Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Dapat BSU tapi Belum Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan? Begini Cara Daftar dan Syaratnya

Kompas.com - 18/09/2022, 11:42 WIB
Ade Miranti Karunia,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji tahap pertama kepada para pekerja yang berhak menerima.

Nah, untuk syarat penerima BSU, tentunya pekerja telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Selain itu, pendapatan upahnya di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

Namun, bagi pekerja yang masuk kriteria penerima BSU tetapi belum didaftarkan oleh perusahaannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari mendorong agar pekerja menuntut hak didaftarkan.

Baca juga: Disalurkan Pekan Depan, Begini Cara Cek Penerima BSU Tahap 2 Via Kemnaker.go.id dan BPJS Ketenagakerjaan

Harus jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal selama 1 tahun

Perlu diingat, apabila baru terdaftar pada tahun ini, pekerja tersebut belum berhak menerima subsidi gaji dari pemerintah. Lantaran syarat bagi penerima BSU harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan selama setahun. Dengan iuran terakhir dibayarkan pada Juli 2022.

"Jika memang belum terdaftar sampai sekarang maka mereka tidak bisa diikutkan BSU. Karena salah satu syarat penerima BSU adalah sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selama satu tahun dan iuran terakhir dibayar minimal hingga bulan Juli 2022," kata Dita kepada Kompas.com, Minggu (18/9/2022).

Baca juga: Apa Saja Perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan?

Sanksi bagi perusahaan tak daftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan

Dita mengingatkan ada sanksi yang bakal diterapkan kepada perusahaan atau pemberi kerja apabila tidak mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaa. Sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan.

Di dalam Pasal 19, jika tidak mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan maka sanksinya administrasi.

"Jika memotong iuran dari upah pekerja tapi tidak membayarkannya ke BPJS Ketenagakerjaan maka sanksi pidana maksimal delapan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Langsung ditangani Polisi berdasarkan nota Pengawas Ketenagakerjaan," tegas dia.

Baca juga: Apakah Pekerja Bisa Daftar Program BSU 2022 secara Mandiri?

Halaman:


Terkini Lainnya

Terapkan Tarif Dinamis, Kereta Cepat Whoosh Layani 2 Juta Penumpang

Terapkan Tarif Dinamis, Kereta Cepat Whoosh Layani 2 Juta Penumpang

Whats New
Kemenkop UKM Gelar Inabuyer Expo Mei 2024, Targetkan Kerja Sama UMKM hingga Rp 2 Triliun

Kemenkop UKM Gelar Inabuyer Expo Mei 2024, Targetkan Kerja Sama UMKM hingga Rp 2 Triliun

Whats New
Bumi Resources dan Anak Usaha Lakukan Reklamasi Lahan Pascatambang di Kalsel dan Kaltim

Bumi Resources dan Anak Usaha Lakukan Reklamasi Lahan Pascatambang di Kalsel dan Kaltim

Whats New
Luhut: Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2023 Serap 1,82 Juta Tenaga Kerja

Luhut: Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2023 Serap 1,82 Juta Tenaga Kerja

Whats New
Pelaku Usaha: Industri Kripto RI Tidak dalam Posisi Sehat

Pelaku Usaha: Industri Kripto RI Tidak dalam Posisi Sehat

Whats New
Induk Shopee dan SeaBank Cetak Laba untuk Pertama Kali

Induk Shopee dan SeaBank Cetak Laba untuk Pertama Kali

Whats New
Klaim Asuransi Tumbuh 10,5 Persen, Allianz Life Sebut Ada Overutilisasi dari Rumah Sakit

Klaim Asuransi Tumbuh 10,5 Persen, Allianz Life Sebut Ada Overutilisasi dari Rumah Sakit

Whats New
Harga Bitcoin Tembus Rp 1 Miliar, Indodax: Memicu Lahirnya 'OKB'

Harga Bitcoin Tembus Rp 1 Miliar, Indodax: Memicu Lahirnya "OKB"

Whats New
Sri Mulyani Pastikan THR PNS, TNI-Polri Cair 100 Persen

Sri Mulyani Pastikan THR PNS, TNI-Polri Cair 100 Persen

Whats New
Brantas Abipraya Buka Lowongan Kerja Management Trainee, Simak Syaratnya

Brantas Abipraya Buka Lowongan Kerja Management Trainee, Simak Syaratnya

Work Smart
Kemenhub Kaji Kenaikan Tarif KRL, Pengamat Berikan 5 Catatan

Kemenhub Kaji Kenaikan Tarif KRL, Pengamat Berikan 5 Catatan

Whats New
Soal Aksi Boikot Produk Pro Israel, Hippindo: Itu Rugikan Bangsa Sendiri

Soal Aksi Boikot Produk Pro Israel, Hippindo: Itu Rugikan Bangsa Sendiri

Whats New
Pendanaan Industri Perusahaan Pembiayaan Masih Didominasi Pinjaman Bank

Pendanaan Industri Perusahaan Pembiayaan Masih Didominasi Pinjaman Bank

Whats New
Peritel: Aneka Diskon Ramadhan Bisa Dongkrak Gairah Belanja Masyarakat

Peritel: Aneka Diskon Ramadhan Bisa Dongkrak Gairah Belanja Masyarakat

Whats New
Stok Cukup, Peritel: Harga Beras di Toko Modern Bakal Turun Pekan Ini

Stok Cukup, Peritel: Harga Beras di Toko Modern Bakal Turun Pekan Ini

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com