DPD: Hampir Dipastikan Harga BBM Subsidi Naik dalam Waktu Dekat

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengatakan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi naik dalam waktu dekat. Hal ini berdasarkan kondisi sejumlah indikator, salah satunya lonjakan harga minyak dunia.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua III DPD Sultan Baktiar Najamudin dalam rapat kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selain itu rapat juga diiikuti oleh pihak Bappenas, dan Bank Indonesia.

Ia mengatakan kondisi perekonomian Indonesia tahun ini memang menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun lalu. Namun, kondisi pemulihan itu tetap dihadapkan gejolak ekonomi global yang memberikan dampak ke berbagai aspek, termasuk kenaikan harga BBM subsidi.

Baca juga: Persoalan Harga BBM Subsidi Pelik, Pemerintah Pikirkan Bansos hingga Komunikasi Publik

Menurut Sultan, satu dampak paling besar dari gejolak harga ekonomi global adalah naiknya harga minyak dunia, yang kemudian mendorong peningkatan inflasi di banyak negara. Kondisi minyak dunia itu yang diyakini akan membuat harga BBM subsidi naik.

“Dalam waktu dekat hampir dipastikan bahwa BBM (subsidi) pasti naik,” ujarnya saat membuka rapat kerja di Gedung DPD RI, Kamis (25/8/2022).

Sultan mengungkapkan, DPD menggelar rapat bersama Kemenkeu, Bappenas, dan Bank Indonesia dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan mengenai kondisi terkini dan prospek ekonomi ke depan, khususnya di tahun 2023. Pergerakan harga BBM menjadi salah satu yang dinilai bakal mempengaruhi laju inflasi tahun depan.

"Situasi-situasi yang akan berkembang dalam waktu ke depan, posisi inflasi ke depan yang mungkin sulit dikontrol, ada proyek IKN, dan sebagainya situasi dalam waktu dekat. Jadi ini forumnya, sehingga kami bisa menyampaikan informasi terakhir yang kami dapatkan dari kementerian ke daerah masing-masing," jelas Sultan.

Baca juga: 3 Skenario Pemerintah Terkait BBM Subsidi, Mana yang Bakal Dipilih Jokowi?

Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah memiliki tiga pertimbangan terkait menghadapi gejolak harga minyak dunia dan tingginya beban subsidi BBM.

Ketiganya yakni menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi sehingga semakin membebani APBN, mengendalikan volume Pertalite dan Solar, atau menaikkan harga Pertalite dan Solar.

Menurutnya, jika tidak ada kenaikan harga BBM subsidi maka negara harus menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 198 triliun. Saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok sebesar Rp 502,4 triliun.

"Kami perkirakan subsidi itu harus nambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun, menjadi di atas Rp 502 triliun. Jadi nambah, kalau kita tidak menaikkan (harga) BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (23/8/2022).

Baca juga: Soal Kenaikan Harga BBM Subsidi, Menteri ESDM: Sedang Dikoordinasikan