Penyelarasan Manajemen ASN, Menteri PAN-RB: Ini Harus Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan penyelarasan rencana kerja di bidang manajemen ASN, Kamis (15/9/2022).

Hal ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan penyelarasan manajemen ASN yang dilakukan oleh Paguyuban Kementerian PAN-RB beberapa waktu lalu. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, penyelarasan ini dilakukan untuk percepatan akselerasi manajemen ASN.

"Manajemen ASN ini harus cepat, tidak bisa lambat. Kita butuh data yang real-time untuk melakukan analisis sesuai arahan Bapak Presiden," ujarnya melalui keterangan tertulis dikutip Jumat (16/9/2022).

Baca juga: ASN Adalah: Pengertian, Fungsi, Tugas, Peran, dan Gajinya

Dukungan data dan digitalisasi manajemen ASN pun menjadi perhatian bersama dalam mendukung keberhasilan transformasi birokrasi yang menjadi salah satu visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Anas menekankan pentingnya konsolidasi antar instansi di Paguyuban Kementerian PAN-RB, terutama terkait penyelarasan fungsi manajemen ASN. Perlu dilakukan penyelarasan pengelolaan ASN dalam rangka percepatan transformasi ASN menuju birokrasi yang profesional dan berkelas dunia.

"Penyelarasan ini juga untuk menemukan milestone baru dalam rangka memperbaiki dan menjaga pemerataan serta peningkatan kualitas ASN kita," ucap dia.

Mantan Kepala LKPP ini berharap melalui penyelarasan ini dapat mengantisipasi pengulangan regulasi untuk menuntaskan percepatan pengelolaan ASN. Hal ini penting dilakukan mengingat Kementerian PAN-RB memiliki tugas dan fungsi sebagai perumus kebijakan.

Sementara itu BKN, LAN, dan KASN juga menyusun kebijakan teknis sebagai pengaturan lebih lanjut dari regulasi yang sudah ditetapkan.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN Bima Haria Wibisana menuturkan, salah satu dukungan digitalisasi manajemen ASN yang dilakukan BKN adalah melalui layanan data kepegawaian ASN yang sudah terintegrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung digitalisasi manajemen ASN.

"Banyak sekali aplikasi didalamnya yang terkoneksi dan data disimpan dalam satu database untuk memastikan bahwa tidak terjadi overlap data, jadi sudah mengadopsi sistem satu data nasional yang dikeluarkan oleh Bappenas," kata Bima.

Baca juga: Siap-siap, Pemerintah Buka Lowongan Rekrutmen ASN untuk 530.028 Posisi