Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Yulian Gunhar
Anggota DPR

Yulian Gunhar adalah politisi Indonesia yang telah menjabat sebagai anggota DPR-RI, dari Fraksi PDI Perjuangan, selama dua periode (2014–2019 dan 2019–2024), mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan II.

Saat ini, ia dipercaya menjadi anggota Komisi VII yang menangani masalah energi, pertambangan, lingkungan, dll.

Tolak Program Bagi-bagi Kompor Listrik!

Kompas.com - 07/09/2022, 13:53 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KEMENTERIAN BUMN berencana menambah anggaran sebesar Rp 5 triliun yang akan dialokasikan untuk pembagian kompor listrik atau induksi secara gratis kepada masyarakat. Dimulai tahun depan dan bertahap hingga 5 tahun.

Kebijakan yang masuk dalam program utama PT PLN (Persero) itu, diyakini mampu mengatasi over supply listrik, bahkan mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dikarenakan impor liquefied petroleum gas (LPG) selama ini.

Program bagi-bagi kompor listrik yang akan dilakukan kementerian BUMN itu tentunya mengagetkan, di tengah upaya efisiensi anggaran APBN yang dilakukan pemerintah.

Di mana per 3 September lalu, pemerintah harus mengumumkan kenaikan harga BBM, demi menekan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 yang telah meningkat tiga kali lipat menjadi Rp 502,4 triliun.

Bahwa Fraksi PDI Perjuangan memahami keputusan pahit pemerintah dalam menaikan harga BBM. Mengingat, uang negara harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu.

Sehingga sebagian subsidi BBM dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran, seperti Bantuan langsung tunai, BLT BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu selama 4 bulan.

Kami bersedia pasang badan, di tengah banyaknya protes menentang kenaikan harga BBM itu. Namun, kami di sisi lain meminta pemerintah juga harus konsisten untuk melakukan langkah efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Jangan di satu sisi pemerintah menaikan harga BBM demi alasan melakukan efisiensi, namun di sisi lain pemerintah malah “menghamburkan” uang yang tidak sedikit pada program bagi-bagi kompor listrik.

Padahal dana sebesar Rp 5 triliun itu akan lebih bermanfaat saat ini untuk menambah anggaran kompensasi bagi masyarakat kurang mampu, demi mengamankan daya beli mereka, akibat naiknya harga BBM.

Sarat masalah

Selain masalah efisiensi anggaran yang harus diperhatikan, setidaknya masih banyak masalah yang harus dihadapi pemerintah sebelum menjalankan program bagi-bagi kompor listrik itu, antara lain:

Pertama, pasokan Domestic market Obligation (DMO) batubara yang belum terpenuhi bagi PLN.

Seperti kita ketahui bahwa DMO batubara untuk kepentingan pembangkit listrik PLN masih belum terpenuhi.

Hal ini karena masih banyaknya perusahaan tambang yang tidak memenuhi komitmen pasokan kebutuhan dalam negeri itu.

Dengan kondisi demikian, maka setiap saat Indonesia bisa terancam krisis listrik. Sehingga penggunaan kompor yang bersandar pada energi listrik, belum begitu aman dari ancaman krisis listrik.

Kedua, kompor listrik bukan solusi jangka panjang. Seperti kita ketahui, bahwa pengalihan subsidi gas yang membebani negara, bukan hanya persoalan kompor listrik saja.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com