Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga BBM Bakal Naik, Ekonom Nilai Bantalan Sosial Rp 24,17 Triliun untuk Masyarakat Miskin Terlalu Kecil

Kompas.com - 31/08/2022, 11:40 WIB
Kiki Safitri,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp 24,17 triliun, sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga BBM yang terjadi secara global.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, golongan masyarakat yang paling terdampak kenaikan harga BBM adalah kelas menengah rentan. Menurutnya, golongan menengah rentan tidak dapat ter-cover hanya dengan BLT saja.

“Itu terlalu kecil ya, tambahan dana kompensasi bansosnya Rp 24 triliun, sementara kalau kita lihat yang paling terkena dampak itu kelas menengah rentan. Mereka ini enggak bisa hanya di-cover lewat BLT, karena BLT-kan menyasar yang miskin,” kata Bhima saat dihubungi Kompas.com Rabu (31/8/2022).

Baca juga: APBN Jebol, Kelebihan Subsidi BBM Rp 195,6 Triliun Dibayarkan pada 2023

Bhima mengatakan, di kelas menengah rentan terdapat 80 juta tenaga kerja di sektor informal yang kemungkinan besar datanya tidak semua masuk ke dalam data penyaluran subsidi upah. Ini termasuk juga dengan UMKM, yang seharusnya bantuannya bisa diperluas.

“Jadi banyak yang belum masuk ke dalam bansos yang ditambahkan pemerintah sekarang, termasuk juga UMKM. UMKM idealnya mendapatkan tambahan subsidi bunga KUR, diperluas penerima KUR-nya, dan diberikan bantuan permodalan, seperti BPUM saat pandemi Covid-19,” lanjut dia.

Bhima menjelaskan, UMKM menjadi salah satu yang terdampak oleh kenaikan harga BBM subsidi. Dia menjelaskan, dengan kenaikan harga BBM subsidi, dikhawatirkan pelaku usaha, seperti UMKM akan melakukan efisiensi dalam menghadapi inflasi dan turunnya permintaan.

“Khawatirnya ada korelasi harga BBM naik, dengan penurunan jumlah pekerja UMKM, karena pelaku usaha UMKM melakukan efisiensi dalam menghadapi inflasi yang lebih tinggi, dan turunnya permintaan,” jelasnya.

Dia menegaskan, ada 3 segmen yang harus menjadi fokus pemerintah dalam menyalurkan bantalan sosial, yakni kelas menengah rentan, pekerja informal, dan pelaku usaha sektor UMKM. Ia juga berharap, pemerintah bisa menambah jumlah biaya bansos untuk kompensasi menjadi Rp 200 triliun.

“Jadi estimasi tambahan biaya bansos untuk kompensasi itu Rp 200 triliun tambahannya. Karena, kalau terlalu kecil imbasnya inflasi tinggi, tidak bisa dibarengi dengan daya beli, maka bisa terjadi stagflasi, itu imbasnya,” tegas dia.

Baca juga: Menimbang Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi dan Pertambangan UGM Fahmy Radhi yang menilai keputusan pemerintah mengeluarkan bantalan sosial juga patut diapresiasi. Menurut Fahmy, dengan adanya bantalan sosial, harga bbm naik diharapkan tidak terlalu membebani masyarakat miskin.

“Belakangan ini Menkeu sudah mulai menyalurkan bantalan sosial kepada masyarakat miskin yang berhak menerima itu untuk membantu mereka memperoleh BLT, sebelum BBM bersubsidi dinaikkan. Karena Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa nantinya opsi yang dipilih tidak membebani masyarakat miskin,” ungkap Fahmy.

Awal pekan, ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengungkapkan jumlah bantalan sosial akan dieksekusi mulai pekan depan senilai Rp 24,17 triliun. Ia berharap bantalan sosial ini bisa mengurangi tekanan di masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

“Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp 24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan,” ujar Menkeu.

Baca juga: Menteri ESDM Beri Sinyal Harga BBM Naik, Cek Perincian Harga Pertalite, Pertamax, dan Dexlite di Semua SPBU di Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com