Keluar dari Jebakan Energi Fosil

PADA 3 September 2022, pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM (bahan Bakar Minyak) subsidi untuk jenis solar, pertalite dan pertamax. Kebijakan ini sebagai langkah awal yang baik untuk mengubah skema subsidi agar lebih tepat sasaran terhadap rumah tangga miskin.

Secara bertahap Badan Anggaran (Banggar) DPR berharap pemerintah melanjutkan reformasi subsidi terhadap elpiji (LPG) tiga kilogram dan listrik. Perlahan kita dorong kebijakan subsidi harus berorientasi kepada orang, bukan komoditas.

Dengan melakukan reformasi energi yang berkelanjutan kita harapkan kemampuan APBN makin solid menghadapi tekanan eksternal, tetapi efektif memberikan perlindungan bagi rumah tangga miskin.

Baca juga: Harga BBM Naik, Jokowi: Saya Sebetulnya Ingin Tetap Terjangkau

Kenapa hal ini perlu kita lakukan? Bertahun tahun kita menjalankan kebijakan energi yang mismatch antara potensi, produksi dan konsumsi energi. Sejak 1997 produksi energi fosil Indonesia telah decline. Akibatnya Indonesia beralih posisi dari pengekspor energi menjadi negara importir energi.

Alih-alih menyegerakan transformasi energi, berposisi sebagai negara importir energi rupanya menjadi lumbung menumpuk cuan bagi segenap kroni politik. Saking kuatnya warisan kroni politik ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap dibuat berang. Sebab, upaya mempercepat pembangunan refinery tak kunjung menunjukkan kemajuan berarti.

Sebagian besar refinery kita “angkatan 70-an” dengan teknologi tua, dan kemampuan terbatas.

Kita juga masih mengandalkan sumur-sumur tua di hulu migas, akibatnya kapasitas produksi terus menurun. Untuk memproduksi 650 ribu barel per hari saja sudah megap-megap.

Padahal konsumsi minyak kita tiap hari mencapai 1,4 sampai 1,5 juta barel, dan kapasitas refinery kita maksimal di 1 juta barel per hari. Atas tatanan produksi dan konsumsi seperti ini, kebutuhan terhadap impor minyak bumi tidak terhindarkan.

Baca juga: Jokowi: Transisi Energi Bukan Cuma Soal Perubahan Energi Fosil ke Energi Terbarukan...

Terus menerus impor minyak bumi membuahkan masalah lain; necara transaksi berjalan (current account) kita konsisten defisit, apalagi jika ada peningkatan tekanan terhadap kurs. Resiko eksternal akan terus membayangi di masa mendatang.

Jika tidak berubah, kita akan menaikkan lagi harga BBM subsidi seperti yang dialami saat ini. Ujungnya kita dibuat repot sendiri untuk mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga BBM.

Tabiat yang terus burn full carbon energy meningkatkan kerentanan terhadap bencana iklim. Kita mengalami kecenderungan peningkatan bencana hidrometeorologi.

Dampak peningkatan bencana hidrometeorologi menyebabkan terganggunya produksi bahan pangan. Gagal panen akan membuat kita berurusan dengan inflasi tinggi. Akhirnya kita mengandalkan impor bahan pangan untuk menutup kekurangan pasokan.

Harusnya kita juga paham, oil policy di panggung internasional sangat politis. Karena menjadi komoditas politik, kebijakan soal oil energy bergantung pada kepentingan OPEC+, serta aliansi aliansi pakta pertahanan pasca cold war.

Buktinya saat ini OPEC+ menikmati oil booming, dan enggan meningkatkan kapasitas produksinya karena mereka dapat durian runtuh (windfall profit). Makin lama Perang Rusia dan Ukraina, makin lama pula rejeki nomplok mereka terima. Sementara kita menerima segala konsekuensinya karena mengandalkan minyak bumi sebagai penggerak utama energi domestik.

Konversi energi

Sesungguhnya kita di karuniai kelimpahan energi yang sangat besar. Potensi energi baru dan terbarukan (EBT) Indonesia begitu melimpah ruah. Butuh komitmen politik yang kuat dan dukungan teknologi yang cukup agar bisa mengubah Indonesia menjadi kekuatan pengimpor energi dunia.