Optimalisasi "Principle Based" Peraturan OJK

SUDAH sebulan lebih Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 resmi dilantik Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin. Pelantikan itu menjadi pertanda pergantian susunan kepemimpinan di OJK yang dipimpin oleh Mahendra Siregar selaku Ketua Dewan Komisioner OJK untuk melanjutkan visi misi OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia.

Tugas dan pekerjaan rumah yang besar menanti Dewan Komisioner (DK) OJK yang baru yang sejalan dengan tantangan industri keuangan yang semakin kompleks.

Tantangan itu antara lain meningkatnya kebutuhan layanan jasa keuangan yang semakin murah, cepat, dan fleksibel; pencegahan moral hazard dan penyelewengan transaksi keuangan; optimalisasi perlindungan konsumen jasa keuangan; mitigasi ancaman krisis yang dapat menggangu stabilitas sistem keuangan nasional; serta mendorong peran sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Resmi Dilantik, Ini Sederet PR Bos OJK Baru dari Sri Mulyani

Selain itu, perkembangan teknologi keuangan yang semakin pesat dan cepat perubahannya telah memengaruhi lanksap industri jasa keuangan, regulasi, dan perilaku pengguna jasa keuangan.

Oleh sebab itu, memahami tren teknologi dan masa depan industri keuangan menjadi penting bagi OJK agar bisa menentukan strategi yang tepat dan relevan dengan kebutuhan kekinian dalam menjalankan fungsi dan tugas OJK.

Principle based vs ruled based

Industri Jasa Keuagan (IJK) memiliki peranan penting dan strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. Negara yang maju perekonomiannya umumnya memiliki IJK yang mapan, bahkan tidak ada negara yang perekonomiannya berkembang pesat tanpa peran lembaga keuangan, khususnya perbankan.

OJK merupakan lembaga yang krusial dalam menjaga kestabilan perekonomian Indonesia.  Efektivitas kinerja OJK perlu terus dioptimalkan sesuai dengan perkembangan lembaga jasa keuangan saat ini melalui wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan sektor jasa keuangan.

Baca juga: Terus Tumbuh, Pembiayaan Industri Jasa Keuangan Syariah Tembus Rp 434,5 Triliun

Kinerja OJK dalam mendorong pertumbuhan perekonomian sangat ditentukan oleh kualitas regulasi atau peraturan yang dibuat OJK. Sementara itu, dalam penyusuan standar dan peraturan, terdapat dua pendekatan yaitu principle-based dan rule-based.

Pendekatan principle-based lebih fleksibel dalam merespon dan mengatur perkembangan industri sehingga mampu mendorong inovasi, produk, dan layanan serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan manajemen risiko.

Pendekatan rule-based sangat ketat, prosedural, spesifik, khusus, dan terkonsentrasi pada standar dan pedoman pelaksanaan pengaturan dan pengawasan sehingga ruang untuk inovasi dalam pengembangan produk dan layanan agak terbatas dibandingkan dengan pendekatan principle-based.

Selama ini regulator banyak menggunakan pendekatan rule-based, termasuk OJK.

Principle-based dan rule-based masing-masing punya  kelebihan dan kelemahan dalam penerapannya. Namun apabila mengacu pada semangat industri yang sudah banyak berubah, maka OJK harus mampu beradaptasi dan menjawab perubahan ekosistem industri jasa keuangan nasional dengan mengoptimalkan dan mulai revisi pengaturan dan pengawasan perbankan melalui penerapan principle-based, dari yang sebelumnya menekankan rule based.

Selama ini pendekatan rule based mendapatkan banyak keluhan dari pelaku industri karena dianggap menghambat inovasi produk dan jasa keuangan dalam merespon pasar yang kompetitif, sehingga pendekatan rule based sudah tidak lagi relevan.

Secara internal, dalam proses penerapan dan optimalisasi principle-based, OJK harus membangun pemahaman tentang perubahan dan penyesuaian mindset dan kemampuan dalam menyusun peraturan, pengawasan, dan profesional judgement.

Di sisi eksternal, OJK harus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dengan pelaksana peraturan, dan membangun pandangan yang sama khususnya dengan auditor dan aparat penegak hukum sehinga dalam pelaksanaan di lapangan tidak terjadi kesalapahaman dan hambatan dalam implementasi principle based supervision yang berpotensi berdampak negatif bagi pelaku IJK.