Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penghapusan Daya Listrik 450 VA, Ketua Banggar DPR: Perlu Dilakukan Bertahap

Kompas.com - 13/09/2022, 15:45 WIB
Yohana Artha Uly,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesepakatan antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait penghapusan daya listrik 450 volt ampera (VA) untuk kelompok rumah tangga miskin, hingga saat ini masih berupa usulan. Jika direalisasikan, perlu dilakukan secara bertahap.

Rencananya, masyarakat miskin dengan daya listrik 450 volt ampere (VA) akan dinaikkan menjadi 900 VA. Hal ini sempat disepakati dalam rapat panja pembahasan RAPBN 2023 antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Banggar DPR RI.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan perubahan daya tersebut tidak bisa dilakukan secara cepat, sebab membutuhkan penyesuaian data terkini penerima subsidi, serta perlu menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan pelanggan tersebut.

Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Naikkan Daya Listrik Orang Miskin Jadi 900 VA dan 1.200 VA

"Secara bertahap terhadap keluarga kemiskinan parah dengan 450 VA, tentu tidak bisa kita lakukan dengan serta merta ke 900 VA. Terhadap keluarga miskin yang masih memakai 450 VA kita terus upayakan bermigrasi ke 900 VA secara pelan-pelan pula sejalan dengan peningkatan kebutuhan elektrifikasi mereka," jelasnya kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2022).

Ia menjelaskan, diperlukan peran PLN untuk melakukan penilaian terhadap pelanggan-pelanggan penerima subsidi listrik. Jika memang tingkat konsumsinya dirasa perlu ditambah ke 900 VA, barulah ditingkatkan dayanya. Meski demikian, pergerseran daya ini perlu dibarengi dengan peningkatan subsidi listrik oleh pemerintah.

"Jika mereka telah waktunya bergeser ke 900 VA karena konsumsi energinya, maka kita dorong. Namun subsidinya juga kita tambah jika mereka bergeser dari 450 VA ke 900 VA dan ini harus dilakukan secara bertahap," ungkap Said.

Baca juga: Subsisi dan Kompensasi Listrik Diperkirakan Capai Rp 131,02 Triliun di 2022


Ia menuturkan, jumlah pelanggan listrik 450 VA saat ini tercatat sebanyak 9,55 juta pelanggan yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). Sementara yang tidak masuk DTKS jumlahnya mencapai 14,75 juta pelanggan.

Pelanggan yang masuk DTKS otomatis terekam di data Kemensos penerima bantuan sosial, sedangkan untuk yang tidak masuk DTKS ada dua kemungkinan.

Pertama, secara faktual miskin tetapi belum masuk pendataan penerima bantuan sosial dari Kemensos karena datanya belum masuk. Kedua, bisa juga telah terjadi peningkatan ekonomi tetapi masih menggunakan daya 450 VA.

Baca juga: Redam Kenaikan Anggaran Subsidi BBM, Luhut: Percepat Penggunaan Kendaraan Listrik

"Untuk itu kami berharap Kemensos dan PLN melakukan pemutakhiran data pelanggan listrik 450 VA. Dari hasil pemutakhiran data tersebut, maka akan mendapatkan integrasi data pelanggan 450 VA dan terdata dalam DTKS," ucapnya.

Di sisi lain, bagi pelanggan listrik 450 VA yang telah mengalami peningkatan ekonomi akan didorong secepatnya untuk meningkatkan daya listriknya ke 900 VA bahkan ke 1.300 VA secara bertahap. Penyesuaian ini dengan melihat perkembangan ekonomi mereka.

"Inilah fungsinya agar PLN terus melakukan pemutakhiran data," pungkasnya.

Baca juga: Indonesia Tertarik Kerja Sama Kembangkan Kapal Listrik dengan Denmark

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Turun Rp 8.000, Simak Detail Harga Antam 14 Juni 2024

Turun Rp 8.000, Simak Detail Harga Antam 14 Juni 2024

Spend Smart
Nomor Call Center Bank DKI, Bebas Pulsa?

Nomor Call Center Bank DKI, Bebas Pulsa?

Spend Smart
Awal Sesi, IHSG dan Rupiah Melemah Masih Lesu

Awal Sesi, IHSG dan Rupiah Melemah Masih Lesu

Whats New
Pilih 'Kawinkan' EXCL dengan Smartfren, Ini Alasan Axiata

Pilih "Kawinkan" EXCL dengan Smartfren, Ini Alasan Axiata

Whats New
Hasil Usaha DPLK Muamalat Tumbuh 36,6 Persen Per Kuartal I-2024

Hasil Usaha DPLK Muamalat Tumbuh 36,6 Persen Per Kuartal I-2024

Whats New
Bahan Pokok Jumat 14 Juni 2024: Harga Cabai Merah Keriting Naik, Tepung Terigu Turun

Bahan Pokok Jumat 14 Juni 2024: Harga Cabai Merah Keriting Naik, Tepung Terigu Turun

Whats New
IHSG Diperkirakan Masih Lesu, Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diperkirakan Masih Lesu, Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Kekhawatiran Lembaga Keuangan Dunia akan APBN Indonesia Era Prabowo

Kekhawatiran Lembaga Keuangan Dunia akan APBN Indonesia Era Prabowo

Whats New
Data Inflasi Topang Saham-saham di Wall Street, S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Lagi

Data Inflasi Topang Saham-saham di Wall Street, S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Lagi

Whats New
Apa Kabar Rencana Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat?

Apa Kabar Rencana Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat?

Whats New
Kalla Group Terapkan ESG dalam Pengembangan Bisnis dan Budaya Perusahaan

Kalla Group Terapkan ESG dalam Pengembangan Bisnis dan Budaya Perusahaan

Whats New
Kekhawatiran Pemerintah Indonesia Gagal Jadi Negara Maju

Kekhawatiran Pemerintah Indonesia Gagal Jadi Negara Maju

Whats New
OJK: Premi Asuransi 'Unitlink' Masih Alami Kontraksi

OJK: Premi Asuransi "Unitlink" Masih Alami Kontraksi

Whats New
[POPULER MONEY] Ramalan Terbaru Bank Dunia terhadap Ekonomi Indonesia | Tawaran Program Prakeja bagi Gen Z yang Menganggur

[POPULER MONEY] Ramalan Terbaru Bank Dunia terhadap Ekonomi Indonesia | Tawaran Program Prakeja bagi Gen Z yang Menganggur

Whats New
Banyak Perusahaan Tekstil Lakukan PHK, Menaker: Hak-hak Pekerja Harus Diberikan

Banyak Perusahaan Tekstil Lakukan PHK, Menaker: Hak-hak Pekerja Harus Diberikan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com