Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gonta-ganti Kebijakan: Minyak Tanah ke Elpiji, Elpiji ke Jargas, Kini Elpiji ke Kompor Listrik

Kompas.com - 22/09/2022, 09:06 WIB

KOMPAS.com - Pemerintah tengah gencar-gencarnya mengampanyekan konversi penggunaan kompor berbahan bakar elpiji diganti dengan kompor listrik maupun kompor induksi.

Pemerintah bahkan akan membagi-bagikan secara gratis paket lengkap kompor listrik seharga Rp 1,8 juta untuk ratusan ribu kepala keluarga dalam program tersebut.

Jika berhasil, program konversi kompor listrik ini juga diharapkan bisa jadi solusi masalah kerugian PLN akibat kelebihan pasokan atau oversupply listrik PLN, terutama untuk jaringan Jawa-Bali, seiring banyaknya pembangkit baru yang terus dibangun.

Sementara secara terpisah, PLN sendiri juga giat mengampanyekan konversi kompor listrik. Setelah Solo dan Denpasar, DKI Jakarta akan menjadi sasaran pilot project konversi elpiji 3 kg ke kompor induksi berikutnya.

Baca juga: Pemerintah Bagi-bagi Paket Kompor Listrik Gratis Seharga Rp 1,8 Juta

PLN akan membagikan 10.000 unit kompor induksi kepada warga ibu kota mulai bulan Oktober mendatang. Perusahaan setrum negara itu juga memberikan sejumlah insentif untuk peningkatan daya para pelanggannya.

Terkait kebutuhan daya kompor induksi yang sangat besar, PLN akan menambah daya listrik keluarga penerima manfaat agar bisa menggunakannya.

Apa kabar proyek jargas?

Kampanye konversi elpiji ke kompor listrik seakan jadi ironi saat proyek pembangunan jaringan gas (jargas) untuk pelanggan rumah tangga belum optimal.

Melalui sambungan jargas, masyarakat diharapkan mau beralih dari elpiji diganti dengan menggunakan gas alam melalui pipa distribusi.

Baca juga: 10 Produk Tabungan Bank yang Gratis Biaya Admin

Sebagai informasi saja, pasokan gas alam sangat melimpah di Indonesia yang justru diekspor ke luar. Singapura contohnya, masyarakat di negara tetangga itu justru selama ini menikmati jargas yang gasnya dikirim dari Indonesia. 

Sebaliknya, elpiji merupakan bahan bakar yang selama ini harus diimpor sehingga berdampak negatif pada neraca perdagangan. Melimpahnya gas alam di Indonesia tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal lantaran kurangnya infrastruktur pipa gas.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Earn Smart
Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Spend Smart
Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Whats New
Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Rilis
Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Whats New
Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi 'Food Grade' di Jombang

Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi "Food Grade" di Jombang

Whats New
BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

Whats New
Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Whats New
Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Whats New
Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Whats New
BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Whats New
BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

Whats New
Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Whats New
Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan 'Hadiah' Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan "Hadiah" Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+