CSIS Nilai Subsidi BBM Lebih Baik Dialihkan untuk Sektor Pendidikan dan Energi Terbarukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Executif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi di APBN menjadi pilihan paling rasional bagi pemerintah.

Langkah menaikkan harga BBM bukan hanya demi ketahanan fiskal di APBN, namun juga untuk memberikan pembiayaan yang memadai untuk sektor yang lebih penting, misalnya pendidikan dan transisi menuju energi terbarukan.

“Kenaikan harga BBM memang diperlukan, karena tidak mungkin pemerintah menanggung subsidi yang makin lama makin besar,” ujar Yose Rizal, Selasa (30/8/2022).

Baca juga: Soal Kebijakan BBM Subsidi, Pemerintah Diyakini Hanya Punya 2 Opsi

Yose Rizal menambahkan, penyesuaian harga harus terjadi di semua jenis BBM agar tidak terjadi peralihan pola konsumsi ke jenis tertentu.

“Bila harga BBM jenis Pertalite tetap dipertahankan sementara harga jenis BBM lainnya naik, otomatis konsumsi Pertalite akan makin meningkat karena orang akan sifting,” kata dia.

Lebih lanjut, lanjut Yose Rizal menuturkan, subsidi harus dikurangi dan harga BBM harus ditingkatkan agar menciptakan mekanisme pasar yang sehat antara stok dan permintaan.

“Kalau harganya enggak naik-naik, sementara barangnya terbatas, yang terjadi adalah barangnya tidak akan tersedia di pasaran. Makanya harganya harus naik, sejak jauh-jauh hari banyak pihak sudah mengatakan bahwa harga Pertalite itu harus naik, harga LPG juga harus naik untuk mengikuti kondisi energi yang ada,” ungkapnya.

Yose Rizal menjelaskan hasil penghematan yang berhasil dilakukan dari pengurangan subsidi BBM bisa digunakan untuk membiayai hal lain yang lebih penting.

Baca juga: Sudah Cukupkah Dana Bansos Rp 24,17 Triliun untuk Meredam Dampak Kenaikan Harga BBM?

“Misalnya untuk meningkatkan pendidikan. Ingat ya, selama dua-tiga tahun ini pendidikan kita tertinggal jauh karena pandemi. Banyak sekali yang harus dikejar dan itu butuh APBN yang tinggi sebenarnya. Jadi (hasil penghematan subsidi BBM itu) bisa dimasukkan ke sana," ucap dia.

Agenda lain yang juga membutuhkan pendanaan adalah transisi menuju energi berkelanjutan. Perubahan iklim benar sedang terjadi.

“Kita tidak bisa lagi menyangkal dan mengatakan perubahan iklim itu tidak terjadi. Kita butuh transisi menuju energi yang bersih, ini membutuhkan biaya yang tinggi sekali. Harusnya subsidi sekian ratus triliun itu bisa membangun banyak sekali solar panel, banyak sekali mini dan micro-hydro di Indonesia, untuk transisi ke energi terbarukan, energi yang lebih bersih,” tutupnya.

Baca juga: Dampak Kenaikan BBM Subsidi, Inflasi Tinggi hingga Bertambahnya Orang Miskin