Menko Airlangga Ungkap Strategi Pemerintah Kendalikan Inflasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah strategi pemerintah dalam upaya mengandalikan inflasi. Adapun dalam pelaksanaannya diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

Strategi ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas antara Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dilakukan pada Kamis (1/9/2022).

Ia menjelaskan beberapa rekomendasi aksi TPIP-TPID dalam rangka extra effort stabilisasi harga dan ketahanan pangan, salah satunya dilakukan dengan perluasan kerja sama antar daerah, terutama untuk daerah surplus atau defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.

Baca juga: Airlangga Sebut Deflasi Agustus 2022 Hasil Usaha Ekstra Pemerintah

Kemudian dilakukan pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders. Ada juga pemberian subsidi ongkos angkut yang bersumber dari APBN sebagai dukungan memperlancar distribusi.

"Selanjutnya percepatan implementasi tanaman pangan pekarangan masing-masing, misalnya cabai, untuk mengantisipasi permintaan yang tinggi terutama menuju akhir tahun," kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/9/2022).

Selain itu, pemerintah daerah diminta melakukan penyusunan Neraca Komoditas Pangan Strategis untuk sepuluh komoditas strategis di wilayah masing-masing. Menurutnya, data komoditas strategis itu sudah dimiliki pemerintah.

Di sisi lain, dibantu pula oleh Badan Pangan Nasional dalam penguatan sarana dan prasarana produk hasil pertanian, antara lain penyimpanan dengan cold storage, terutama di daerah sentra produksi

"Kemudian, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masing-masing untuk pengendalian inflasi sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri, serta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan Dana Transfer Umum (DTU),” jelasnya.

Baca juga: Cara Cek Penerima Subsidi Gaji Rp 600.000, Cair September 2022

Selain itu, penguatan sinergi antara TPIP dan TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dinilai mempercepat stabilisasi harga. Airlangga pun meminta daerah dengan tingkat inflasi di atas 5 persen untuk segera mengendalikan laju inflasinya.

Ia menyebut, pada Agustus 2022 terdapat 66 kabupaten/kota yang memiliki realisasi inflasi di atas nasional atau di atas 5 persen, jumlah itu menurun dari Juli 2022 yang tercatat di 69 kabupaten/kota. Sementara itu, saat ini masih terdapat 27 provinsi yang memiliki realisasi di atas inflasi nasional.

“Bapak dan Ibu Gubernur, Bupati, Walikota yang angka inflasinya di atas nasional, diminta untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan hingga di bawah 5 persen,” pungkas Airlangga.

Baca juga: Kemenhub Anggarkan Rp 1,59 Triliun untuk Program Tol Laut pada 2023