Harga BBM Subsidi Resmi Naik, Menteri ESDM Instruksikan Pertamina Awasi Distribusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta PT Pertamina (Persero) melakukan pengawasan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Dia mengatakan, data pemerintah menunjukkan selama ini penggunaan BBM subsidi tidak tepat sasaran.

Ia juga menyayangkan bahwa ketepatan alokasi subsidi ini, justru banyak dimanfaatkan oleh masyarakat tergolong mampu. Dimana 70 persen penyaluran BBM subsidi dinikmati oleh masyarakat mampu, atau kendaraan mobil pribadi.

Untuk itu, Arifin menginstruksikan PT Pertamina (Persero) untuk mengawasi di lapangan (SPBU), agar subsidi BBM bisa tepat sasaran secara digital, atau melalui pendaftaran nomor kendaraan di MyPertamina.

“Ini di lapangan Pertamina akan melakukan pengawasan dan juga sedang menyiapkan sistem pengawasan pengaturan dengan digitalisasi. Dengan metode ini kita bisa lebih mempertajam pemanfaatan subsidi untuk yang membutuhkan,” ujar Arifin, di Jakarta Sabtu (3/9/2022).

Baca juga: Syarat dan Cara Daftar Subsidi Tepat MyPertamina Tanpa Aplikasi

Sebagai informasi, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi, terhitung mulai hari Minggu, tanggal 3 September 2022, pukul 14.30 WIB. Arifin mengatakan, harga minya memang trendnya turun naik tiap hari dan itu tidak bisa menjadi patokan untuk jangka panjang.

Sehingga, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM antara lain Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, dan Solar Bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Pemerintah juga manaikkan harga Pertamax (Non-Subsidi) dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. Namun demikian,

Baca juga: Alasan Jokowi Tetap Menaikkan Harga BBM Subsidi Pertalite-Solar, meski Jadi Pilihan Terakhir

70 persen subsidi BBM dinikmati warga mampu...

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, gejolak harga minyak dunia menyebabkan ketidakpastian dan berdampak signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, kompensasi energi, termasuk BBM, tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152 triliun menjadi Rp502 triliun dan dapat terus meningkat. Selain membebani APBN, subsidi dan kompensasi tersebut mayoritas dinikmati oleh masyarakat mampu.

"Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan kepada subsidi kepada masyarkat yang kurang mampu", ungkap Jokowi.