Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Mentan Syahrul Jaga Neraca Produktivitas Pangan, Tambah Penanaman Kedelai hingga Cabai

Kompas.com - 19/09/2022, 20:00 WIB
Elsa Catriana,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, neraca produktivitas kedelai, cabai, dan bawang merah secara umum sampai dengan akhir Desember 2022 masih terjaga.

Presiden menginstruksikan Kementerian Pertanian untuk terus melakukan penanaman komoditas tersebut agar neraca produktivitas pangan dapat tetap terjaga.

Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam keterangannya usai melakukan rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Senin (19/9/2022).

"Bapak Presiden memutuskan tadi neraca ini betul-betul dijaga, bahkan saya diperintahkan untuk terus melakukan penanaman tambahan baik jagung, kedelai, cabai, maupun bawang dan kemudian menjadi kesimpulan yang ada adalah mengharapkan BUMN dapat membeli semua produktivitas yang ada sehingga negara betul-betul bisa menjamin tidak membiarkan begitu saja," ujar Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Baca juga: Ikuti Arahan Presiden, Mentan SYL Pastikan Kedelai dan Tanaman Hortikultura Diproduksi dalam Waktu Dekat

Lebih lanjut Syahrul menuturkan, Presiden Jokowi juga meminta agar sistem logistik dan transportasi dapat terus ditingkatkan agar stabilitas harga pangan dapat tetap terkendali.

"Sistem logistik dan transportasi yang terus di-exercise sehingga stabilitasi harganya juga bisa dikendalikan dengan semaksimal mungkin oleh pemerintah. Artinya, kita berharap produktivitasnya cukup tetapi harganya pun dapat tetap dijaga untuk bisa dikendalikan dengan baik," tuturnya.

Baca juga: Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional, Mentan SYL Minta Kepala Daerah Perkuat Lumbung Pangan

Selain itu, Syahrul mengatakan, intervensi Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional juga dibutuhkan dalam pengendalian ketersediaan komoditas pangan dari daerah produsen yang surplus ke daerah yang kekurangan.

"Intinya baik Bupati dan Gubernur ikut terlibat dalam mengendalikan harga yang ada karena produksinya cukup. Kemudian tentu saja Kementan bersama Badan Pangan Nasional yang mengatur neraca-neraca antara daerah bisa bekerja sama dengan daerah untuk mengintervensi pada daerah-daerah shorted yang ada, memetakannya dengan baik," jelas Syahrul.


Baca juga: Tekan Inflasi, Luhut Minta Masyarakat Tanam Cabai Sendiri di Rumah

Syahrul menjelaskan, Presiden Jokowi juga menginstruksikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli semua produk yang ada agar harga beli komoditas tersebut dapat terjamin. Selain itu, Presiden juga berharap agar produksi sektor pertanian dapat terus meningkat.

"Saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi petani kita, bahkan tadi Bapak Presiden perintahkan kepada kami khususnya Kementan apapun semaksimal mungkin bisa pertanian ini di back up, baik menggunakan KUR atau menggunakan berbagai biaya-biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi yang ada," ucap Syahrul.

Baca juga: Inflasi Pangan 8,93 Persen Agustus 2022, Ini Penyebab dan Strategi BI Menghadapinya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com