Jokowi Terbitkan Perpres Prosedur Pemberhentian ASN Tak Sesuai Norma

Kompas.com - 19/09/2022, 13:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai bentuk perhatian penuh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap penyelesaian permasalahan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak sesuai Norma, serta Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah diberikan mandat untuk perkuat Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) pada pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN yang telah ditetapkan pada 14 September 2022.

"Tujuan utama dari Perpres ini adalah untuk memastikan kebijakan dan implementasi Manajemen ASN pada setiap instansi pemerintah telah sesuai dengan NSPK dan untuk mewujudkan Wasdal yang terintegrasi," kata Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama melalui keterangan tertulisnya, Senin (19/9/2022).

Baca juga: Pesan Menteri PAN-RB ke ASN Guru: Belum 5 Tahun Mengabdi, Jangan Minta Mutasi

Lebih lanjut, Satya menjelaskan, dalam menjalankan kontrol kepatuhan NSPK manajemen ASN oleh BKN terkait permasalahan kepegawaian, seperti pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN oleh Pelaksana Tugas/Penjabat/ Penjabat Sementara Kepala Daerah, dilakukan dengan 2 metode, yakni metode preventif (pencegahan) dan metode represif (penanganan).

Metode pencegahan meliputi penilaian kebijakan dan pelaksanaan NSPK Manajemen ASN, bimbingan teknis, konsultasi, monitoring dan evaluasi, dan pemanfaatan sistem informasi pengawasan dan pengendalian.

Baca juga: Siap-siap, Pemerintah Buka Lowongan Rekrutmen ASN untuk 530.028 Posisi

Selanjutnya pada metode penanganan, kata Satya, merupakan metode Wasdal yang dilakukan melalui audit manajemen ASN.

Adapun audit manajemen ASN yang bersifat penanganan akan dilakukan apabila Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Pejabat yang Berwenang (PyB), atau pejabat lain yang ditunjuk dalam melaksanakan kewenangannya tidak mengimplementasikan Manajemen ASN sesuai dengan NSPK.

"Presiden melalui Kepala BKN juga dapat melakukan tindakan administratif apabila instansi pemerintah tidak melakukan perbaikan implementasi NSPK Manajemen ASN dan tidak menindaklanjuti hasil Audit Manajemen ASN," kata dia.

Baca juga: Hari Pertama Kerja, Menteri PAN-RB Bahas WFA hingga Pemindahan ASN ke IKN


Tindakan administratif sebagaimana yang dimaksud berupa peringatan, pencantuman dalam daftar pelanggar NSPK Manajemen ASN, pemblokiran data kepegawaian dan/atau layanan kepegawaian, pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian selain yang menjadi kewenangan presiden.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Cabai Merah Keriting Naik Imbas Curah Hujan Tinggi

Harga Cabai Merah Keriting Naik Imbas Curah Hujan Tinggi

Whats New
Selain Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca, Perpres 112/2022 Ditargetkan Dorong Investasi Hijau

Selain Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca, Perpres 112/2022 Ditargetkan Dorong Investasi Hijau

Whats New
Meningkat Selama 3 Tahun, Indeks Literasi Ekonomi Syariah Indonesia 2022 Sebesar 23,3 Persen

Meningkat Selama 3 Tahun, Indeks Literasi Ekonomi Syariah Indonesia 2022 Sebesar 23,3 Persen

Whats New
Info Biaya Balik Nama Motor, Syarat, dan Cara Mengurusnya

Info Biaya Balik Nama Motor, Syarat, dan Cara Mengurusnya

Spend Smart
Produsen Alkes OneMed Lepas Saham Ke Publik, Target Himpun Dana IPO Rp 1,2 Triliun

Produsen Alkes OneMed Lepas Saham Ke Publik, Target Himpun Dana IPO Rp 1,2 Triliun

Whats New
Ekspor Produk Halal Indonesia Masih Mini, Ini Penyebabnya Menurut KNEKS

Ekspor Produk Halal Indonesia Masih Mini, Ini Penyebabnya Menurut KNEKS

Whats New
Mayoritas Indeks Sektoral Melemah, IHSG Parkir di Zona Merah

Mayoritas Indeks Sektoral Melemah, IHSG Parkir di Zona Merah

Whats New
Cara Transfer BI Fast di Aplikasi Livin' Bank Mandiri

Cara Transfer BI Fast di Aplikasi Livin' Bank Mandiri

Whats New
Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa Turun Jadi 130,8 Miliar Dollar AS

Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa Turun Jadi 130,8 Miliar Dollar AS

Whats New
Ekonomi Digital Dorong E-commerce, tapi Jangan Sampai Banjir Produk Impor

Ekonomi Digital Dorong E-commerce, tapi Jangan Sampai Banjir Produk Impor

Whats New
Memperkokoh Independensi Bank Sentral

Memperkokoh Independensi Bank Sentral

Whats New
Terpapar Sinyal Hawkish The Fed, Nilai Tukar Rupiah Melemah

Terpapar Sinyal Hawkish The Fed, Nilai Tukar Rupiah Melemah

Whats New
Fakta Banjir Tol BSD Km 8, gara-gara Sungai Menyempit hingga Ditargetkan Bebas dari Banjir 2023

Fakta Banjir Tol BSD Km 8, gara-gara Sungai Menyempit hingga Ditargetkan Bebas dari Banjir 2023

Whats New
Menaker Ida: Instruktur Merupakan Modalitas Lahirkan Calon Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar

Menaker Ida: Instruktur Merupakan Modalitas Lahirkan Calon Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar

Whats New
Kode Bank BCA, BRI, BNI, Mandiri, BSI, BTN, dan Lainnya

Kode Bank BCA, BRI, BNI, Mandiri, BSI, BTN, dan Lainnya

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.