Komisi VI DPR Minta Pemerintah Segera Bayar Piutang kepada Pupuk Indonesia

Kompas.com - 19/09/2022, 20:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan agar segera membayar piutang subsidi tahun 2020 dan 2021 sebanyak Rp 12,75 triliun kepada PT Pupuk Indonesia (Persero)

"Apa pasal kok sampai sudah dua tahun belum dibayar? Apa yang melatarbelakangi kok pemerintah menunda kewajibannya?," ujar Nusron dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Komisi VI DPR RI, yang dikutip berdasarkan keterangan tertulisnya, Senin (19/9/2022).

Menurut Nusron Wahid, Pupuk Indonesia sebagai operator sudah menjalankan tugas yang diberikan pemerintah dengan baik, yaitu memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi dengan baik dan relatif tepat waktu.

Baca juga: Kemenkeu Catat Piutang Negara Capai Rp 170 Triliun, Terbanyak dari BLBI

"Tugasnya sudah done dan delivered. Tapi pembayarannya lambat dan tidak pakai cost of fund. Ini justru mengganggu proses kinerja perusahaan untuk ekspansi usaha," kata dia.

Pupuk Indonesia sendiri mempunyai piutang subsidi dengan PPN kepada pemerintah pada tahun 2020 sebanyak Rp 6,29 triliun dan di 2021 sebesar Rp 6,46 triliun.

"Saya mau tanya Pak Dirut, apakah ini sudah termasuk cost of fund apa tidak?," tanya Nusron.

"Untuk subsisdi tidak ada Pak Nusron. Karena penugasan pemerintah," jawab Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman.

Baca juga: Erick Thohir Dukung Pupuk Indonesia Grup Go Global; Bukan Waktunya Kita Jago Kandang

Sementara itu, untuk piutang Pupuk Indonesia sampai Juli 2022 sebanyak Rp 17,47 triliun.

"Kalau untuk tahun 2022 saya kira ini menunggu uang masuk di akhir tahun fiskal tahun 2022 saja, di akhir Desember nanti. Saya minta untuk dikontrol karena takut akan mengganggu kelangsungan usaha Pupuk Indonesia," ucapnya.

Diketahui Pupuk Indonesia sedang membangun beberapa pabrik, baik yang di Palembang maupun Bintuni. Tentunya, kata Nusron, hal ini membutuhkan dana segar cash flow yang lumayan.

"Jangan sampai piutang yang tidak terbayar ini bisa terganggu rencana pembangunan ini," katanya.

Baca juga: Hingga April 2022, Pupuk Indonesia Produksi Pupuk 3,92 juta Ton

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.