Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faisal Basri: Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Rokok Bisa Tambah Kas Negara Rp 100 Triliun

Kompas.com - 16/09/2022, 05:30 WIB
Ade Miranti Karunia,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan pada 2023, pemerintah menargetkan penerimaan dari sektor cukai sebesar Rp 245,45 triliun, naik hampir 12 persen dari target dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Faisal Basri mengatakan, skenario terbaik untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau adalah dengan penyesuaian tarif cukai disertai dengan penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau.

"Dengan skenario tersebut ada sekitar Rp 100 triliun tambahan penerimaan negara untuk pemerintah. Uang yang banyak ini dapat dipakai untuk akselerasi kesehatan dan pendidikan karena selama pandemi kita banyak learning loss," ujarnya dalam webinar dikutip melalui siaran persnya, Kamis (15/9/2022).

Dirinya juga menyoroti tren pertumbuhan rokok murah yang marak terjadi saat ini, dimana rokok tersebut menjamur dan semakin banyak dikonsumsi. Menurutnya situasi ini tidak efektif bagi upaya pengendalian dan penyelamatan generasi emas Indonesia.

Baca juga: Pedagang Pasar Tolak Kenaikan Cukai Rokok Tahun Depan, Ini Alasannya

Officer Southeast Tobacco Control Alliance (SEATCA) Anton Javier menjelaskan, penyederhanaan struktur tarif cukai dengan membedakan antara rokok mesin dan rokok linting tangan akan mengoptimalkan penerimaan negara sampai Rp 108,7 triliun.

Penerimaan dari cukai hasil tembakau ini dinilai akan memperkuat keuangan negara dalam menahan dampak inflasi, sekaligus juga mencapai target pengendalian konsumsi tembakau.

Seperti diberitakan Kompas.com sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan sinyal bakal menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2023. Adapun saat ini cukai rokok yang berlaku sebesar 12 persen.

Direktur Komunikasi dan Hubungan Pengguna Jasa DJBC Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, terdapat sejumlah variabel yang menentukan besaran tarif cukai rokok. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan daya beli masyarakat.

Baca juga: APPSI: Jika Cukai Rokok Naik 12-15 Persen, Pedagang Warung Bisa Tak Kuat Jualan Rokok

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Australia Kucurkan Rp 20,4 Triliun untuk Dukung Hubungan Bisnis di Asia Tenggara

Australia Kucurkan Rp 20,4 Triliun untuk Dukung Hubungan Bisnis di Asia Tenggara

Whats New
Wamen BUMN Tiko Respons Lagi Soal Isu Jadi Menkeu: Belum Ada Itu

Wamen BUMN Tiko Respons Lagi Soal Isu Jadi Menkeu: Belum Ada Itu

Whats New
Asosiasi Vape Klaim Tembakau Alternatif Alih Kebiasaan Merokok

Asosiasi Vape Klaim Tembakau Alternatif Alih Kebiasaan Merokok

Whats New
Prabowo Minta Saran untuk Pilih Dirjen Pajak, Erick Thohir Mengaku Kaget

Prabowo Minta Saran untuk Pilih Dirjen Pajak, Erick Thohir Mengaku Kaget

Whats New
Krakatau Posco Bantu Kembangkan SDM Unggul Industri Baja

Krakatau Posco Bantu Kembangkan SDM Unggul Industri Baja

Whats New
Kedapatan 'Illegal Fishing,' KKP Tangkap Kapal Asing Berbendera Malaysia di Selat Malaka

Kedapatan "Illegal Fishing," KKP Tangkap Kapal Asing Berbendera Malaysia di Selat Malaka

Whats New
Terapkan Tarif Dinamis, Kereta Cepat Whoosh Layani 2 Juta Penumpang

Terapkan Tarif Dinamis, Kereta Cepat Whoosh Layani 2 Juta Penumpang

Whats New
Kemenkop UKM Gelar Inabuyer Expo Mei 2024, Targetkan Kerja Sama UMKM hingga Rp 2 Triliun

Kemenkop UKM Gelar Inabuyer Expo Mei 2024, Targetkan Kerja Sama UMKM hingga Rp 2 Triliun

Whats New
Bumi Resources dan Anak Usaha Lakukan Reklamasi Lahan Pascatambang di Kalsel dan Kaltim

Bumi Resources dan Anak Usaha Lakukan Reklamasi Lahan Pascatambang di Kalsel dan Kaltim

Whats New
Luhut: Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2023 Serap 1,82 Juta Tenaga Kerja

Luhut: Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2023 Serap 1,82 Juta Tenaga Kerja

Whats New
Pelaku Usaha: Industri Kripto RI Tidak dalam Posisi Sehat

Pelaku Usaha: Industri Kripto RI Tidak dalam Posisi Sehat

Whats New
Induk Shopee dan SeaBank Cetak Laba untuk Pertama Kali

Induk Shopee dan SeaBank Cetak Laba untuk Pertama Kali

Whats New
Klaim Asuransi Tumbuh 10,5 Persen, Allianz Life Sebut Ada Overutilisasi dari Rumah Sakit

Klaim Asuransi Tumbuh 10,5 Persen, Allianz Life Sebut Ada Overutilisasi dari Rumah Sakit

Whats New
Harga Bitcoin Tembus Rp 1 Miliar, Indodax: Memicu Lahirnya 'OKB'

Harga Bitcoin Tembus Rp 1 Miliar, Indodax: Memicu Lahirnya "OKB"

Whats New
Sri Mulyani Pastikan THR PNS, TNI-Polri Cair 100 Persen

Sri Mulyani Pastikan THR PNS, TNI-Polri Cair 100 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com