Porsi Konsumsi Solar dan Pertalite oleh Masyarakat Miskin Sangat Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mencatat, sebagian besar subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinikmati oleh dunia usaha dan masyarakat mampu. Ini terjadi pada BBM jenis Solar maupun Pertalite.

Untuk BBM jenis Solar, konsumsinya masih didominasi oleh dunia usaha, yakni sebesar 89 persen, dan sisa 11 persennya dikonsumsi oleh rumah tangga. Dari 11 persen tersebut, yang jumlahnya mencapai 1,7 juta kilo liter (kL), 95 persen diantaranya dikonsumsi oleh rumah tangga mampu.

"Hanya 0,1 juta yang betul-betul dinikmati mereka yang memilki tingkat ekonomi yang tidak mampu, yaitu 40 persen terbawah dari rumah tangga di indonesia," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers, Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Sri Mulyani Ulang Tahun, Netizen Malah Bahas Pensiunan PNS...

Hal serupa juga dialami oleh Pertalite. Pemerintah mencatat, dari kuota Pertalite yang ada, 86 persen diantaranya dinikmati oleh rumah tangga, sementara sisanya dikonsumsi oleh dunia usaha.

Sri Mulyani mengatakan, dari 86 persen tingkat konsumsi rumah tangga itu, 80 persen atau 15,89 juta kL diantaranya dinikmati oleh rakyat mampu, sementara rumah tangga miskin hanya mengkonsumsi 3,94 juta kL atau setara 20 persen.

Data-data tersebut menunjukan, sebagian besar anggaran subsidi yang digelontorkan pemerintah tidak tepat sasaran. Sebab, BBM subsidi seharusnya dikonsumsi oleh masyarakat kurang mampu untuk menjaga daya belinya.

Baca juga: Sri Mulyani: Kuota Pertalite Habis September, Solar Habis Oktober

"Ini artinya, dengan ratusan triliun subsidi yang kita berikan, yang menikmati justru kelompok yang paling mampu, karena mereka yang mengkonsumsi BBM itu entah itu Pertalite atau Solar," ujar wanita yang akrab disapa Ani itu.

Dengan melihat data penyaluran yang tidak tepat sasaran, pemerintah mengkhawatirkan anggaran subsidi energi akan semakin membengkak. Sebab, tingkat konsumsi kedua jenis BBM tersebut sampai saat ini tidak bisa dikontrol.

Bahkan, berdasarkan penghitungan terkini, anggaran subsidi dan kompensasi energi berpotensi naik sebesar Rp 195,6 triliun atau menjadi sekitar Rp 698 triliun. Ini dikarenakan konsumsi Pertalite dan Solar diperkirakan melebihi kuota, seiring dengan naiknya harga minyak mentah dan melemahnya kurs rupiah.

"Kita masih akan perlu lagi menambah anggaran subsidi kompensasi dari Rp 502,4 triliun perlu ditambah lagi Rp 195,6 triliun. Artinya, jumlah subsidi kita itu akan mencapai Rp 698 triliun," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Ratusan Triliun Rupiah Subsidi BBM Dinikmati Orang Kaya