Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kecelakaan Beruntun di Tol Pejagan-Pemalang, Ketua KNKT: Kita Sedang Review Operator CCTV

Kompas.com - 21/09/2022, 11:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono mengatakan, hingga saat ini, pihaknya masih melakukan investigasi terkait kecelakaan di Jalan Tol Pejagan (Brebes)-Pemalang, Jawa Tengah, tepatnya di KM 253+00 Jalur A pada Minggu (18/9/2022).

Soerjanto mengatakan, asap dari pembakaran lahan menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan beruntun tersebut.

Meski demikian, kata dia, tim dari KNKT tengah melakukan peninjauan terhadap operator CCTV jalan tol.

"Kita sedang melakukan review bagaimana fungsi efektivitasnya CCTV dan kami juga sedang melakukan review operator CCTV, karena seperti operator di bandara itu kan melihat TV, tapi aktif, tapi kalau operator CCTV ini kan pasif," kata Soerjanto di Redtop Hotel & Convention Center, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Soal Sanksi bagi Operator Jalan Tol Pejagan-Pemalang, Pemerintah Tunggu Hasil Investigasi KNKT

Soerjanto mengatakan, pihaknya akan melakukan peninjauan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) termasuk efektivitas patroli yang dilakukan petugas.

Ia mengatakan, kecelakaan beruntun tersebut bisa dicegah apabila sebelum asap menjalar ke jalan tol, petugas memberikan tanda.

"Seandainya bisa diberikan tanda sebelum asap itu (menyebar), mungkin kecelakaan itu bisa dihindari dan kita ingin melihat SOPnya seperti apa dan sampai sejauh mana, seberapa cepat memberikan tanda itu," ujarnya.

Baca juga: Kecelakaan Beruntun di Tol Pejagan-Pemalang, Apakah Operator Akan Kena Sanksi?


Soerjanto mengatakan, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memberikan solusi agar pembakaran lahan yang dilakukan petani di sekitar jalan tol tersebut dapat dikelola dengan baik.

"Bagaimana mereka (Petani) bisa mengelola hasil pertanian untuk tidak dibakar dan dimanfaatkan untuk pupuk. Makanan ternak atau sebagainya, sehingga mereka tidak membakar lagi," tuturnya.

Lebih lanjut, Soerjanto mengatakan, pemerintah tak bisa melarang petani untuk tidak membakar lahan tersebut sehingga dibutuhkan teknologi agar lahan tersebut tak perlu dibakar.

"Kalau hanya melarang dan tidak ada solusinya terus dia (petani) mau menanam lagi kan tidak bisa, karena itu paling praktis dan bagi mereka, tetapi nanti dengan teknologi yang disampaikan dari BRIN, nantinya itu mendapatkan solusinya," ucap dia.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Earn Smart
Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Whats New
Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Rilis
IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

Whats New
Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Whats New
Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Whats New
Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Whats New
Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi

Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi

Whats New
Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Rilis
Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Whats New
Ada Gejolak Bunga Kredit, Masyarakat Bakal Tunda Lagi Beli Rumah?

Ada Gejolak Bunga Kredit, Masyarakat Bakal Tunda Lagi Beli Rumah?

Whats New
Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Whats New
Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Whats New
Komisaris Independen Wika Beton Jadi Saksi Kasus Suap MA, Manajemen Buka Suara

Komisaris Independen Wika Beton Jadi Saksi Kasus Suap MA, Manajemen Buka Suara

Whats New
Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Ilegal, Ini Daftarnya

Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Ilegal, Ini Daftarnya

Earn Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+