Persoalan Harga BBM Subsidi Pelik, Pemerintah Pikirkan Bansos hingga Komunikasi Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih terus melakukan pembahasan terkait anggaran subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Peliknya persoalan kebijakan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar itu membuat sederet menteri dan petinggi lembaga dilibatkan dalam pembahasan.

Pada Rabu (24/8/2022) sore, sejumlah menteri pun telah melakukan rapat terkait harga BBM subsidi di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Di antaranya hadir Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Lalu hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta terdapat pula perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Baca juga: 3 Skenario Pemerintah Terkait BBM Subsidi, Mana yang Bakal Dipilih Jokowi?

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, dalam rapat tersebut belum menghasilkan keputusan terkait BBM subdisi. Menurutnya pembahasan masih berproses, bahkan akan melibatkan lebih banyak menteri dan pimpinan lembaga.

"Beberapa menteri yang diminta pendapatnya belum semuanya hadir, misalnya untuk masalah bansosnya, inflasinya, transportasi, industri, pengaruh ke sektor konstruksi, komunikasi publiknya. Jadi masih banyak, masih berproses semuanya," ungkapnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Kamis (25/8/2022).

Ia menjelaskan, dalam memutuskan kebijakan mengenai harga BBM subsidi, pemerintah mempertimbangkan banyak aspek sehingga melibatkan banyak kementerian dan lembaga (K/L).

Baca juga: Sejumlah Menteri Jokowi Merapat ke Kantor Airlangga, Bahas BBM Subsidi?

Pikirkan bansos hingga komunikasi publik

Menurut Susiwijono pembahasan mengenai kebijakan BBM subsidi perlu melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait bantalan sosial, jika diputuskan Pertalite dan Solar mengalami kenaikan harga.

Selain itu, akan berkaitan dengan sektor transportasi sehingga perlu keterlibatan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kenaikan harga BBM subsidi juga bisa berdampak ke sektor industri maka akan melibatkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Baca juga: Suku Bunga BI Naik, Sinyal Kuat Kenaikan Harga BBM Subsidi

Selain itu perlu melibatkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono karena bisa berdampak ke sektor konstruksi. Peran Menteri Kominfo Johnny G. Plate juga diperlukan untuk menyiapkan komunikasi publik yang tepat ke publik terkait kebijakan harga BBM subsidi.

Di sisi lain, bila pemerintah memutuskan menaikkan harga Pertalite dan Solar akan berdampak pula pada laju inflasi, oleh sebab itu perlu melibatkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

"Jadi sekali lagi pemerintah sangat hati-hati mempertimbangkan semua aspek, mempertimbangkan semua dinamika yang ada, jadi masih berproses," kata dia.

Ia mengatakan, pemerintah saat ini memang masih berfokus untuk menjaga anggaran subsidi dan kompensasi energi 2022 tetap sebesar Rp 502,4 triliun. Seperti yang telah disetujui DPR RI dan ditetapkan dalam Perpres 98 Tahun 2022.

Baca juga: Sri Mulyani soal BBM Subsidi: Ada 3 Pilihan, tapi Enggak Enak Semua

"Itu yang dijaga, karena khawatirnya kalau harganya seperti ini yang jauh dengan harga keekonomian, juga khawatirnya konsumsinya melewati, sehingga tidak sanggup lagi (melebihi anggaran)," ucap Susiwijono.

Skenario kebijakan harga BBM subsidi

Meski demikian, ia menekankan saat ini pembahasan mengenai kebijakan harga BBM subsidi masih terus berproses. Adapun pemerintah setidaknya menyiapkan beberapa skenario.

Terdiri dari opsi menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi sehingga semakin membebani APBN, mengendalikan volume Pertalite dan Solar, atau menaikkan harga Pertalite dan Solar.

Menurutnya, pembahasan di tingkat menteri ini akan selalu dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) perkembangannya. Nantinya, ketika pembahasan rampung maka Jokowi sebagai Kepala Negara akan memutuskan kebijakan yang dinilai tepat terkait BBM bersubsidi.

"Ini terus dilaporkan perkembangannya (ke Jokowi), setiap tahapan pasti dilaporkan. Namun ini masih berproses," tutup Susiwijono.

Baca juga: Kementerian ESDM: Kenaikan Harga BBM Subsidi Masuk Opsi Pilihan Pemerintah