Setiap Tabung Elpiji 3 Kg Disubsidi Rp 42.750, Sri Mulyani: Yang Banyak Nikmati Orang Kaya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, subsidi energi seringkali tidak tepat sasaran, termasuk dalam hal penggunaan elpiji 3 kilogram (kg). Ia bilang, subsidi elpiji tabung gas melon ternyata banyak dinikmati orang kaya.

Bendahara Negara itu menjelaskan, 68 persen konsumsi elpiji 3 kilogram dinikmati oleh kelompok rumah tangga mampu atau orang kaya, sedangkan kelompok 40 persen rumah tangga terbawah atau orang miskin hanya mengonsumsi 32 persennya.

"Jadi 68 persen konsumsinya dinikmati oleh yang mampu, sedangkan 40 persen terbawah hanya menikmati 32 persen dari subsidi elpiji 3 kilogram," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Ratusan Triliun Subsidi BBM Banyak Dinikmati Orang Kaya, Sri Mulyani: Bikin Kesenjangan Semakin Lebar

Padahal kata Sri Mulyani, pemerintah mengeluarkan biaya subsidi yang besar untuk setiap tabung elpiji 3 kilogram yakni mencapai Rp 42.750 per tabung.

Ia menjelaskan, harga keekonomian atau harga seharusnya elpiji adalah Rp 18.500 per kilogram. Nilai itu berdasarkan penghitungan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 105 dollar AS per barrel dan kurs Rp 14.750 per dollar AS.

Namun saat ini pemerintah menetapkan harga jual ke masyarakat hanya sebesar Rp 4.250 per kilogram. Artinya, pemerintah menyubsidi Rp 14.250 untuk setiap kilogram yang ada pada tabung gas melon itu.

"Jadi kalau setiap kali beli elpiji 3 kilogram, itu mereka mendapatkan subsidi sebesar Rp 42.750," katanya.

Sri Mulyani menambahkan, pada dasarnya pemerintah telah menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun di 2022, yang mencakup bahan bakar minyak (BBM), elpiji, dan listrik. Seperti elpiji, subsidi BBM juga disebutnya banyak dinikmati oleh orang kaya.

Ia menyebutkan, dengan kuota Solar yang ditetapkan sebanyak 15,1 juta kiloliter (KL) di 2022 senilai Rp 149 triliun, konsumennya terdiri dari 89 persen dunia usaha dan 11 persen oleh kelompok rumah tangga.

Namun ternyata dari konsumen kelompok rumah tangga itu, 95 persen di antaranya merupakan kelompok rumah tangga kelas menengah ke atas, alias orang kaya. Artinya, hanya 5 persen atau sekitar 0,1 juta KL yang dinikmati oleh orang miskin.

Begitu pula dengan Pertalite, dengan kuota 23,05 juta KL senilai Rp 93,5 triliun, ternyata 80 persen dinikmati oleh rumah tangga mampu. Sementara masyarakat miskin yang berhak menerima subsidi hanya mengonsumsi 20 persennya saja.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Ratusan Triliun Rupiah Subsidi BBM Dinikmati Orang Kaya

Oleh sebab itu, ia menilai, konsumsi energi bersubsidi yang tidak tepat sasaran itu, pada akhinya akan membuat kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin semakin melebar.

"Subisidi ratusan triliun ini sasarannya malah kelompok yang relatif mampu, ini berarti kita mungkin akan menciptakan kesenjangan yang semakin lebar dengan subsidi ini, karena yang mampu menikmati subsidi ratusan triliun, sedangkan yang tidak mampu tidak (sepenuhnya) menikmati," jelas dia.

Menurut dia, diperlukan berbagai kebijakan untuk bisa menjaga kesehatan APBN dan mendorong subsidi yang tepat sasaran. Terlebih ketidakpastian global diperkirakan masih berlanjut di tahun depan, sehingga perlu untuk menjaga APBN dalam menjalankan fungsinya sebagai shock absorber.

"Semua perlu gotong royong, kelompok masyarakat yang relatif mampu mungkin bisa kontribusi lebih baik dan banyak dibandingkan masyarakat yang tidak mampu yang seharusnya dilindungi dengan berbagai instrumen dari mulai bansos hingga subsidi yang tepat sasaran," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani: Kuota Pertalite Habis September, Solar Habis Oktober