9 Pemda Jadi Contoh Reformasi Birokrasi Penanggulangan Kemiskinan, Ini Rinciannya

Kompas.com - 21/09/2022, 23:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan 9 pemerintah daerah dalam proyek percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 888/2022 tentang Proyek Percontohan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan Pada Pemerintah Daerah.

Sembilan pemda tersebut yakni Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Malang, serta Pemerintah Kota Yogyakarta.

Baca juga: Perintah Jokowi: Jika Harga Pangan Naik, Pemda Harus Subsidi Biaya Angkut

“Instansi daerah yang telah ditetapkan sebagai percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan mempunyai tugas di antaranya menyiapkan data dan informasi pendukung pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan, mendorong keterlibatan serta membangun kolaborasi berbagai pihak,” tulis keputusan yang ditandatangani oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada 20 September 2022.Daerah tersebut juga bertugas melakukan penyusunan rencana aksi yang nantinya digunakan sebagai rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi tematikdengan memperhatikan kolaborasi antar sektor, serta melakukan monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah yang ditunjuk sebagai proyek percontohan reformasi birokrasi tematik nantinya akan dibantu oleh tim teknis yang dibentuk oleh Kementerian PANRB serta kementerian teknis terkait.

Program reformasi birokrasi tematik difokuskan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing Indonesia.

Melalui keputusan ini, Anas berharap pemda yang telah ditunjuk sebagai proyek percontohan dapat melaksanakan reformasi birokrasi berdampak terhadap penanggulangan kemiskinan di daerahnya. Pelaksanaan reformasi birokrasi tematik diharapkan mampu menjawab dan berimplikasi pada pembangunan daerah serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Baca juga: Anggaran di Kabupaten Habis untuk Administrasi dan Birokrasi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.