Berapa Harga Asli Pertalite hingga Elpiji Tanpa Disubsidi?

Ia menjelaskan, dengan kuota Pertalite yang ditetapkan sebanyak 23,05 juta KL senilai Rp 93,5 triliun, ternyata 80 persen dinikmati oleh rumah tangga kelas menengah ke atas alias orang kaya. Sementara masyarakat miskin yang berhak menerima subsidi hanya mengonsumsi 20 persennya saja.

Baca juga: Kualitas BBM Malaysia Ungguli Pertalite dan Lebih Murah, Kok Bisa?

Sedangkan pada Solar yang ditetapkan kuotanya sebanyak 15,1 juta kiloliter (KL) di 2022 dengan nilai Rp 149 triliun, adapun konsumennya terdiri dari 89 persen dunia usaha dan 11 persen oleh kelompok rumah tangga.

Namun, ternyata dari konsumen kelompok rumah tangga itu, 95 persen di antaranya merupakan kelompok rumah tangga kelas menengah ke atas. Artinya, hanya 5 persen atau sekitar 0,1 juta KL yang dinikmati oleh orang miskin.

Begitu pula pada Elpiji 3 kilogram, yang 68 persen konsumsinya dinikmati oleh kelompok rumah tangga mampu, sedangkan kelompok 40 persen rumah tangga terbawah atau orang miskin hanya mengonsumsi 32 persennya.

"Subisidi ratusan triliun ini sasarannya malah kelompok yang relatif mampu, ini berarti kita mungkin akan menciptakan kesenjangan yang semakin lebar dengan subsidi ini, karena yang mampu menikmati subsidi ratusan triliun, sedangkan yang tidak mampu tidak (sepenuhnya) menikmati," jelas dia.

Menurut Sri Mulyani, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan untuk bisa menjaga kesehatan APBN dan mendorong subsidi yang tepat sasaran. Terlebih ketidakpastian global diperkirakan masih berlanjut di tahun depan, sehingga perlu untuk menjaga APBN dalam menjalankan fungsinya sebagai shock absorber.

"Semua perlu gotong royong, kelompok masyarakat yang relatif mampu mungkin bisa kontribusi lebih baik dan banyak dibandingkan masyarakat yang tidak mampu, yang seharusnya dilindungi dengan berbagai instrumen dari mulai bansos hingga subsidi yang tepat sasaran," pungkasnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Pertamax yang Dikonsumsi Mobil Bagus Disubsidi Rp 4.800 Per Liter