Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pekerja Perlu Bantuan Adaptif, Ini 4 Langkahnya

BADUNG, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan diperlukan penguatan perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan secara virtual dalam pertemuan G20 Labour and Employment Ministers’ Meeting (G20-LEMM) di Bali, Rabu (14/9/2022).

"Hal tersebut dapat dilakukan di antaranya dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja melalui pemberian pendampingan dan bantuan yang adaptif, sesuai kondisi yang terjadi," ucap dia.

Baca juga: Soal Usulan Penghapusan Listrik 450 VA, Pengamat: Masyarakat Bisa Makin Konsumtif

Ia menambahkan, hal tersebut dapat diwujudkan sekurang-kurangnya dalam empat langkah. Pertama, dengan menciptakan lingkungan kerja yang eksklusif dan aman bagi pekerja di Indonesia.

"Kami terus mengupayakan pemenuhan hak bekerja penyandang disabilitas antara lain dengan menyediakan infrastruktur inklusif. Kami juga berusaha untuk terus meningkatkan akses pendidikan secara induktif bagi pekerja. Dalam rangka menjaga keamanan pekerja di tengah pandemi, seluruh pekerja memperoleh vaksin gratis," imbuh dia.

Kedua, Ma'ruf mengatakan perlunya memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pandemi dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja.

Baca juga: Kesepakatan L20 dan B20 Sejalan dengan Semangat Presidensi G20 Indonesia

Di Indonesia, hal tersebut menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional berupa program Bantuan Subsidi Upah (BSU), program kartu pra kerja, program bantuan produktif usaha mikro, dan program padat karya di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Ketiga, dalam rangka meningkatkan perlindungan sosial, penting untuk melakukan penguatan kemampuan inovasi dan literasi pekerja.

Hal tersebut secara khusus, dilakukan pada bidang-bidang yang akan menciptakan lapangan kerja baru di masa depan, seperti teknologi digital dan ekonomi hijau.

Baca juga: Berapa Gaji Jokowi setelah Jadi Pensiunan Presiden di 2024 Nanti?

Sebagai contoh, pemerintah Indonesia terus meningkatkan literasi digital pelaku UMKM agar target 30 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital tahun 2024 dapat tercapai.

Keempat, Ma'ruf mengatakan, perlu adalah peningkatan daya saing pekerja dalam menghadapi tantangan global, melalui skilling, reskilling, dan upskilling.

Terkait hal itu, Indonesia terus membangun Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas untuk memenuhi kebutuhan pelatihan vokasi dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, industri, dan akademisi.

Baca juga: Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

"Sampai dengan tahun 2020, melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah dibangun 1014 BLK komunitas. Sehingga total BLK komunitas yang telah dibangun di Indonesia sebanyak 2127," ungkap dia.

Adapun, pelatihan yang diberikan kepada pekerja didasarkan pada konsep link and match. Hal ini agar pelatihan sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Upaya ini juga dilakukan untuk menumbuhkan lebih banyak wirausaha yang akan turut menentukan kemajuan bangsa.

"Salah satu pelatihan kewirausahaan yang kini tengah dikaitkan di Indonesia adalah bidang fashion muslim seiring bertumbuhnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan di tingkat global," pungkas dia.

Baca juga: Akhir Bulan Madu Suku Bunga Tabungan