Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OJK Dicecar DPR Terkait Kelebihan Dana untuk Pensiunan Rp 39,2 Miliar

Kompas.com - 09/09/2022, 06:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan terdapat kelebihan pembayaran beban imbalan pascakerja iuran pasti tahun 2022 kepada dana pensiun OJK sebesar Rp 39,2 miliar.

Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2021 yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, kelebihan dana tersebut akan dikompensasi untuk beberapa kebutuhan di tahun 2022. Untuk itu, OJK meminta persetujuan penyesuaian sisa dana ini kepada Komisi XI DPR RI.

"Di tahun 2021 ada kelebihan bayar buat dana pensiun OJK jumlahnya Rp 39 miliar. Jadi kelebihan bayar itu kemudian dikompensasi buat di tahun 2022," ujar Mirza saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (8/9/2022).

Baca juga: OJK Khawatirkan Laporan Keuangan Bank Tidak Tunjukkan Kinerja Sebenarnya, Ini Sebabnya

Kelebihan dana pensiun OJK 2021, akan digunakan untuk apa saja? 

Mirza merincikan, rencananya kelebihan dana tersebut akan digunakan untuk biaya operasional di 2022 sebesar Rp 5,9 miliar. Dana ini akan digunakan untuk penguatan transformasi ekonomi digital, serta pengawasan on site dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di daerah.

Kemudian, dana sebesar Rp 30 miliar akan digunakan untuk kegiatan administrasi seperti tambahan pajak untuk rekrutmen OJK pada 2021 dan cost sharing.

"Karena kami masih menggunakan kantor BI untuk kantor pusat, maka ada cost sharing yang dengan BI itu ada yang harus ditambah nilainya di situ," jelas Mirza.

Baca juga: Pensiunan PNS Bebani Negara Rp 2.800 Triliun, Sri Mulyani Ingin Skemanya Diubah

 


Selanjutnya, sisa dana pensiun ini juga akan digunakan untuk pengadaan aset seperti renovasi kantor OJK di daerah sebesar Rp 3,2 miliar.

Namun, penyesuaian ini dipertanyakan oleh anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Dolfie OFP lantaran penempatan dana sisa sebesar Rp 39,2 miliar tersebut tidak dijelaskan masuk ke pos kegiatan apa dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pengeluaran Operasional OJK tahun 2022.

"Soalnya tiba-tiba minta penyesuaian. Total penyesuaian Rp 39,2 miliar itu asal usul Rp 39,2 miliar di tabel awalnya itu di mana? Apakah dia di administratif?" tukas Dolfie.

Baca juga: Soal Perpanjangan Restrukturisasi Kredit, OJK Masih Kaji Kondisi Debitur

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Protes Bos Smelter Nikel Pakai Bahasa Mandari saat Rapat

DPR Protes Bos Smelter Nikel Pakai Bahasa Mandari saat Rapat

Whats New
Indonesia Butuh 9 Juta Talenta Digital pada 2030, Apa yang Perlu Dipersiapkan Pelaku Industri?

Indonesia Butuh 9 Juta Talenta Digital pada 2030, Apa yang Perlu Dipersiapkan Pelaku Industri?

BrandzView
Mendag: Ngapain Kelengkeng Keriput dan Apel Dilapisi Lilin Diimpor?

Mendag: Ngapain Kelengkeng Keriput dan Apel Dilapisi Lilin Diimpor?

Whats New
Kemenkeu Blokir Layanan Ratusan Perusahaan yang Tunggak Pembayaran PNBP

Kemenkeu Blokir Layanan Ratusan Perusahaan yang Tunggak Pembayaran PNBP

Whats New
Info Pelabuhan Roro Sei Pakning, Tiket, dan Jadwal Kapal

Info Pelabuhan Roro Sei Pakning, Tiket, dan Jadwal Kapal

Spend Smart
Binance Dituntut Otoritas Keuangan AS, Industri Kripto Nasional Diklaim Masih Aman

Binance Dituntut Otoritas Keuangan AS, Industri Kripto Nasional Diklaim Masih Aman

Whats New
Direstui Jokowi, Luhut Pekerjakan Tenaga Asing Jadi Pengawas Pembangunan IKN

Direstui Jokowi, Luhut Pekerjakan Tenaga Asing Jadi Pengawas Pembangunan IKN

Whats New
Tanggapan Sri Mulyani soal 9 Pegawai Kemenkeu Terlibat Kasus Mencurigakan

Tanggapan Sri Mulyani soal 9 Pegawai Kemenkeu Terlibat Kasus Mencurigakan

Whats New
Musnahkan Obat Impor hingga Tembaga Ilegal, Mendag: Ganggu Ekonomi Dalam Negeri

Musnahkan Obat Impor hingga Tembaga Ilegal, Mendag: Ganggu Ekonomi Dalam Negeri

Whats New
Bantah Isu Molornya Jadwal Operasional Kereta Cepat, Luhut: Tidak Ada Masalah, Semua Terkendali

Bantah Isu Molornya Jadwal Operasional Kereta Cepat, Luhut: Tidak Ada Masalah, Semua Terkendali

Whats New
5 Sektor Penerima Pinjaman Fintech yang Gagal Bayar

5 Sektor Penerima Pinjaman Fintech yang Gagal Bayar

Whats New
Mendag Musnahkan Barang Impor Tak Lengkapi Izin Senilai Rp 13,3 Miliar

Mendag Musnahkan Barang Impor Tak Lengkapi Izin Senilai Rp 13,3 Miliar

Whats New
Menperin Agus: Pabrik UD Trucks yang Akan Dipindah ke RI, Bukan Semua Fasilitas Isuzu di Thailand

Menperin Agus: Pabrik UD Trucks yang Akan Dipindah ke RI, Bukan Semua Fasilitas Isuzu di Thailand

Whats New
Juni Ini Luhut Ajak DPR Uji Coba Kecepatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung 300 Km

Juni Ini Luhut Ajak DPR Uji Coba Kecepatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung 300 Km

Whats New
Emiten Solusi Logistik PSSI Tebar Dividen Rp 261 Miliar dari Laba Bersih Tahun 2022, Cek Jadwalnya

Emiten Solusi Logistik PSSI Tebar Dividen Rp 261 Miliar dari Laba Bersih Tahun 2022, Cek Jadwalnya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com