Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Christopher Richie Rahardjo
Analis Ekonomi

Analis ekonomi dan moneter Bank Indonesia (BI)

Pengendalian Inflasi Pangan dan Pengembangan Klaster

Kompas.com - 14/09/2022, 16:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KETEGANGAN geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan telah memicu terganggunya rantai pasok bahan makanan dan energi global.

Fenomena ini telah memberikan efek spillover peningkatan harga komoditas pangan dan bahan bakar hampir di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Tercatat inflasi tahunan pada Juli 2022 di berbagai negara maju mempunyai tren peningkatan, seperti Amerika Serikat 8,5 persen dan Inggris 10,1 persen.

Begitu pula perkembangan inflasi di negara berkembang. Pada periode Agustus 2022 mengalami tren inflasi yang tinggi seperti Thailand 7,86 persen, Filipina 6,3 persen dan India 7 persen.

Jika dibandingkan dengan negara di kawasan ASEAN, laju inflasi di Indonesia masih lebih rendah.

Berdasarkan data BPS, secara tahunan (yoy) posisi bulan Agustus 2022 IHK tercatat 4,69 persen, Inflasi Inti (core inflation) 3,04 persen, inflasi administered prices 6,84 persen, sementara inflasi volatile food tercatat 8,93 persen (bulan sebelumnya 11,47 persen).

Masih tingginya inflasi volatile food ini dipicu oleh kenaikan harga komoditas pangan nasional, antara lain beras, telur, dan ayam ras.

Inflasi dan kemiskinan

Tingginya laju inflasi akan berdampak pada peningkatan kemiskinan. Mengutip teori makroekonomi, laju inflasi yang tinggi akan menurunkan pendapatan riil sehingga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Worldbank menyatakan bahwa kenaikan harga, khususnya komoditas pangan akan sangat dirasakan oleh masyarakat di negara berpenghasilan menengah-rendah karena sebagian besar pengeluarannya akan digunakan untuk membeli kebutuhan pangan.

Publikasi BPS pada tahun 2021 menemukan bahwa pengeluaran masyarakat Indonesia sekitar 50 persen dipakai untuk mencukupi kebutuhan pangan.

Oleh karena itu, peningkatan inflasi pangan akan berpengaruh signifikan terhadap penurunan daya beli mayarakat yang pada akhirnya akan berdampak pada kemiskinan.

Presiden Joko Widodo pada arahan rakor nasional Tim Pengendalian Inflasi telah memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk mengantisipasi inflasi, termasuk inflasi pangan.

Pada kesempatan rakornas TPI tersebut, Presiden berpesan agar jajaran pemerintah pusat dan daerah melakukan pengecekan terhadap pasokan pangan di wilayahnya untuk selanjutnya dilakukan kerjasama antar daerah dalam pemenuhan bahan makanan agar tidak terjadi disparitas harga yang terlalu tinggi antar daerah.

Presiden juga mengajak bangsa Indonesia bergotong royong membangun kemandirian, berdikari di bidang pangan berbasiskan keunggulan masing-masing daerah di tengah ancaman krisis pangan global.

Klaster dan pengendalian inflasi

Upaya untuk menjaga ketahanan pangan telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan berkolaborasi dengan kementerian terkait melalui program pengembangan UMKM berbasis klaster.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com