Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Bagi-bagi Paket Kompor Listrik Gratis Seharga Rp 1,8 Juta

Kompas.com - 21/09/2022, 10:26 WIB

KOMPAS.com - Pemerintah memastikan akan memberikan paket kompor listrik kepada 300.000 penerima. Adapun paket tersebut diberikan secara gratis sebagai implementasi dari program konversi kompor yang menggunakan elpiji 3 kg ke kompor listrik.

Sekjen Kementerian ESDM Rida Mulyana mengungkapkan, paket kompor listrik diberikan kepada masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Satu paket terdiri dari kompor listrik dua tungku, satu alat masak, dan satu miniature circuit breaker atau MCB. Satu paket kompor listrik siap pakai itu nilainya seharga Rp 1,8 juta.

"Rencananya tahun ini 300.000 (penerima). Jadi satu rumah itu dikasih satu paket, kompornya sendiri, alat masaknya sendiri, dana dayanya dinaikin,” ujar Rida, dikutip pada Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Apa yang Sesungguhnya Terjadi di Sabah hingga Aset Petronas Disita?

Paket kompor listrik seharga Rp 1,8 juta terbilang mahal. Namun, menurut Rida, hal itu wajar karena tiap tungku berukuran 800 watt, tetapi nantinya salah satu tungku akan dinaikkan menjadi di atas 1.000 watt.

Peningkatan daya salah satu tungku kompor listrik itu yang membuat nilai paket diperkirakan mencapai Rp 2 juta per rumah tangga miskin. Adapun peningkatan daya bertujuan agar waktu memasak menjadi lebih cepat.

"Jadi ada usulan yang satu tungkunya diubah lebih gede. Nah, itu lagi dikalkulasi berapa harganya, harusnya kan enggak Rp 1,8 juta lagi, mungkin Rp 2 juta, pasti lebih naik," jelas Rida.

Lebih lanjut, ia mengatakan, untuk mendorong keinginan masyarakat menggunakan kompor listrik, pemerintah akan menjamin keselamatan dan kemudahan penggunaannya. Nantinya, uji coba penggunaan kompor listrik ini pun akan dievaluasi secara berkala.

Baca juga: Ada Patimban Milik Swasta, Tanjung Priok Kini Punya Saingan

"Uji coba ini yang akan kita evaluasi sampai Oktober nanti," tutup dia.

Kompor listrik lebih mahal atau murah?

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, setidaknya terdapat beberapa manfaat jika program ini dijalankan dengan benar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Sumber Kompas.com
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Whats New
Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Whats New
Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Whats New
Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Whats New
Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Whats New
Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Work Smart
Inflasi: Pengertian, Penyebab hingga Dampaknya

Inflasi: Pengertian, Penyebab hingga Dampaknya

Whats New
Perkuat Organisasi, Ketua OJK Lantik 16 Pimpinan Satuan Kerja

Perkuat Organisasi, Ketua OJK Lantik 16 Pimpinan Satuan Kerja

Whats New
Penipuan sampai Kasus Gagal Bayar Jadi Latar Belakang Terbitnya UU PPSK Sektor Koperasi

Penipuan sampai Kasus Gagal Bayar Jadi Latar Belakang Terbitnya UU PPSK Sektor Koperasi

Whats New
Vale Indonesia Produksi 60.090 Metrik Ton Nikel Tahun 2022

Vale Indonesia Produksi 60.090 Metrik Ton Nikel Tahun 2022

Whats New
Sepanjang 2022, Agritech FishLog Serap 15.000 Ton Ikan dari Perairan RI

Sepanjang 2022, Agritech FishLog Serap 15.000 Ton Ikan dari Perairan RI

Whats New
Antisipasi Resesi, Berikut Ide Bisnis Sampingan Menggunakan Pikap

Antisipasi Resesi, Berikut Ide Bisnis Sampingan Menggunakan Pikap

BrandzView
Daftar Harga BBM di Seluruh Indonesia Berlaku Februari 2023

Daftar Harga BBM di Seluruh Indonesia Berlaku Februari 2023

Whats New
Kunjungan ke APRIL Group, Kadin Ajak Swasta Contoh Pembangunan Panel Surya

Kunjungan ke APRIL Group, Kadin Ajak Swasta Contoh Pembangunan Panel Surya

BrandzView
Menpan-RB: Tidak Ada Lagi Istilah ASN Pegawai Seumur Hidup yang Tidak Bisa Dipecat

Menpan-RB: Tidak Ada Lagi Istilah ASN Pegawai Seumur Hidup yang Tidak Bisa Dipecat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+