Ambisi Kereta Cepat: Investasi Mahal, Didanai Utang, APBN Pun Nombok

KOMPAS.com - Pengiriman pertama rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung dan kereta inspeksi tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/9/2022) sore.

Kereta tersebut terdiri dari dua rangkaian, yakni satu rangkaian kereta cepat dan satu rangkaian kereta inspeksi.

Rangkaian kereta cepat tersebut tiba setelah menempuh perjalanan dari Pelabuhan Qingdao, China, sejak 21 Agustus lalu. Rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung diturunkan menggunakan crane dari kapal pengangkut.

Pihak China sendiri mengklaim rangkaian kereta yang dikirim dari negaranya ke Indonesia adalah kereta cepat pertama di Asia Tenggara.

Setelah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, rangkaian kereta ini akan dikirim ke lokasi Depo Kereta Cepat di Cileunyi, Jawa Barat melalui jalur darat.

Baca juga: Jonan Dulu Bilang, Jakarta-Bandung Terlalu Pendek untuk Kereta Cepat

Sementara itu, pembangunan konstruksi kereta cepat hingga saat ini sudah mencapai 86 persen. Pemerintah mengharapkan mega proyek kereta cepat ini bisa memperkuat konektivitas Jakarta dan Bandung.

Biaya bengkak

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya yang sangat signifikan. Target penyelesaiannya pun molor beberapa kali,

Adapun pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini menjadi 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun, bertambah 1,9 miliar dollar AS (Rp 27,09 triliun) dari rencana awal sebesar 6,07 miliar dollar AS yang ekuivalen dengan Rp 86,5 triliun.

Dalam rapat dengan Komisi V DPR, Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan penyebab biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bengkak.

Didiek mengatakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki banyak hambatan sehingga terjadi pembengkakan biaya. Hambatan ini bermula dari kontraktor dan kemudian pada tahun 2019 proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terhambat karena pembebasan tanah.

Baca juga: Keruwetan Kereta Cepat dan Sikap Keberatan Jonan saat Jadi Menhub

Hambatan tersebut mulai biaya pembebasan lahan yang naik, enginering, procurement, construction (EPC), relokasi jalur dan biaya lainnya mendorong terjadinya cost overrun.

Awalnya, target penyelesaian Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah di tahun 2019, lalu mundur ke tahun 2022. Belakangan, targetnya mundur lagi menjadi 2023.

"Sejak awal di pembebasan lahan ini antara 100 juta dollar AS sampai 300 juta dollar AS, yang besar juga EPC ini di angka 600 juta dollar AS sampai 1,2 miliar dollar AS, relokasi jalur-jalur kemudian biaya financing cost sendiri," kata Didiek.

Didiek mengatakan kas KCIC sudah menipis dan jika PMN tidak kunjung cair, ini akan membuat proyek tersebut semakin terhambat dan penyelesaiannya diundur.

"Kemarin sudah dalam pembahasan menyeluruh dan akan diberikan support dan ini apalagi enggak jadi 2022 maka berpotensi penyelesaiannya kereta cepat ini akan terhambat juga, karena cast flow KCIC itu akan bertahan sampai September sehingga belum turun maka cost overrun ini Juni 2023 akan terancam mundur," kata Didiek.

Dok. CRRC Penampakan EMU KCIC400F, rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Baca juga: Dilema Kereta Cepat China: Pilih yang Murah, Hasilnya Tetap Mahal

China minta APBN RI menanggung

Sementara itu, China Development Bank (CDB) meminta pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Ini seiring terjadinya kelebihan biaya atau cost overrun dalam pengerjaan konstruksi proyek kereta cepat tersebut.

Kementerian Koordinator Perekonomian melalui juru bicaranya, Alia Karenina, memberikan klarifikasi terkait permintaan pihak China agar APBN ikut membantu masalah keuangan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

"Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) diperkirakan akan mengalami pembengkakan biaya (cost overrun). Review Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkirakan cost overrun sebesar 1,176 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 16,8 triliun," terang Alia dalam keterangan resminya.

Meskipun ada permintaan agar menggunakan APBN menanggung cost overrun, sambung Alia, tak lantas permohonan tersebut bisa serta merta disetujui pemerintah Indonesia.

Baca juga: Sudah Mendesak, tapi Duit APBN untuk Kereta Cepat Tak Kunjung Cair

Permintaan pihak China dan KCIC tersebut masih harus dibahas. Penggunaan APBN juga perlu persetujuan Menteri Keuangan sebagai bendahara negara.

"PT KCIC meminta Indonesia mengambil bagian untuk membayar cost overrun. Permintaan ini tidak serta merta langsung disetujui pemerintah dan masih akan dilakukan pembahasan untuk memastikan jika memang pemerintah turut menanggung beban cost overrun, maka itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Alia.

Ia menegaskan, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan merupakan proyek investasi antara konsorsium Indonesia dan China melalui PT KCIC, serta didanai oleh pinjaman dari CDB.

Baca juga: Kala Jonan Tak Hadir Saat Jokowi Groundbreaking Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Alasannya...