Didatangi Guru Honorer, Komisi X DPR Berencana Bentuk Pansus

Kompas.com - 29/08/2022, 22:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR RI menerima audiensi dengan sejumlah asosiasi guru honorer. Dalam pertemuan tersebut, beberapa hal yang diperjuangkan adalah permohonan dukungan guru honorer di sekolah negeri untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf yang memimpin jalannya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut mengatakan, Komisi X telah bersurat kepada pimpinan DPR untuk dapat mengadakan rapat gabungan sekaligus dibentuk panitia khusus (pansus) dalam menangani permasalahan seleksi PPPK.

"Rapat gabungan itu penting dilaksanakan karena, pertama program seleksi satu juta guru PPPK yang diterbitkan Kemendikbud pada akhir tahun 2020 sampai saat ini masih menyisakan masalah terkait anggaran, dan formasi guru dan tenaga kependidikan," ujarnya dikutip melalui laman resmi DPR RI, Senin (29/8/2022).

Baca juga: Pemerintah Hapus Tenaga Honorer Mulai 2023, Bagaimana Nasib Guru Honorer?

Lebih lanjut, kebijakan seleksi guru honorer merupakan kebijakan lintas kementerian/lembaga, maka permasalahan yang ditimbulkan tidak dapat hanya ditangani oleh Kemendikbud Ristek.

Untuk itu, diperlukan pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait panselnas seleksi PPPK yang melibatkan Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Selain itu, rapat kerja gabungan diperlukan agar terjadi percepatan penyelesaian guru PPPK yang telah lulus seleksi serta mengantisipasi seleksi guru honorer pada tahun depan.

"Saat ini tentu kita masih menunggu, karena kalau Pansus itu dipimpin pimpinan DPR, karena beda, lintas Komisi. Jadi apa yang disampaikan bapak dan ibu memang harus kita selesaikan melalui Pansus, tapi dimulai dari kami audiensi dengan pimpinan DPR," kata Dede.

Baca juga: BKN: Setelah Seleksi PPPK dan Formasi Terisi, Sekolah Tak Boleh Lagi Rekrut Guru Honorer

Politisi Partai Demokrat ini pun bilang kepada para tenaga guru honorer yang hadir dalam audiensi tersebut bahwa sampai saat ini, pimpinan lintas komisi masih menunggu jadwal dari pimpinan DPR.

"Jadi mohon bapak dan ibu, semangatnya kita sama, semangat kita ingin mengurai benang kusut dalam carut marut ini, tapi tidak bisa hanya Komisi X, itu sebabnya apa yang bapak/ibu sampaikan kepada kami tadi akan mendorong kami untuk mem-push dan lebih giat lagi," katanya.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian PANRB telah menginstruksikan kepada seluruh pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak ada lagi tenaga honorer paling lambat 28 November 2023.

Baca juga: Beredar Surat Pengangkatan Guru Honorer Jadi PPPK, Ini Faktanya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode Transfer BNI dan Bank Lainnya untuk Transaksi di ATM

Kode Transfer BNI dan Bank Lainnya untuk Transaksi di ATM

Whats New
Cara Top Up DANA lewat ATM BRI, EDC, BRImo, dan Internet Banking

Cara Top Up DANA lewat ATM BRI, EDC, BRImo, dan Internet Banking

Spend Smart
Perluas Segmen Nasabah Jadi Strategi BTPN Hadapi Potensi Resesi di 2023

Perluas Segmen Nasabah Jadi Strategi BTPN Hadapi Potensi Resesi di 2023

Whats New
RI-Sri Lanka Perkuat Kerja Sama Maritim dan Ekonomi Biru

RI-Sri Lanka Perkuat Kerja Sama Maritim dan Ekonomi Biru

Whats New
Pengusaha Minta Aturan Baru UMP Dibatalkan demi Cegah PHK

Pengusaha Minta Aturan Baru UMP Dibatalkan demi Cegah PHK

Whats New
Gandeng BenihBaik.com, Sido Muncul Sumbang Rp 300 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

Gandeng BenihBaik.com, Sido Muncul Sumbang Rp 300 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

BrandzView
Yakin RI Tak Resesi, Apindo: Pemerintah Tidur Saja Ekonomi Tumbuh 5 Persen

Yakin RI Tak Resesi, Apindo: Pemerintah Tidur Saja Ekonomi Tumbuh 5 Persen

Whats New
Direktur Operasi II Waskita Terjerat Korupsi, Stafsus Erick Thohir: Komitmen Bersih-bersih BUMN

Direktur Operasi II Waskita Terjerat Korupsi, Stafsus Erick Thohir: Komitmen Bersih-bersih BUMN

Whats New
Apa Itu Asuransi Jiwa Kredit SmartProtection Purna Bank Mantap dan Kegunaannya?

Apa Itu Asuransi Jiwa Kredit SmartProtection Purna Bank Mantap dan Kegunaannya?

Whats New
Lowongan Kerja Astra Honda Motor untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja Astra Honda Motor untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Masih Dikaji, BI Bocorkan Cara Masyarakat Mendapatkan Rupiah Digital

Masih Dikaji, BI Bocorkan Cara Masyarakat Mendapatkan Rupiah Digital

Whats New
Penumpang Kereta Cepat Tujuan Bandung 'Dioper' di Padalarang

Penumpang Kereta Cepat Tujuan Bandung "Dioper" di Padalarang

Whats New
Jual Aset, Rugi HERO Menyusut Signifikan

Jual Aset, Rugi HERO Menyusut Signifikan

Whats New
Soal PHK, Kemenperin Berharap Pabrik Aqua Danone di Solok Kembali Beroperasi Normal

Soal PHK, Kemenperin Berharap Pabrik Aqua Danone di Solok Kembali Beroperasi Normal

Whats New
Gandeng Perguruan Tinggi, IDSurvey Dorong Pengembangan Industri Migas

Gandeng Perguruan Tinggi, IDSurvey Dorong Pengembangan Industri Migas

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.