Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Herry Darwanto
Pemerhati Sosial

Pemerhati masalah sosial. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil sejak 1986 hingga 2016.

Harga BBM Naik, Cegah Penurunan Daya Beli

Kompas.com - 06/09/2022, 10:17 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KETETAPAN harga BBM baru sudah berlangsung beberapa hari. Kendati banyak keluh kesah di mana-mana, sejauh ini tidak terdengar ada kerusuhan massal, seperti yang terjadi di Jakarta pada 1998.

Bahkan pameran Flora dan Fauna di Lapangan Banteng, Jakarta, dipenuhi banyak pengunjung pada hari Minggu (4/9/2022).

Terlihat orang tua dan anak-anak, dari berbagai kalangan, antusias mencermati tanaman dan hewan yang dipamerkan. Di satu titik ini tak tampak adanya kesedihan mendalam karena kenaikan harga BBM.

Memang kemudian terjadi unjuk rasa di beberapa kota, menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM. Namun aparat kepolisian dapat mengawalnya sehingga tidak terjadi keonaran.

Demonstrasi serikat buruh dan mahasiswa yang akan dilakukan dalam skala yang lebih besar pada hari-hari ini, diharapkan juga dapat berlangsung dengan aman dan terkendali.

Dilihat dengan kacamata positif, adanya upaya memprotes kenaikan harga BBM itu mengindikasikan bahwa komunikasi publik yang dilakukan pemerintah belum berhasil mengirim pesan bahwa kenaikan harga BBM adalah perlu untuk ekonomi yang lebih sehat dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Mengapa harus naik?

Memproduksi BBM harus terlebih dahulu membeli minyak mentah dari luar negeri, karena produksi minyak dalam negeri tidak mencukupi.

Kemudian ada ongkos produksi yang harus dibayar untuk mengolah minyak mentah menjadi BBM bersih, yang tidak mengotori lingkungan.

Maka ada biaya yang harus dibayar, yang disebut sebagai harga keekonomian. Jika harga ini yang digunakan Pertamina sebagai patokan untuk menjual Pertalite, maka konsumen akan protes.

Untuk menghindari hal itu, pemerintah menetapkan harga yang lebih rendah dari harga keekonomian.

Selisih antara harga keekonomian Pertamina dengan harga yang ditetapkan pemerintah ini disebut sebagai subsidi BBM.

Yang menjadi masalah adalah konsumsi BBM meningkat terus sehingga subsidi yang dikeluarkan pemerintah juga meningkat.

Maka keluarlah angka Rp 502 triliun, yang banyak dibicarakan itu. Subsidi itu sangat berarti, mengingat anggaran pemerintah yang setiap tahun dibelanjakan sebesar Rp 3.000 triliun.

Dan yang lebih menentukan, subsidi BBM ini lebih besar dari subsidi yang direncanakan dalam APBN 2022 karena volume BBM yang dibeli konsumen meningkat dan harga minyak mentah dunia juga naik akibat perang Rusia-Ukraina.

Untung pemerintah mendapat durian runtuh dari kenaikan harga komoditas ekspor, sehingga dapat membiayai kenaikan subsidi.

Namun pemberian subsidi telah salah sasaran, 70 persen pemakai BBM bersubsidi adalah kelompok mampu, yang tidak sangat perlu bantuan pemerintah.

Dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, maka besar subsidi menjadi berkurang. Dana yang semula akan digunakan untuk menambah subsidi dapat dialihgunakan untuk keperluan yang lebih penting, seperti membangun sekolah dan rumah sakit.

Itulah penjelasan singkat mengapa harga Pertalite dan solar perlu dinaikkan. Tentu ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam argumentasi itu, seperti bagaimana menghitung harga keekonomian BBM.

Untuk menjawab pertanyaan itu, Pemerintah dan Pertamina sebagai BUMN yang mengelola produksi dan distribusi BBM tentu sudah siap dengan jawaban yang akurat, transparan dan akuntabel.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pengawas penggunaan uang negara juga tentu akan mencermati penentuan harga keekonomian BBM. Jika ditemukan adanya kesalahan, tentu nanti akan ada tindak lanjutnya.

Mencegah penurunan daya beli

Sekitar 30 persen pengguna BBM dan solar bersubsidi adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka tentunya mulai berpikir bagaimana mengurangi pembelian BBM agar dapur tetap mengepul.

Selain itu juga bagaimana menghadapi kenaikan harga-harga yang biasanya setia mengiringi kenaikan harga BBM.

Untuk itu pemerintah turun tangan dengan menyiapkan bahkan sudah membagikan bantalan sosial sebelum harga BBM dinaikkan.

Besar dana bantuan sosial adalah Rp 24,17 triliun untuk 20,65 juta keluarga berpenghasilan rendah dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan untuk 16 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp 3,65 juta/bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah (BSU).

Besar subsidi per keluarga dan per pekerja memang tidak besar, namun diharapkan cukup berarti untuk mengurangi beban masyarakat terbawah.

Selain itu, ada bantuan untuk pengemudi angkutan umum, ojek, dan nelayan. Dana ini berasal dari 2 persen Dana Transfer Umum. Pelaksana pemberian subsidi ini adalah pemerintah daerah.

Dampak kenaikan harga BBM tidak sama untuk semua daerah. Harga-harga barang di Papua lebih tinggi dari daerah lain jika tidak dibuat di Papua sendiri.

Ada ongkos kirim yang harus dibayar konsumen untuk membeli barang itu. Masalahnya jenis barang ini cukup banyak, termasuk telur ayam yang didatangkan dari Surabaya.

Perbedaan harga ini semakin besar dengan adanya kenaikan harga BBM. Maka kenaikan harga BBM akan berakibat pada bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Data BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2022 penduduk miskin di Papua berjumlah 900.000 orang, atau 26 persen dari seluruh penduduk Papua, termasuk yang tertinggi di Indonesia.

Selain berpotensi menambah jumlah penduduk miskin, kenaikan harga BBM juga menyebabkan kesenjangan ekonomi antara Papua dengan Jawa dan daerah-daerah lain menjadi semakin lebar.

Maka menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah penurunan daya beli penduduk di Papua dan beberapa daerah serupa lain, agar tidak terjadi penambahan jumlah penduduk miskin.

Setidaknya ada dua solusi untuk mencegah penurunan daya beli akibat kenaikan harga BBM. Pertama adalah memberikan subsidi biaya pengiriman barang kebutuhan pokok ke Papua, seperti yang diusulkan oleh Kurniawan Patma, dosen Universitas Cenderawasih (Kompas, 2/9/2022).

Dengan subsidi ini, maka ongkos kirim barang ke Papua tidak naik. Kenaikan harga-harga barang hanya diakibatkan oleh kenaikan harga BBM.

Kedua, bantalan sosial pemerintah (Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Subsidi Upah dan tambahan subsidi dari Dana Transfer Umum) perlu segera direalisasikan.

Subsidi biaya angkutan barang diambil dari Dana Transfer Umum ini. Dengan dana otonomi khusus yang meningkat, Provinsi Papua dan Papua Barat seharusnya dapat mengalokasikan subsidi biaya angkutan barang yang lebih besar, sesuai kebutuhan yang juga besar. Dan itu perlu dilakukan segera.

Strategi komunikasi publik

Sulit untuk mengatakan bahwa strategi pemerintah untuk menaikkan harga BBM kali ini dapat disebut berhasil.

Keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dapat diduga telah ditetapkan pemerintah sejak beberapa minggu lalu dalam suatu rapat kabinet.

Hal ini terlihat dari ucapan para menteri tentang akan dinaikkannya harga BBM bersubsidi, tanpa memastikan waktu pengumuman kenaikannya.

Besar kenaikan harga dan pemberian bantuan sosial juga terlihat sudah ditetapkan oleh pemerintah jauh-jauh hari.

Sedangkan pengumuman kenaikan harga BBM akan diputuskan oleh Presiden sendiri. Presiden agaknya menunggu saat yang tepat untuk mengumumkan kenaikan harga BBM itu, yang akhirnya dilakukan pada Sabtu (3/9/2022) siang hari.

Walaupun keputusan untuk menaikkan harga BBM termasuk penyediaan bantuan sosial bisa disebut cukup bijak, namun strategi pengkondisian perasaan masyarakat untuk menerima kebijakan ini terlihat kurang tepat.

Ini terbukti dari munculnya reaksi masyarakat yang dilakukan, antara lain: antrean panjang di SPBU menjelang tanggal 1 September, penimbunan BBM di beberapa kota, hoaks harga BBM baru di media sosial, dsb.

Kebingungan publik diperparah dengan habisnya Pertalite di banyak SPBU, padahal Pertamina menyebutkan stoknya aman-aman saja.

Akibatnya orang terpaksa membeli Pertamax yang lebih tinggi harganya. Maka kegusaran orang pun semakin meluas.

Kalau saja pemerintah tidak mengulur-ulur pengumuman kenaikan harga BBM, maka panic buying dan penimbunan BBM dll, tidak terjadi.

Kecuali oleh sekelompok warga masyarakat, agaknya kebijakan pahit kenaikan harga BBM dapat diterima publik dengan legawa.

Namun masih ada pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan pemerintah pusat, yaitu segera menetapkan peraturan mengenai penggunaan dana transfer ke daerah yang akan digunakan untuk mengendalikan biaya transportasi dan harga-harga barang kebutuhan pokok.

Setelah itu ditetapkan, giliran pemerintah daerah untuk menentukan besar bantuan untuk berbagai kelompok dan sektor agar dampak kenaikan harga BBM tidak merembet ke inflasi barang-barang kebutuhan pokok.

Maka menjadi tugas pemerintah, khususnya Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk segera menetapkan peraturan itu, serta pemerintah daerah untuk menjabarkannya secara teknis. Janganlah terlalu lama, karena rakyat terbawah sudah menunggu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji UMR Brebes 2023 dan 34 Daerah Lain se-Jateng

Gaji UMR Brebes 2023 dan 34 Daerah Lain se-Jateng

Work Smart
Cara Mendapatkan Diskon Tiket Kereta Api Dosen dan Alumni UGM

Cara Mendapatkan Diskon Tiket Kereta Api Dosen dan Alumni UGM

Spend Smart
Sering Dikira Merek Asing, Siapa Pemilik Holland Bakery Sebenarnya?

Sering Dikira Merek Asing, Siapa Pemilik Holland Bakery Sebenarnya?

Whats New
Promo Akhir Pekan Indomaret, Ada Diskon Minyak Goreng hingga Beras

Promo Akhir Pekan Indomaret, Ada Diskon Minyak Goreng hingga Beras

Spend Smart
Belum Validasi NIK Jadi NPWP, Apakah Tetap Bisa Lapor SPT Tahunan?

Belum Validasi NIK Jadi NPWP, Apakah Tetap Bisa Lapor SPT Tahunan?

Whats New
Kereta Api Panoramic Kembali Beroperasi Februari 2023, Ini Harga Tiketnya

Kereta Api Panoramic Kembali Beroperasi Februari 2023, Ini Harga Tiketnya

Whats New
Biaya Haji RI Vs Malaysia, Lebih Mahal Mana?

Biaya Haji RI Vs Malaysia, Lebih Mahal Mana?

Spend Smart
10 Perusahaan Teknologi Ini Lakukan PHK pada Januari 2023, Ada Google hingga Microsoft

10 Perusahaan Teknologi Ini Lakukan PHK pada Januari 2023, Ada Google hingga Microsoft

Whats New
Daftar 10 Orang Terkaya Indonesia Pekan Ini, Kekayaan Low Tuck Kwong Turun Rp 31,46 Triliun

Daftar 10 Orang Terkaya Indonesia Pekan Ini, Kekayaan Low Tuck Kwong Turun Rp 31,46 Triliun

Whats New
[POPULER MONEY] Penjelasan Tokopedia soal Pembatalan Voucher Rp 100.000 | KAI soal Tiket Kereta Mahal

[POPULER MONEY] Penjelasan Tokopedia soal Pembatalan Voucher Rp 100.000 | KAI soal Tiket Kereta Mahal

Whats New
Aktivasi BNI Mobile Banking Gagal Terus? Ini Solusinya

Aktivasi BNI Mobile Banking Gagal Terus? Ini Solusinya

Spend Smart
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Ketahui, Ini Tarif Listrik Per kWh yang Berlaku Januari-Maret 2023

Ketahui, Ini Tarif Listrik Per kWh yang Berlaku Januari-Maret 2023

Spend Smart
Indonesia Punya Kereta Panoramic, Menhub: Tidak Perlu Jauh ke Luar Negeri

Indonesia Punya Kereta Panoramic, Menhub: Tidak Perlu Jauh ke Luar Negeri

Whats New
Cara Cek Kendaraan Terkena Tilang Elektronik atau Tidak

Cara Cek Kendaraan Terkena Tilang Elektronik atau Tidak

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+