Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pekerja Perlu Bantuan Adaptif, Ini 4 Langkahnya

Kompas.com - 14/09/2022, 11:30 WIB

BADUNG, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan diperlukan penguatan perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan secara virtual dalam pertemuan G20 Labour and Employment Ministers’ Meeting (G20-LEMM) di Bali, Rabu (14/9/2022).

"Hal tersebut dapat dilakukan di antaranya dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja melalui pemberian pendampingan dan bantuan yang adaptif, sesuai kondisi yang terjadi," ucap dia.

Baca juga: Soal Usulan Penghapusan Listrik 450 VA, Pengamat: Masyarakat Bisa Makin Konsumtif

Ia menambahkan, hal tersebut dapat diwujudkan sekurang-kurangnya dalam empat langkah. Pertama, dengan menciptakan lingkungan kerja yang eksklusif dan aman bagi pekerja di Indonesia.

"Kami terus mengupayakan pemenuhan hak bekerja penyandang disabilitas antara lain dengan menyediakan infrastruktur inklusif. Kami juga berusaha untuk terus meningkatkan akses pendidikan secara induktif bagi pekerja. Dalam rangka menjaga keamanan pekerja di tengah pandemi, seluruh pekerja memperoleh vaksin gratis," imbuh dia.

Kedua, Ma'ruf mengatakan perlunya memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pandemi dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja.

Baca juga: Kesepakatan L20 dan B20 Sejalan dengan Semangat Presidensi G20 Indonesia


Di Indonesia, hal tersebut menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional berupa program Bantuan Subsidi Upah (BSU), program kartu pra kerja, program bantuan produktif usaha mikro, dan program padat karya di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Ketiga, dalam rangka meningkatkan perlindungan sosial, penting untuk melakukan penguatan kemampuan inovasi dan literasi pekerja.

Hal tersebut secara khusus, dilakukan pada bidang-bidang yang akan menciptakan lapangan kerja baru di masa depan, seperti teknologi digital dan ekonomi hijau.

Baca juga: Berapa Gaji Jokowi setelah Jadi Pensiunan Presiden di 2024 Nanti?

Sebagai contoh, pemerintah Indonesia terus meningkatkan literasi digital pelaku UMKM agar target 30 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital tahun 2024 dapat tercapai.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Whats New
Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Whats New
Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka 'Energizer' Ekspor dan Impor

Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka "Energizer" Ekspor dan Impor

Rilis
Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Whats New
Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Whats New
Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Whats New
Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Whats New
Harga Tiket Kereta Api Dikeluhkan Mahal, KAI: Harganya Bersifat Fluktuatif, Menyesuaikan Permintaan Pelanggan

Harga Tiket Kereta Api Dikeluhkan Mahal, KAI: Harganya Bersifat Fluktuatif, Menyesuaikan Permintaan Pelanggan

Whats New
Food Estate Humbahas Dinilai Belum Optimal, Kementan: Bukan Lahan Tidak Subur, Tapi Butuh Perlakuan Khusus

Food Estate Humbahas Dinilai Belum Optimal, Kementan: Bukan Lahan Tidak Subur, Tapi Butuh Perlakuan Khusus

Whats New
BUMN Indofarma Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S1, Simak Kualifikasinya

BUMN Indofarma Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S1, Simak Kualifikasinya

Whats New
DPR RI Nilai Pengembangan Food Estate Humbahas Belum Optimal

DPR RI Nilai Pengembangan Food Estate Humbahas Belum Optimal

Whats New
Catat, Pengangguran, Korban PHK hingga Pekerja Bisa Ikut Program Kartu Prakerja

Catat, Pengangguran, Korban PHK hingga Pekerja Bisa Ikut Program Kartu Prakerja

Work Smart
Viral Video Petani Buang-buang Tomat, Kementan: Itu Bukan Petani, Tapi Pedagang

Viral Video Petani Buang-buang Tomat, Kementan: Itu Bukan Petani, Tapi Pedagang

Whats New
Antisipasi Ancaman Krisis pada 2023, Sri Mulyani Pastikan Dukungan Fasilitas dan Insentif untuk Pelaku Usaha

Antisipasi Ancaman Krisis pada 2023, Sri Mulyani Pastikan Dukungan Fasilitas dan Insentif untuk Pelaku Usaha

Whats New
Membaca Arah Kebijakan Kendaraan Listrik

Membaca Arah Kebijakan Kendaraan Listrik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+