Soal Kebijakan BBM Subsidi, Pemerintah Diyakini Hanya Punya 2 Opsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Ekonomi Energi dan Pertambangan Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai pemerintah cukup berat untuk kembali menggelontorkan tambahan subsidi dengan menambah kuota BBM subsidi.

Oleh karena itu, ia menilai ada ada dua opsi yang akan menjadi pilihan pemerintah saat ini yaitu menaikkan harga BBM subsidi atau dengan melakukan pembatasan konsumsi BBM subsidi.

“Sepertinya pemerintah enggak punya pilihan lagi, karena untuk menambah subsidi adalah hal yang mustahil. Maka pilihannya, menaikkan harga BBM subsidi atau melalui pembatasan konsumsi BBM bersubsidi,” kata Fahmy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (30/8/2022).

Baca juga: Soal BBM Subsidi, Ekonom Sebut Komunikasi Pemerintah Membingungkan Masyarakat

Fahmy mengatakan, jika pemerintah memilih untuk menaikkan harga BBM subsidi, misalnya Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter dan Solar menjadi Rp 8.500 per liter, maka seluruh lapisan masyarakat akan terdampak.

“Kalau itu yang dipilih, maka dampaknya akan terkena kepda semua lapisan hingga orang miskin sekalipun akan terkena dampak itu. Saya menghitung, inflasinya akan 7,6 persen, ini orang miskin yang tidak pernah dapat subsidi BBM karena enggak punya sepeda motor pun akan terdampak,” ujar Fahmy.

Sementara itu, menurutnya jika pilihan pemerintah melalui pembatasan konsumsi, maka pembatasan harus tepat sasaran. Hal itu mengingat 70 persen pertalite dikonsumsi oleh masyarakat yang mampu, sementara 80 persen solar dikonsumsi oleh industri besar.

“Penerapannya akan lebih mudah jika dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 ditambahkan saja bahwa pertalite dan solar hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Di luar itu dipaksa harus pindah ke Pertamax. Dengan begitu, dampak inflasinya bisa dilokalisir, tidak sedasyat jika harga BBM subsidi dinaikkan,” kata dia.

Baca juga: Subsidi BBM Dinikmati Kaum Mampu, Ini Saran Ekonom untuk Pemerintah

Dalam kondisi saat ini, ia berharap agar Presiden Joko Widodo bisa segera mengambil langkah bijak untuk mengumumkan kebijakan yang tepat. Hal ini sangat penting karena dengan isu kenaikan harga BBM subsidi yang berhembus saat ini bisa membuat masyarakat panik, dan membeli BBM subsidi secara berlebihan.

“Yang paling penting saat ini dengan ketidakpastian, Presiden Jokowi seharusnya segera ambil keputusan yang terbaik, dan semua pemangku kebijakan diharapkan puasa bicara dulu, karena bisa menimbulkan dampak di masyarakat,” lanjutnya.

Beberapa dampak yang terjadi akibat gembar-gembor kenaikan BBM subsidi seperti kenaikan harga bahan pangan yang mendorong inflasi, hingga pembelian BBM bersubsidi dalam jumlah berlebihan.

Keputusan pemerintah mengeluarkan bantalan sosial dinilai patut diapresiasi. Menurut Fahmy, dengan adanya bantalan sosial, kenaikan harga BBM subsidi diharapkan tidak terlalu membebani masyarakat miskin.

“Belakangan ini Menkeu sudah mulai menyalurkan bantalan sosial kepada masyarakat miskin yang berhak menerima itu untuk membantu mereka memperoleh BLT, sebelum BBM bersubsidi dinaikkan. Karena Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa nantinya opsi yang dipilih tidak membebani masyarakat miskin,” kata dia.

Baca juga: Harga BBM Pertalite Dikabarkan Akan Naik, Stafsus Erick Thohir: Jangan Panic Buying