Target Defisit APBN 2023 Turun, Pembiayaan Utang Susut Jadi Rp 696,3 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan pembiayaan utang sebesar Rp 696,3 triliun dalam RAPBN 2023. Angka itu menurun 8 persen jika dibandingkan outlook pembiayaan tahun ini yang mencapai Rp 757,551 triliun.

Target pembiayaan itu pun telah disepakati pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam rapat panja pembahasan RAPBN 2023 pada Senin (13/9/2022).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menjelaskan, target penambahan utang di 2023 lebih rendah seiring dengan defisit anggaran yang ditargetkan mencapai 2,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 598,2 triliun.

"Pemerintah akan melaksanakan konsolidasi fiskal dengan mengarahkan defisit kembali maksimal 3 persen terhadap PDB, disertai reformasi fiskal yang komprehensif untuk menjaga keberlanjutan fiskal yang sehat dalam jangka menengah dan panjang," ujarnya.

Baca juga: Cadangan Devisa RI 132,2 Miliar Dollar AS, Setara 6 Bulan Impor dan Bayar Utang Luar Negeri Pemerintah

Sebagai informasi, defisit anggaran dalam beberapa tahun belakangan melampaui 3 persen sebagai konsekuensi atas kebijakan belanja yang ekspansif untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Pada 2020 defisit anggaran mencapai 6,14 persen, lalu di 2021 sebesar 4,57 persen, dan di 2022 diperkirakan mencapai 3,92 persen terhadap PDB. Pemerintah berupaya untuk di tahun depan defisit anggaran kembali ke masa sebelum pandemi atau di bawah 3 persen terhadap PDB.

Lebih lanjut, secara rinci, pembiayaan utang melalui penerbitan SBN secara neto ditargetkan sebesar Rp 712,9 triliun. Sementara penarikan pinjaman secara neto ditargetkan negatif Rp 16,6 triliun.

Artinya pembayaran cicilan pokok pinjaman ditargetkan lebih besar dibandingkan penarikan pinjaman baru yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pada pinjaman pemerintah, terdiri dari pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp 749,5 miliar, serta penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) dan pinjaman luar negeri (neto) negatif Rp 17,3 triliun.

Febrio mengatakan, bahwa tantangan volatilitas cukup tinggi di pasar keuangan global. Hal ini akan memberikan tekanan terhadap fluktuasi dari risiko tekanan pada imbal hasil (yield) surat utang negara.

"Risiko tekanan pada yield SUN juga dipengaruhi oleh semakin ketatnya likuiditas global dan tekanan inflasi yang bagi kita di Indonesia masih relatif moderat," imbuhnya.

Secara rinci, arah kebijakan pembiayaan di tahun 2023 di antaranya tetap mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif dan agenda pembangunan. Pengelolaan utang pun akan tetap dilakukan dengan hati-hati (prudent) dan berkelanjutan (sustainable).

"Akan mengendalikan tingkat rasio utang pada level yang aman dan kredibel, kemudian mendukung pendalaman pasar keuangan," kata Febrio.

Baca juga: Sri Mulyani: Kenaikan Utang RI Lebih Terukur Dibandingkan Negara Maju

Selain itu, akan mendorong pemanfaatan SAL untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian, serta mendorong efketivitas pembiayaan serta mendukung transformasi ekonomi.

Lalu mendorong inovasi pembiayaan antara lain penguatan peran BUMN, BLU, SWF, dan SMV serta mendorong skema KPBU yang lebih masif. Serta pengelolaan manajemen kas yang lebih integratif untuk menjaga fiskal buffer yang andal dan efisien

"Arah kebijakan utang 2023, tetap mengarahkan utang sebagai instrumen pendukung pencapaian target pembangunan yang dikelola secara prudent, efisien, dan sustainable," tutupnya.

Baca juga: Ambisi Kereta Cepat: Investasi Mahal, Didanai Utang, APBN Pun Nombok