[POPULER MONEY] "Good News" Harga Tiket Pesawat Turun 15 Persen | Pemerintah Bakal Bikin Lembaga Dana Pensiun

1. Sandiaga Uno: "Good News", Harga Tiket Pesawat Turun 15 Persen

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan, harga tiket saat ini mengalami penurunan 15 persen. Dia bilang, dengan penurunan harga tiket pesawat menajdi angin segar bagi industri pariwisata.

“Good news teman-teman, jadi berkat doa dan kerja sama kita, harga tiket pesawat turun 15 persen, dan menjadi angin segar bagi industri pariwisata, Alhamdulillah,” kata Sandiaga mengutip Instagram @sandiuno, Selasa (30/8/2022).

Sandiaga mengatakan, hal ini tidak lepas dari upaya dan kerja keras Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN. Pihaknya juga sangat mengapresiasi upaya tersebut, dan diharapkan beberapa maskapai bisa menambah jumalah armada dan rute menjelang musim liburan, atau peak season.

Selengkapnya klik di sini. 

2. Pemerintah Bakal Bikin Lembaga Dana Pensiun, Iuran PNS di Taspen Bakal Dipindah

Pemerintah bakal membentuk lembaga dana pensiun yang khusus mengelola pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Nantinya, potongan iuran dari gaji PNS yang selama ini dikelola PT Taspen (Persero) akan dipindahkan ke lembaga tersebut.

Saat ini PNS dikenai potongan sebesar 3,25 persen per bulan khusus untuk program jaminan hari tua (JHT) yang dikelola oleh PT Taspen.

Menurut, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata iuran itu masih terus diputar dengan diinvestasikan oleh PT Taspen.

"Potongan iuran dari PNS ini akan diakumulasikan dan dikelola terpisah sampai saatnya pemerintah membentuk dana pensiun. Jadi saat pemerintah nanti resmi membentuk dana pensiun, akumulasi iuran PNS itu dimasukkan jadi satu di dana pensiun," ujarnya dalam diskusi dengan media di Kantor Kemenkeu, Senin (29/8/2022).

Selengkapnya klik di sini. 

3. Hitungan Pengamat: Harga Keekonomian BBM Subsidi yang Disampaikan Pemerintah Terlalu Tinggi...

Sejumlah pengamat memberikan penilaian terhadap harga keekonomian BBM subsidi yang disampaikan pemerintah. Menurut pengamat, harga keekonomian BBM subsidi yang dipaparkan pemerintah terlalu tinggi.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM menyampaikan, harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar dan Pertalite saat ini jauh dari harga keekonomian atau harga yang seharusnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika menggunakan asumsi ICP saat ini yang senilai 105 dollar AS per barrel dan kurs rupiah Rp 14.700 per dollar AS, harga Solar seharusnya Rp 13.950 per liter.

Sedangkan untuk Pertalite harga keekonomiannya Rp 14.450 per liter. Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan bahwa harga keekonomian Pertalite di Rp 17.200 per liter dan Solar Rp 17.600 per liter.

Selengkapnya klik di sini. 

4. Harga Minyak Dunia Melonjak Lebih dari 4 Persen, Ini Pendongkraknya

Harga minyak mentah dunia melonjak pada perdagangan Senin (29/8/2022) waktu setempat. Beberapa faktor yang mendorong pergerakan harga minyak dunia, seperti potensi pengurangan produksi Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan konflik di Libya.

Mengutip CNBC, harga minyak mentah Brent ditutup naik 4,1 persen, pada level 105,09 dollar AS per barrel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) juga naik 4,2 persen, menjadi 97,01 dollar AS per barrel.

Arab Saudi, sebagai produsen utama di OPEC, pekan lalu mengungkapkan adanya potensi pengurangan produksi. Hal ini bisa saja bertepatan dengan peningkatan pasokan dari Iran, jika mencapai kesepakatan nuklir dengan Barat.

Selengkapnya klik di sini. 

5. Kemenkeu Ingin Biaya Pensiunan PNS Daerah Tak Lagi Ditanggung Pemerintah Pusat

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ingin memisahkan antara kewajiban pembayaran pensiunan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) pusat dengan daerah. Saat ini pembayaran iuran pensiunan PNS daerah masih ditanggung pemerintah pusat.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, setiap tahunnya pensiunan PNS ditanggung pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, PNS daerah diangkat oleh pemerintah daerah (pemda), yang berarti seharusnya biaya pensiunan ditanggung oleh pemberi kerja.

"Pensiunan PNS itu semuanya ditanggung pemerintah pusat, walaupun PNS-nya diangkat daerah. Fair (adil) enggak? Kalau di akuntansi, itu siapa yang mendapatkan jasa seseorang dialah yang menanggung bebannya," ujarnya dalam diskusi dengan media di Kantor Kemenkeu, Senin (29/8/2022).

Selengkapnya klik di sini.