Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Baru Rp 400 Triliun, Jokowi Ingatkan Ini

Kompas.com - 29/08/2022, 15:10 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut realisasi belanja produk dalam negeri dari anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sudah mencapai Rp 400 triliun.

Angka realisasi belanja produk dalam negeri tersebut baru setengah dari komitmen belanja dalam negeri yang tahun ini mencapai Rp 800 triliun.

"Kemarin yang sudah komitmen lebih dari Rp 800 triiun, realisasi sudah lebih dari Rp 400 triliun, sudah lebih dari target," ujarnya saat peluncuran kartu kredit pemerintah domestik dan QRIS antarnegara, Senin (29/8/2022).

Baca juga: Jokowi Minta BI dan Himbara Kawal Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik

Dia melanjutkan, apabila komitmen belanja produk dalam negeri Rp 800 triliun tersebut terealisasi, seharusnya dapat menstimulus perekonomian nasional, terutama di sektor UMKM.

"Kalau sudah bisa masuk ke Rp 800 triliun dan betul-betul produknya itu dalam negeri apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawahnya akan kelihatan," ucapnya.

Oleh karenanya, dia meminta agar seluruh kementerian/lembaga, pemerintah pusat dan daerah, serta BUMN dan BUMD betul-betul berkomitmen menggunakan belanja dalam negeri ini untuk membeli produk-produk lokal.

"Jangan sampai saya sudah pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak dan PNBP masuk menjadi APBN dan APBD kemudian belanjanya produk-produk impor," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Sangat Lucu Sekali kalau Uang yang Dikumpulkan dari Pajak, Belanjanya Produk Impor...

Apalagi pada hari ini pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan kartu kredit pemerintah (KKP) domestik yang akan memudahkan seluruh instansi pemerintah untuk berbelanja dengan kartu kredit.

Ke depan, sistem KKP domestik ini akan mengoptimalkan penggunaan uang persediaan oleh satuan kerja untuk kebutuhan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas.

"Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur, dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya masuk ke rekening kita. Karena kita sudah membangun juga agar penggunaan produk-produk dalam negeri ini betul-betul kita taati bersama sehingga belanja pemerintah, BUMN, pemda, semuanya menuju kepada pembelian produk-produk dalam negeri," tuturnya.

Sebagai informasi, penerbitan KKP domestik pada tahap awal dilakukan oleh bank HIMBARA, yaitu BNI, BRI dan Bank Mandiri dan akan diperluas ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara bertahap.

KKP domestik dikembangkan menggunakan mekanisme QRIS berbasis sumber dana kredit sehingga seluruh transaksi diproses di dalam negeri.

Selain dapat digunakan di lebih dari 20 juta merchant QRIS secara terinterkoneksi antar penyelenggara, KKP domestik juga dapat memfasilitasi belanja pengadaan pemerintah melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), antara lain Toko Daring.

Baca juga: Jokowi: Soal Ekonomi Digital, Kita Tidak Ketinggalan Amat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com