Tolak Program Bagi-bagi Kompor Listrik!

KEMENTERIAN BUMN berencana menambah anggaran sebesar Rp 5 triliun yang akan dialokasikan untuk pembagian kompor listrik atau induksi secara gratis kepada masyarakat. Dimulai tahun depan dan bertahap hingga 5 tahun.

Kebijakan yang masuk dalam program utama PT PLN (Persero) itu, diyakini mampu mengatasi over supply listrik, bahkan mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dikarenakan impor liquefied petroleum gas (LPG) selama ini.

Program bagi-bagi kompor listrik yang akan dilakukan kementerian BUMN itu tentunya mengagetkan, di tengah upaya efisiensi anggaran APBN yang dilakukan pemerintah.

Di mana per 3 September lalu, pemerintah harus mengumumkan kenaikan harga BBM, demi menekan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 yang telah meningkat tiga kali lipat menjadi Rp 502,4 triliun.

Bahwa Fraksi PDI Perjuangan memahami keputusan pahit pemerintah dalam menaikan harga BBM. Mengingat, uang negara harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu.

Sehingga sebagian subsidi BBM dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran, seperti Bantuan langsung tunai, BLT BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu selama 4 bulan.

Kami bersedia pasang badan, di tengah banyaknya protes menentang kenaikan harga BBM itu. Namun, kami di sisi lain meminta pemerintah juga harus konsisten untuk melakukan langkah efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Jangan di satu sisi pemerintah menaikan harga BBM demi alasan melakukan efisiensi, namun di sisi lain pemerintah malah “menghamburkan” uang yang tidak sedikit pada program bagi-bagi kompor listrik.

Padahal dana sebesar Rp 5 triliun itu akan lebih bermanfaat saat ini untuk menambah anggaran kompensasi bagi masyarakat kurang mampu, demi mengamankan daya beli mereka, akibat naiknya harga BBM.

Sarat masalah

Selain masalah efisiensi anggaran yang harus diperhatikan, setidaknya masih banyak masalah yang harus dihadapi pemerintah sebelum menjalankan program bagi-bagi kompor listrik itu, antara lain:

Pertama, pasokan Domestic market Obligation (DMO) batubara yang belum terpenuhi bagi PLN.

Seperti kita ketahui bahwa DMO batubara untuk kepentingan pembangkit listrik PLN masih belum terpenuhi.

Hal ini karena masih banyaknya perusahaan tambang yang tidak memenuhi komitmen pasokan kebutuhan dalam negeri itu.

Dengan kondisi demikian, maka setiap saat Indonesia bisa terancam krisis listrik. Sehingga penggunaan kompor yang bersandar pada energi listrik, belum begitu aman dari ancaman krisis listrik.

Kedua, kompor listrik bukan solusi jangka panjang. Seperti kita ketahui, bahwa pengalihan subsidi gas yang membebani negara, bukan hanya persoalan kompor listrik saja.