Cegah Pembiayaan Bermasalah, Ini yang Dilakukan LPDB-KUMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) berusaha menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam bisnis proses.

Tujuannya, agar penyaluran dana bergulir dapat tepat sasaran dan mencegah pembiayaan bermasalah.

Hal ini seiring dengan adanya penanganan kasus hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyimpangan penggunaan dana bergulir pada tahun 2012 lalu, dan telah dilakukan penahanan empat orang tersangka oleh KPK.

Baca juga: KPK Usut Dugaan Korupsi Dana Bergulir Fiktif, LPDB-KUMKM Buka Suara

Menanggapi hal ini, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyatakan, pihaknya mendukung proses hukum yang berjalan agar diusut hingga tuntas oleh KPK.

"Kami tentu akan mendukung tugas KPK dalam rangka penindakan terhadap penyalahgunaan dana APBN yang dipercayakan untuk dikelola oleh LPDB-KUMKM dan sekaligus sebagai deterrent effect atau upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi,” tegas Supomo di Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Supomo menegaskan, saat ini LPDB-KUMKM telah melakukan serangkaian transformasi dan manajemen risiko mulai dari tata kelola layanan, pendampingan, hingga pengawasan yang ketat guna mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana bergulir.

Adapun prinsip GCG yang dilaksanakan oleh LPDB-KUMKM meliputi lima hal, mulai dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan integrity.

Baca juga: Penerbitan Obligasi jadi Modal Multifinance Genjot Pembiayaan

Supomo menjelaskan dari sisi transparansi, saat ini LPDB-KUMKM telah ditunjuk sebagai lembaga negara yang ditugaskan dalam menjalankan penyaluran dana bergulir.

"GCG ini tentu kami jalankan, kami selalu memberikan informasi mengenai progres penyaluran dana bergulir, program maupun kebijakan strategis, hingga menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat kepada publik," kata dia.

Selanjutnya dari sisi akuntabilitas, Supomo menegaskan pihaknya mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan dapat dibuktikan secara jelas.