Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dulu, Megawati Cibir Program BLT Milik SBY, Kini Dilestarikan Jokowi

Kompas.com - Diperbarui 31/08/2022, 07:50 WIB

KOMPAS.com - Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bantuan sebesar Rp 24,17 triliun kepada masyarakat sebagai tambahan bantalan sosial atas rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Pengumuman rencana pencairan BLT ini berbarengan dengan menguatnya sinyal pemerintah untuk menaikkan harga BBM, terutama Pertalite dan Solar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun

Dia mengatakan dalam rapat yang membahas mengenai pengalihan subsidi BBM itu diputuskan masyarakat akan mendapatkan bantuan sosial, dalam rangka meningkatkan daya beli, terlebih untuk merespons tendensi kenaikan harga dari pengaruh global dalam beberapa waktu terakhir.

Baca juga: Kualitas BBM Malaysia Ungguli Pertalite dan Lebih Murah, Kok Bisa?

Menurut Sri Mulyani, dari total bantuan sosial Rp 25,17 triliun itu, masyarakat akan diberikan 3 jenis bantuan berupa bantalan sosial, yaitu pertama, Bantuan Langsung Tunai untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp 150 ribu sebanyak 4 kali, dengan total anggaran Rp 12,4 triliun.

BLT tersebut akan dibayar Rp 300 ribu oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali, melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.

Kedua, bantuan subisidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, sebesar Rp 600 ribu yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp 9,6 triliun.

Dulu dikritik Megawati dan PDIP

Program BLT sendiri mulai populer sejak era pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, BLT pun diberikan saat pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM.

Baca juga: Bak Bumi dan Langit, Membandingkan Laba Pertamina Vs Petronas Malaysia

Program BLT di era SBY ini pun menuai kritik keras dari kalangan oposisi, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dimotori Megawati Soekarno Putri.

Menurut SBY, BLT adalah salah satu opsi untuk mengurangi beban rakyat karena kenaikan harga BBM. Kata dia, BLT bermanfaat untuk rakyat miskin dan semi miskin. Utamanya jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM.

Tak cuma mengkritik program BLT, pemerintah SBY juga dikritik habis-habisan saat menaikkan harga BBM. Suhu politik pun sempat memanas kala itu, di mana terjadi serentetan demonstrasi besar di sejumlah daerah menolak kenaikan harga BBM.

Setali tiga uang, baik Megawati maupun kader PDIP di parlemen, juga jadi garda barisan terdepan menolak keras kenaikan harga BBM yang dilakukan rezim SBY saat itu.

Baca juga: Mengenal Tanaman Sorgum, Pengganti Gandum asal Afrika Idaman Jokowi

Selama pemerintahan SBY, PDI-P selalu menolak ketika pemerintah berencana menaikkan harga BBM dengan berbagai alasan.

Bahkan, putri Megawati yang juga petinggi PDIP, Puan Maharani (kini Ketua DPR RI), saat itu, menyampaikan pidato penolakan kenaikan harga BBM di DPR sembari menangis terisak-isak.

Puan yang sekarang digadang-gadang menjadi salah satu bakal calon Presiden RI ini sedih memikirkan penderitaan rakyat akibat harga BBM naik di era SBY.

Alasan Megawati menolak BLT

Di wawancarai wartawan kala itu, Megawati menyebut kalau kritiknya terhadap program BLT SBY dilakukan sebagai kontrol dari oposisi.

Baca juga: Profil Kekayaan Puan Maharani, Cucu Soekarno yang Jadi Juragan Tanah

"Kami sebagai oposisi di DPR selalu melakukan pemantauan dan mengontrol. Kami ingin tahu hasil keputusan yang disepakati. Hasil BLT harus bisa membantu masyarakat yang mengalami himpitan ekonomi," kata Megawati dikutip dari pemerintaan Kompas.com, 24 Maret 2009.

Putri sang proklamator ini berujar, apa yang dikritiknya selama ini sebatas pada cara pemberian bantuan yang mengumpulkan banyak orang.

"Saya yang selalu kampanyekan, pembagian BLT dengan cara seperti itu tidak baik. Tapi ada yang mengatakan saya tidak pernah hidup susah dan tidak tahu arti penting BLT," ucap Megawati.

"Saya ini wanita, apa tidak prihatin banyak ibu-ibu pingsan. Apa seperti itu cara menunjukkan memberikan bantuan," ujar mantan Presiden RI kelima ini.

Saat ditanya, apakah ia menghendaki program tersebut dihentikan, Mega menjawab, "Kalau minta dihentikan, nanti saya dikatakan tidak ada rasa kemanusiaan," ujar dia.

Baca juga: Pengusaha Tambang hingga Juragan Tanah, Ini Profil Kekayaan Luhut

Mental pengemis

Sementara saat membuka rapat kerja nasional PDI-P di Hotel Clarion Makassar, Megawati bilang, program BLT disebutnya bisa menciptakan rakyat bermental peminta-minta tanpa kerja keras.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Sumber Kompas.com
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD Sebut Revisi UU Perkoperasian Sudah Mendesak

Mahfud MD Sebut Revisi UU Perkoperasian Sudah Mendesak

Whats New
Freeport Buka Lowongan Kerja hingga 7 Februari 2023, Simak Persyaratannya

Freeport Buka Lowongan Kerja hingga 7 Februari 2023, Simak Persyaratannya

Work Smart
Waspada, Ini Daftar Pinjol Ilegal Terbaru yang Dirilis OJK

Waspada, Ini Daftar Pinjol Ilegal Terbaru yang Dirilis OJK

Whats New
Catat Limit Transfer BRI ke Bank Lain via Mobile Banking hingga ATM

Catat Limit Transfer BRI ke Bank Lain via Mobile Banking hingga ATM

Spend Smart
IHSG Sepekan Tumbuh 0,35 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.504 Triliun

IHSG Sepekan Tumbuh 0,35 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.504 Triliun

Whats New
Kasus Pembobolan Rekening Nasabah BCA, Soal Ganti Rugi hingga Pentingnya Keamanan Data Pribadi

Kasus Pembobolan Rekening Nasabah BCA, Soal Ganti Rugi hingga Pentingnya Keamanan Data Pribadi

Whats New
KCJB Sudah 84 Persen, Menhub: Pak Luhut, Pak Erick, dan Saya Ditugaskan Presiden Mengawal Proyek Ini

KCJB Sudah 84 Persen, Menhub: Pak Luhut, Pak Erick, dan Saya Ditugaskan Presiden Mengawal Proyek Ini

Whats New
Sidak Bandara Juanda, Kemenaker Cegah Keberangkatan 87 Calon Pekerja Migran Ilegal

Sidak Bandara Juanda, Kemenaker Cegah Keberangkatan 87 Calon Pekerja Migran Ilegal

Whats New
Terbaru UMR Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan 2023

Terbaru UMR Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan 2023

Work Smart
Gaji UMR Brebes 2023 dan 34 Daerah Lain se-Jateng

Gaji UMR Brebes 2023 dan 34 Daerah Lain se-Jateng

Work Smart
Cara Mendapatkan Diskon Tiket Kereta Api Dosen dan Alumni UGM

Cara Mendapatkan Diskon Tiket Kereta Api Dosen dan Alumni UGM

Spend Smart
Sering Dikira Merek Asing, Siapa Pemilik Holland Bakery Sebenarnya?

Sering Dikira Merek Asing, Siapa Pemilik Holland Bakery Sebenarnya?

Whats New
Promo Akhir Pekan Indomaret, Ada Diskon Minyak Goreng hingga Beras

Promo Akhir Pekan Indomaret, Ada Diskon Minyak Goreng hingga Beras

Spend Smart
Belum Validasi NIK Jadi NPWP, Apakah Tetap Bisa Lapor SPT Tahunan?

Belum Validasi NIK Jadi NPWP, Apakah Tetap Bisa Lapor SPT Tahunan?

Whats New
Kereta Api Panoramic Kembali Beroperasi Februari 2023, Ini Harga Tiketnya

Kereta Api Panoramic Kembali Beroperasi Februari 2023, Ini Harga Tiketnya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+