Mewaspadai Potensi Kartel di Balik Swasembada Beras

Pasar harus dijaga supaya tetap dalam kondisi yang kompetitif dan berkeadilan. Tidak boleh ada pelaku usaha yang dominan yang bebas menentukan dan memengaruhi mekanisme pasar.

Gurita bisnis dari para kapitalis pemburu rente ini tidak boleh dibiarkan bebas menguasai pasar. Pemerintah tidak boleh terlena dengan meningkatnya harga jual GKG untuk para petani yang dalam jangka pendek dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemerintah harus punya pandangan jauh ke depan dan insting yang tajam bahwa potensi kartel dalam industri perberasan sangat mungkin berjalan walau perlahan. Kita semua sepakat bahwa efesiensi pasar harus terus ditingkatkan.

Namun efisiensi itu dicapai dengan tetap berpegang pada prinsip dan nilai-nilai keadilan. Petani dan pedagang harus bisa menikmati keuntungan ekonomi secara bersamaan dengan nilai ekonomi yang wajar.

Petani dapat meningkatkan nilai NTP-nya dan di sisi lain pedagang pun dapat menikmati profit margin dari usahanya. Tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan dan dalam waktu bersamaan ada pihak yang memperoleh keuntungan tidak wajar (abnormal return).

Untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan berkeadilan diperlukan peran serta pemerintah. Pemerintah melalui instrumen Undang-Undang Persaingan Usaha dan lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus mampu menciptakan dan menjaga iklim usaha yang menjamin setiap pelaku usaha dapat bersaing secara adil dan tidak mendapat perlakuan istimewa.

Baca juga: Jokowi Ingin Indonesia Tidak Hanya Swasembada Beras, tapi Juga Jagung dkk

Tidak boleh ada pelaku usaha yang dengan kekuatan modalnya menciptakan struktur pasar monopoli di industri beras dengan cara mengintegrasikan sektor hulu dan hilir.

Jika iklim usaha di sektor perberasan dapat dijaga dengan baik, maka kesinambungan ketahanan pangan akan tercapai dengan baik. Persaingan yang adil akan menciptakan harga yang efisien yang akan memberikan keuntungan ekonomi kepada seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan hal itu diperlukan keseriusan dari pemerintah dan dukungan dari seluruh stakeholder industri perberasan. Tidak mudah, tapi bukan suatu hal yang mustahil.

Dengan usaha dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, ketahanan pangan yang berkeadilan sosial akan terwujud di tanah ibu pertiwi Indonesia.