Sinar Mas dan Kementerian LHK Sepakati Pembangunan Pusat Pesemaian Sriwijaya Kemampo

“Kolaborasi seperti ini tentu mempercepat tujuan utama inisiatif Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) agar pembangunan ekonomi semakin pesat dan sekaligus menjalankan program rehabilitasi lingkungan agar terjaga dengan baik,” jelas Saleh.

Baca juga: Pemerintah Luncurkan Peta Mangrove Nasional untuk Keperluan Rehabilitasi Lingkungan

Ia mengungkapkan, Sinar Mas melalui berbagai pilar usahanya merasa terhormat dan bangga dapat turut berperan aktif dalam mendukung tindakan nyata dan implementasi program pemerintah tersebut.

Adapun pilar usaha Sinar Mas yang dimaksud adalah APP Sinar Mas, Sinar Mas Agribusiness & Food, Sinar Mas Mining beserta sejumlah perusahaan afiliasi.

Melalui pembangunan Pesemaian Sriwijaya Kemampo, Saleh berharap, pihaknya dapat mengatasi berbagai hal yang berhubungan dengan lingkungan.

“Mulai dari mengatasi krisis global seperti dampak dari perubahan iklim, terancamnya keberlangsungan keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, serta peningkatan sirkuler ekonomi di Sumsel,” jelasnya

Sumsel jadi prioritas pembangunan

Pada kesempatan yang sama, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa Sumsel menjadi salah satu lokasi atau provinsi prioritas dalam pembangunan pesemaian saat ini.

Baca juga: Persemaian Rumpin, Contoh Nyata Kolaborasi Pemerintah-Swasta Atasi Perubahan Iklim

"Sumsel memiliki luas lahan kritis seluas 709.884 ha, dengan komposisi lahan kritis berada di dalam kawasan hutan seluas 347.034 ha dan di luar kawasan hutan 362.851 ha,” jelasnya.

Luasnya sasaran hutan dan lahan yang perlu dipulihkan itu merupakan salah satu pertimbangan dibangunnya pesemaian skala besar di Sumsel.

Sebelumnya, Kementerian LHK telah menggelar serangkaian kegiatan sosialisasi di tingkat regional dan sub nasional di berbagai daerah guna mendorong percepatan Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2030.

Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai pemerintah untuk tingkat serapan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi.

Dari tujuan tersebut, Siti berharap, Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 tidak hanya dapat mencapai target dalam penurunan emisi GRK, tetapi juga bisa dijadikan momentum untuk mempercepat proses peningkatan kualitas dan penguatan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

Baca juga: Program Tata Kelola Lingkungan Pupuk Kaltim Raih Properda Emas Pemprov Kalimantan Timur

Menurutnya, Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 merupakan sebuah dukungan dan aksi nyata terhadap upaya percepatan proses peningkatan tutupan hutan dan lahan.

Proses tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan penguatan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan.

“Salah satu kunci pertama dan memegang peranan penting yaitu penyediaan bibit berkualitas. Hal ini sangat mendukung untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan agar lebih masif dan terstruktur,” imbuh Siti.

Program yang digagas oleh Jokowi itu rencananya akan dibangun sebanyak 30 unit pusat pesemaian serupa di seluruh Indonesia.

Pembangunan pesemaian dengan skala besar pada setiap provinsi tersebut diarahkan untuk mendukung pemulihan ekosistem melalui rehabilitasi hutan dan lahan termasuk reklamasi areal atau lahan bekas tambang.

Baca juga: 35,1 Persen Responden LSI Anggap Ekonomi Indonesia Buruk, Moeldoko: Kondisi Global Tidak Baik-baik Saja

Pembangunan itu sendiri juga berkaitan sangat erat dengan langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam merespons kondisi global.

Pada konteks tersebut, pemerintah telah menegaskan bahwa agenda Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 sebagai langkah mitigasi yang menunjukkan aksi iklim dalam pelaksanaan target kinerja, sehingga langkah pemerintah bisa lebih terstruktur dan sistematis.