Tekan Inflasi, Luhut Minta Masyarakat Tanam Cabai Sendiri di Rumah

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau setiap kepala daerah untuk melalukan sosialisasi ke masyarakat untuk menanam cabai secara mandiri di pekarangan.

Hal itu dimaksudkan agar bisa menekan laju inflasi yang akhir-akhir ini didongkrak oleh cabai merah hingga bawang merah. 

Dikatakan Luhut, cabai merah dan komoditas pangan lain menjadi penyebab inflasi cukup tinggi dan meminta para pemda agar mendorong masyarakat menanam cabai secara mandiri.

Sejumlah bahan pokok seperti cabai dan bawang merah masuk dalam kelompok barang dengan harga volatil yang merupakan penyumbang terbesar inflasi belakangan ini.

Baca juga: Dulu, Megawati Cibir Program BLT Milik SBY, Kini Dilestarikan Jokowi

"Maksud saya ayo teman-teman semua untuk kita bersama-sama menjaga inflasi. Jangan terlalu yang canggih-canggih, pokoknya enggak kekurangan cabai, enggak kekurangan bawang, telur ayam, dan daging ayam," kata Luhut dikutip dari siaran kanal Youtube Kemendagri, Rabu (31/8/2022).

Kata Luhut, pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan inflasi agar tidak meningkat ke level yang lebih tinggi lagi. Ia bahkan menargetkan agar inflasi tahun ini bisa ditekan ke bawah 7 persen.

“Saat ini inflasi menjadi tantangan kita. Sekarang bagaimana kita hadapi inflasi ini agar bisa dimaintain di bawah 7 persen,” tutur Luhut.

Menanam cabai maupun bawang merah, sambung Luhut, bukan perkara yang sulit, asal ada kemauan. Program tanam cabai di rumah pernah dipraktikan Luhut semasa menjabat sebagai Komandan Korem di Madium.

Baca juga: Pengusaha Tambang hingga Juragan Tanah, Ini Profil Kekayaan Luhut

“Saya minta tadi teman-teman Gubernur, Pangdam, Kapolda kita, ini barang yang waktu saya komandan korem tahun 92-92 di Madiun saya pernah bikin dulu di Hidroponik supaya pangan jangan sampai waktu itu kurang. Maksud saya ayo sama-sama kita jaga inflasi,” ungkap Luhut.

Dengan kemandirian tersebut, Luhut berharap inflasi di setiap daerah dapat terjaga. Selain itu, masyarakat juga menjadi lebih hemat karena bisa menghasilkan sendiri bahan-bahan pokok yang dibutuhkan.

"Kenapa tidak didorong rakyat kita menanam itu saja sehingga tadi kita melakukan preventive straight. Jadi kita sudah melakukan serangan-serangan lebih dulu dengan menanam itu tadi," ucap mantan Dubes Indonesia untuk Singapura itu.

Rencana kenaikan BBM

Sebelumnya Luhut mengungkapkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga BBM Pertalite. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani juga beberapa kali mengungkapkan, jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan, akan membuat APBN jebol.

Baca juga: Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi ataupun Online

Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, menyebutkan di tengah inflasi yang meninggi, rencana kenaikan BBM diperkirakan akan membuat angka kenaikan harga-harga barang semakin besar. 

“BBM subsidi dibutuhkan oleh petani untuk mengantar hasil panen ke pasar, hingga ke tangan konsumen. Artinya, BBM subsidi meningkat maka inflasi pangan akan naik signifikan. Data per Juli 2022, inflasi bahan pangan atau volatile food secara year on year sudah double digit, mendekati 11 persen. Itu berisiko sekali kalau ditambah naiknya harga BBM subsidi,” tambah Bhima.

Di sisi lain, Bhima menilai kenaikan harga diperkirakan tidak berhenti pada BBM subsidi, tapi akan merambat ke berbagai jenis energi lainnya seperti elpiji 3 kg, kenaikan tarif listrik, dan bahkan potensi kenaikan BBM non subsidi seperti Pertamax.

“Kenaikan harga BBM subsidi bisa merambat ke elpiji 3 kg yang gap harga keekonomiannya mencapai 70 persen dari harga subsidi. Pun demikian dengan listrik non-subsidi yang berisiko alami kenaikan kembali. Sementara BBM jenis non-subsidi mengikuti harga pasar, bukan tidak mungkin Pertamax akan naik ketika patokan ICP nya masih tinggi,” lanjut Bhima.

Di sisi lain, Indonesia saat ini tengah mendekati tahun politik, sehingga ada banyak risiko yang tentunya harus dikaji lebih dalam oleh pemerintah terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi. Gejolak politik juga sangat riskan terjadi, dan bisa berdampak pada seluruh pencapaian ekonomi selama ini.

“Yang terburuk adalah risiko gejolak politik, dan berdampak terhadap seluruh pencapaian ekonomi. Konteks nya mendekati tahun politik, 2023-2024 dan itu sangat riskan. Ditambah kenaikan harga BBM akan memukul masyarakat kelas menengah dan bawah sekaligus. Bansos tidak bisa meng-cover semua lapisan yang terdampak. Akibatnya bisa menciptakan social unrest,” tegas dia.

Baca juga: Kala Jonan Tak Hadir Saat Jokowi Groundbreaking Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Alasannya...