Harga Pangan dan BBM Naik, Luhut Minta Gubernur, TNI dan Polri Kompak Hadapi Inflasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, mengatakan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dihadapkan pada tantangan ekonomi yang tidak mudah.

Meski saat ini berada pada posisi yang relatif baik, tetapi Indonesia masih dihadapkan tantangan inflasi yang tercatat mencapai 4,94 persen secara tahunan (year on year/yoy) per Juli 2022. Tingginya angka inflasi tersebut disumbang dari inflasi komponen harga pangan yang mencapai 11,47 persen.

"Kita semua harus kompak, bersatu-padu untuk menghadapi masalah ini. Saya minta seluruh jajaran mulai dari gubernur, bupati, wali kota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, hingga Kapolsek untuk bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan BI melakukan antisipasi kenaikan harga pangan dan energi di sisa tahun 2022," katanya dikutip melalui siaran pers, Selasa (30/8/2022).

Baca juga: Luhut Dorong Masyarakat Beralih ke Kendaraan Listrik agar Impor BBM Berkurang

Inflasi pangan

Inflasi kelompok pangan (volatile food) yang tinggi ini didorong oleh kenaikan harga cabai, bawang merah, minyak goreng, dan daging ayam ras. Sementara itu, dari 20 kota/kabupaten dengan inflasi year to date (ytd) tertinggi, 11 kota/kabupaten berlokasi di Sumatera.

Sebanyak 70 dari 90 kabupaten/kota yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami tingkat inflasi ytd di atas nasional yakni 3,85 persen. Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini memberi arahan untuk dilakukan identifikasi dengan rinci perkiraan ketersediaan suplai sampai akhir tahun dan permintaan pangan di tiap daerah.

Berdasarkan tren 10 tahun terakhir, kenaikan harga beberapa komoditas pangan perlu diantisipasi selama 4 bulan terakhir tahun kalender.

"Langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan suplai pangan, terutama bahan pangan yang secara historis trennya akan meningkat, harus dilakukan sejak saat ini, di antaranya persiapan cold storage, penanaman di luar sentra produksi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan kelancaran distribusi," kata Luhut.

Baca juga: Pemerintah Beri Bansos Rp 24,17 Triliun, Sinyal Harga BBM Naik Pekan Ini?

Luhut singgung efek berantai kenaikan harga BBM

Dalam rakor tersebut, Luhut sempat menyinggung kemungkinan kenaikan harga BBM. Berdasarkan pengalaman kenaikan harga BBM sebelumnya, akan berdampak terhadap komponen harga pangan melalui jalur kenaikan biaya input.

Maka dari itu, pemerintah telah mempersiapkan langkah antisipasi dampak kenaikan termasuk biaya transportasi dan logistik pengangkutan barang. Berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 12,4 triliun yang menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja, dan juga earmark 2 persen dari Dana Transfer Umum sebesar Rp 2,17 triliun melalui program perlinsos dan Penciptaan Lapangan Kerja.

"Saya minta Gubernur, Bupati, Walikota berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat, melalui bantuan sosial (bansos) atau subsidi terhadap sektor transportasi dan UMKM. Saya minta dipastikan bantuan dialokasikan tepat sasaran," pungkas Luhut.