Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Herry Darwanto
Pemerhati Sosial

Pemerhati masalah sosial. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil sejak 1986 hingga 2016.

Upaya agar Bantuan Subsidi Upah Lebih Tepat Sasaran

Kompas.com - 17/09/2022, 16:14 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Jumlah pekerja informal ini diperkirakan sebanyak 60 persen dari 130 juta lebih orang yang bekerja saat ini.

Di pihak lain, ada pekerja yang tidak seharusnya menerima BSU, namun dapat menerima BSU karena tidak semua penghasilan yang diberikan kepada pekerja dilaporkan oleh perusahaan.

Tujuannya agar bisa mengurangi besaran iuran yang harus dibayar setiap bulan. Fenomena ini dikenal dengan sebutan perusahaan data sebagian (PDS) (Kompas.id, 12/9/2022).

Solusi

Semestinya pemerintah tidak menjadikan program BSU kali ini sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Jamsostek.

Justru tugas pemerintahlah untuk lebih giat lagi mendorong perusahaan-perusahaan untuk memastikan pekerjanya memenuhi kewajiban dan menerima hak-haknya sebagai pekerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, ada atau tidak ada program BSU.

Pemerintah perlu lebih tegas lagi memberlakukan sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Jamsostek, baik teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pekerja juga perlu didorong untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta program Jamsostek.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu aktif mendorong perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS dengan menggunakan metoda penghargaan dan sanksi (stick and carot).

Untuk itu koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri perlu lebih ditingkatkan.

Untuk mencegah data upah pekerja yang tidak ter-update dalam laporan yang disampaikan ke BP Jamsostek, Kementerian Ketenagakerjaan mungkin perlu membandingkannya dengan data penghasilan pekerja yang dilaporkan untuk keperluan perpajakan di Kementerian Keuangan.

Dengan upaya-upaya itu, maka program BSU akan lebih tepat sasaran dan mencapai tujuannya, yaitu mengurangi kesulitan pekerja berupah rendah dalam menghadapi penurunan daya beli akibat kenaikan harga BBM.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+