Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Soal Ekonomi Digital, Kita Tidak Ketinggalan Amat

Kompas.com - 29/08/2022, 10:37 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai Indonesia tidak tertinggal jauh dari negara lain dalam hal ekonomi digital. Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara kartu kredit pemerintah domestik dan QR Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara.

"Saya mengapresiasi kartu kredit pemerintah domestik dan juga QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bukti bahwa negara kita mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya (soal ekonomi digital), kita ini tidak ketinggalan amat (dengan negara lain)," ujarnya saat peluncuran kartu kredit pemerintah domestik dan QRIS antarnegara, Senin (29/8/2022).

Menurut Jokowi, saat ini perkembangan ekonomi digital berada pada kecepatan yang luar biasa karena teknologi berkembang lebih dulu ketimbang regulasinya.

Baca juga: Suku Bunga BI Naik, Ini Dampak Positif dan Negatifnya

"Teknologinya muncul duluan, regulasinya kebingungan mengikuti dan ini terjadi di semua negara," kata Jokowi.

Kartu kredit pemerintah domestik merupakan tindak lanjut digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah, melalui skema pembayaran Kartu Kredit Pemerintah yang pemrosesannya dilakukan di domestik.

Jokowi menjelaskan kartu kredit pemerintah domestik ini dapat memudahkan kementerian dan lembaga serta pemerintah pusat maupun daerah untuk mendapatkan pembayaran yang lebih cepat.

Baca juga: Tarif Ojol Batal Naik, Ini Respons Asosiasi Pengemudi Ojek Online


"Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya masuk ke rekening kita," ucapnya.

Sementara QRIS antarnegara merupakan platform standar Quick Response (QR) Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking yang dapat digunakan untuk bertransaksi antarnegara.

Jokowi menjelaskan dengan QRIS antarnegara ini maka akan memudahkan UMKM dan industri pariwisata untuk bertransaksi dengan negara-negara lain terutama di ASEAN.

"Kita harapkan terjadi efisiensi dan kita tidak hanya menjadi pasar, pengguna tetapi kita juga memiliki sebuah platform, aplikasi, yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak," tuturnya.

Baca juga: Lowongan Kerja Wings Group, Terbuka bagi Fresh Graduate

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com