Pembangunan IKN Dimulai, LKPP: Momentum Wujudkan Pemerataan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menggelar prosesi penandatanganan kontrak secara simbolis terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur ibu kota negara (IKN) di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin (29/8/2022).

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas yang hadir dalam acara itu menyampaikan bahwa pembangunan IKN bisa menjadi momentum pengungkit Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi di tengah pandemi covid-19.

"Kita harus optimistis. Saat ini pemulihan ekonomi berjalan on the track. Pengendalian inflasi, kinerja nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk jajaran yang terbaik di Asia. Ini momentum, menyuntikkan semangat bagi kita untuk menjadikan IKN sebagai daya dongkrak untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, ekonomi yang inklusif, ekonomi yang Indonesia Sentris," katanya melalui keterangan tertulis.

Baca juga: Pemerintah Mulai Bangun Infrastruktur IKN Nusantara Tahap I

Anas pun mengapresiasi progres yang sudah tercapai hingga saat ini, dan mendukung pembangunan IKN bukan hanya pembangunan fisik semata, namun juga mempersiapkan tumbuhnya titik-titik ekonomi baru.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, LKPP telah menerbitkan Peraturan LKPP terkait pedoman penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa IKN yang semangat utamanya adalah pro produk dalam negeri (PDN) dan usaha mikro-kecil/UMK serta koperasi," ujarnya.

LKPP mengapresiasi Kementerian PUPR yang telah berkomitmen mengakomodasi dan mengoptimalkan produk dalam negeri dan UMK-Koperasi dalam pembangunan IKN ke depannya.

"Misalnya marmer tidak perlu dari luar negeri. Lalu AC, lampu, dan sebagainya yang digunakan di IKN, harus produk dalam negeri. Ini sesuai arahan Presiden Jokowi, termasuk harus melibatkan UMKM-UMKM dan pelaku usaha Kalimantan," tutur Anas.

Kementerian PUPR memulai kegiatan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang ditandai dengan penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan IKN Tahun Anggaran 2022 sebanyak 19 paket, senilai Rp 5,1 triliun.

Jika dirinci, dana paket proyek tersebut disalurkan ke Ditjen Sumber Daya Air total sebanyak 6 paket dengan nilai kontrak Rp 42,8 miliar, Ditjen Bina Marga sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak Rp 4,599 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp 111,9 miliar, dan Ditjen Perumahan sebanyak 1 paket dengan nilai kontrak Rp 567 miliar.

Baca juga: Kementerian PUPR Teken 19 Paket Pembangunan IKN Senilai Rp 5,1 Triliun