Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ferdy Hasiman
Peneliti

Peneliti di Alpha Research Database. Menulis Buku Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara, Gramedia 2019. dan Monster Tambang, JPIC-OFM 2013.

Vale Indonesia Dalam Tekanan Politik DPR dan Tiga Gubernur

Kompas.com - 19/09/2022, 08:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

RAKSASA tambang nikel asal Brasil yang menambang di Sorowako (Sulawesi Selatan), Pomala (Sulawesi Tenggara), dan Bahodopi (Sulawesi Tengah), yaitu PT Vale Indonesia (dengan kode emiten INCO) sedang berada dalam tekanan politik.

Setelah mendesak pemerintah untuk tidak memperpanjang Kontrak Karya Vale Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini membentuk panitia kerja (panja). Pembentukan panja bertujuan “mengevaluasi” Kontrak Karya Vale Indonesia yang sudah beroperasi di Indonesia selama 54 tahun sejak tahun 1968 di bawah zaman pemerintahan Soeharto.

Kontrak Karya Vale Indonesia akan berakhir pada Agustus 2025 atau satu tahun setelah pemilihan umum. Rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mestinya tak bertanggung jawab atas keputusan perpanjang kontrak atau tidak.

Baca juga: 3 Gubernur di Sulawesi Tolak Perpanjang Kontrak Karya Vale, Alasannya Kurang Kontribusi

Namun, undang-Undang (UU) mengatakan, pemerintah wajib memutuskan sebuah kontrak karya dua tahun sebelum akhir masa kontrak. Itu artinya, Kontrak Karya Vale Indonesia wajib diputuskan tahun 2023 atau masih dalam masa pemerintahan Jokowi.

Itulah sebabnya, DPR Komisi VII mulai membentuk panja.

Berdasarkan pengamatan penulis, dalam panja, DPR banyak mempertanyakan soal isu perpanjangan kontrak, pengalihan saham ke pihak nasional, penerimaan negara, pembangunan smelter, sampai pada kontribusi Vale Indonesia untuk daerah.

Yang lebih menarik adalah DPR telah menghadirkan tiga gubernur di wilayah kerja Vale Indonesia, seperti gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Tengah.

Di hadapan DPR, tiga gubernur menuntut agar konsensi Vale saat ini tak diperpanjang dan sahamnya diserahkan ke pemerintah daerah.

Saya sangat tergelitik mendengar dan membaca pernyataan tiga gubernur dan wakil rakyat kita yang dengan entengnya mengatakan bahwa tambang nikel Vale Indonesia tak diperpanjang dan diserahkan ke pemerintah daerah saja.

Dalam tulisan ini, saya mencoba fokus ke permintaan tiga gubernur dan beberapa anggota DPR agar tambang Vale dikelolah tiga pemerintah provinsi di atas.

Vale tak layak dikontrol daerah

Vale Indonesia adalah perusahaan asing yang pemegang sahamnya adalah pemain global yaitu Vale Canada Limited (44,3 persen), Sumitomo Metal Mining (15 persen), dan perusahaan tambang BUMN, MIND ID (20 persen).

Pada tahun 2021, aset Vale Indonesia mencapai 2,4 miliar dollas AS (atau 37,1 triliun dengan nilai kurs saat ini) dengan konsensi seluas 118,017 hektar dan cadangan sebesar 104 juta ton.

Konsensi Vale menyebar dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah sampai Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Selatan, Vale mengontrol konsensi nikel di Sorowako sejak zaman Orde Baru.

Vale adalah salah satu perusahaan tambang yang telah menerapkan best practice mining, karena sejak beroperasi di Sorowako perusahaan itu telah membangun pabrik smelter dengan kapasitas 72,000 ton nickel in matte per tahun.

Hal itu tentu menarik karena sejak zaman Orde Baru paradigma tambang Indonesia adalah ekstraktif, menjual mineral dalam bentuk mentah dengan harga murah yang jelas merugikan negara dan tak memiliki multiplier effect untuk pembangunan nasional dan daerah.

Baca juga: RDP di DPR RI, Gubernur Andi Siap Ambil Alih Lahan PT Vale untuk Kesejahteraan Rakyat Sulsel

Tanpa perintah UU pertambangan pun, Vale Indonesia sudah memiliki visi tentang masa depan industri nikel di Tanah Air. Vale sebenarnya telah lama mengajarkan pemerintah Indonesia dan penambang-penambang di Indonesia membangun proyek hilir (smelter) agar memberi efek pelipatan bagi pembangunan nasional dan daerah.

Dengan investasi yang begitu besar, tak mengherankan jika perusahaan itu termasuk salah satu perusahaan nikel yang paling profitable di Tanah Air. Rata-rata produksi Vale setiap tahun di angka 65,388-72,000 ton nickle in matte (nikel 78 persen, cobalt 1-2 persen, dan sulphur 20-21 persen).

Sejalan dengan produksi yang besar, Vale mampu mengumpulkan pendapatan sebesar 235 juta dolar per tahun 2022 dan laba sebesar 67,6 juta dolar.

Dengan cadangan dan pendapatan besar, Vale menjadi salah satu raja tambang terbesar di Indonesia dan berkontribusi secara nasional sebesar 19 persen, di belakang perusahaan Tiongkok, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang menguasai 50 persen produksi hilir.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com