario itu masih dilakukan pembahasan lebih lanjut di internal pemerintah dan bakal diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diputuskan kebijakan yang dinilai tepat oleh Kepala Negara.

Baca juga: Menteri ESDM: Penambahan Kuota BBM Bersubsidi Sedang Dikalkulasikan

Harga BBM subsidi naik, bansos ditingkatkan

Saat ini, skenario yang menguat dan banyak disoroti adalah kenaikan harga Pertalite dan Solar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, jika pemerintah pada akhirnya memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi, maka bantuan sosial (bansos) akan ditingkatkan.

"Sehingga ini exercise-nya bagaimana bantalan yang harus disiapkan. Jadi bukan hanya terkait penyesuaian atau pembatasan, tetapi bantalan-bantalan sosial yang harus disiapkan," ujar dia di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (24/8/2022).

Menurut dia, pemerintah tengah menyiapkan skema bansos yang akan diberikan bagi masyarakat yang nantinya terdampak kenaikan BBM bersubdisi. Ia bilang, keputusan terkait skema bansos akan diambil sesudah rapat koordinasi dikakukan bersama kementerian di bawah koordinasinya.

"Tentu perlindungan sosialnya akan kami tebalkan. Kami sudah punya banyak sistem yang telah dilakukan selama KPC-PEN (Komite Penanganan COVID-19 Pemulihan Ekonomi Nasional. (KPC-PEN)," ungkapnya.

Di sisi lain, Airlangga menyebutkan, Pemerintah memahami bahwa penyesuaian harga BBM bersubsidi akan berdampak pada banyak hal, mulai dari sektor industri, daya beli masyarakat, hingga laju inflasi. Ia memastikan, seluruh dampak dari skenario kenaikan harga Pertalite dan Solar sedang dikalkulasikan oleh pemerintah.

"Tentu ada dampak, baik terhadap industri, terhadap volume yang akan diserap, kemudian juga akan berpengaruh sedikit terhadap daya beli dan terhadap inflasi. Nah itu semua sedang dikalkulasi," jelas Airlangga.

Harga BBM subsidi tak naik, APBN jebol

Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, jika tidak ada kenaikan harga Pertalite dan Solar maka negara harus menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 198 triliun.

Ia menjelaskan, saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok sebesar Rp 502,4 triliun. Angka itu pada dasarnya sudah membengkak Rp 349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp 152,1 triliun guna menahan kenaikan harga energi di masyarakat.

Namun, dengan kondisi berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah, maka diperkirakan anggaran tersebut tidak akan cukup hingga akhir tahun. Terlebih, konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan akan melampaui kuota yang ditetapkan.

"Kami perkirakan subsidi itu harus nambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun, menjadi di atas 502. Jadi nambah, kalau kita tidak menaikkan (harga) BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (23/8/2022).

Dia memaparkan, anggaran subsidi dan kompensasi untuk Pertalite serta Solar akan bertambah dengan ansumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) bertahan di atas 100 dollar AS per barrel. Kemudian kurs rupiah berada di level Rp 14.750 per dollar AS.  Serta dengan asumsi konsumsi BBM subsidi melebihi kuota.

Berdasarkan prognosa konsumi Pertalite hingga akhir tahun akan mencapai 28 juta kiloliter (KL), melampaui kuota yang ditetapkan tahun ini sebanyak 23,05 juta KL.