Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gonta-ganti Kebijakan: Minyak Tanah ke Elpiji, Elpiji ke Jargas, Kini Elpiji ke Kompor Listrik

Kompas.com - 22/09/2022, 09:06 WIB
Muhammad Idris

Penulis

KOMPAS.com - Pemerintah tengah gencar-gencarnya mengampanyekan konversi penggunaan kompor berbahan bakar elpiji diganti dengan kompor listrik maupun kompor induksi.

Pemerintah bahkan akan membagi-bagikan secara gratis paket lengkap kompor listrik seharga Rp 1,8 juta untuk ratusan ribu kepala keluarga dalam program tersebut.

Jika berhasil, program konversi kompor listrik ini juga diharapkan bisa jadi solusi masalah kerugian PLN akibat kelebihan pasokan atau oversupply listrik PLN, terutama untuk jaringan Jawa-Bali, seiring banyaknya pembangkit baru yang terus dibangun.

Sementara secara terpisah, PLN sendiri juga giat mengampanyekan konversi kompor listrik. Setelah Solo dan Denpasar, DKI Jakarta akan menjadi sasaran pilot project konversi elpiji 3 kg ke kompor induksi berikutnya.

Baca juga: Pemerintah Bagi-bagi Paket Kompor Listrik Gratis Seharga Rp 1,8 Juta

PLN akan membagikan 10.000 unit kompor induksi kepada warga ibu kota mulai bulan Oktober mendatang. Perusahaan setrum negara itu juga memberikan sejumlah insentif untuk peningkatan daya para pelanggannya.

Terkait kebutuhan daya kompor induksi yang sangat besar, PLN akan menambah daya listrik keluarga penerima manfaat agar bisa menggunakannya.

Apa kabar proyek jargas?

Kampanye konversi elpiji ke kompor listrik seakan jadi ironi saat proyek pembangunan jaringan gas (jargas) untuk pelanggan rumah tangga belum optimal.

Melalui sambungan jargas, masyarakat diharapkan mau beralih dari elpiji diganti dengan menggunakan gas alam melalui pipa distribusi.

Baca juga: 10 Produk Tabungan Bank yang Gratis Biaya Admin

Sebagai informasi saja, pasokan gas alam sangat melimpah di Indonesia yang justru diekspor ke luar. Singapura contohnya, masyarakat di negara tetangga itu justru selama ini menikmati jargas yang gasnya dikirim dari Indonesia. 

Sebaliknya, elpiji merupakan bahan bakar yang selama ini harus diimpor sehingga berdampak negatif pada neraca perdagangan. Melimpahnya gas alam di Indonesia tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal lantaran kurangnya infrastruktur pipa gas.

Dikutip dari Kontan, misalnya saja, proyek jargas yang menggunakan dana APBN 2009-2020 tidak berjalan mulus. Nilai lost opportunty ditaksir mencapai Rp 1 miliar per tahun akibat jargas yang sudah terbangun ternyata tidak terpakai.

Pembangunan jargas dalam APBN 2009-2020 yang meliputi 17 provinsi telah mencapai total 537.496 sambungan rumah (SR), namun menyisakan 108.976 SR yang belum terpakai.

Baca juga: Ini Jenis-jenis Pinjaman dan Bunga di Pegadaian Terbaru

Penggunaan dana APBN dalam pembangunan pipa jargas SR ini lantaran nyaris tidak ada pihak swasta yang tertarik.

Alasannya, alokasi gas yang disalurkan ke SR terbilang kecil dibandingkan konsumsi pelanggan industri, sehingga secara hitungan ekonomi tidaklah menguntungkan.

Masalah lainnya, yakni masalah pasokan gas yang naik turun. Terlebih pembangunan infrastrukturnya cukup mahal.

Hal serupa juga terjadi pada kendaraan berbahan bakar gas, di mana pemerintah awalnya juga gencar membangun SPBG. Namun kini arah angin berubah, di mana pemerintah kini ganti giat mengampanyekan stasiun pengisian listrik umum (SPLU) untuk mobil listrik. 

Hingga saat ini, cukup banyak SPBG yang sudah terlanjur dibangun juga tercatat mangkrak. 

Sejatinya, listrik yang dinikmati masyarakat juga sebagian berasal dari gas alam yang dibakar di pembangkit. 

Baca juga: Besaran Bunga Shopee Paylater, Denda, dan Cara Menghitungnya

Konversi minyak tanah ke elpiji

Di era Presiden SBY, upaya konversi minyak tanah ke elpiji juga jadi kontroversi. Ini karena pemerintah lebih memilih penggunaan elpiji yang harus diimpor ketimbang memanfaatkan gas alam Indonesia.

Sejatinya, sebelum muncul konversi minyak tanah ke elpiji, sempat muncul pula rencana konversi dari minyak tanah ke batu bara. Belakangan, konversi penggunaan gas batu bara juga kembali mengemuka beberapa tahun belakangan ini.

Gagasan konversi minyak tanah ke batu bara yang saat itu sudah mulai dikampanyekan tiba-tiba dibatalkan begitu saja.

Kala itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, medio 2006, tiba-tiba menyatakan bahwa konversi ke batu bara diganti ke elpiji. Pergantian konversi secara tiba-tiba sempat membuat masyarakat kebingungan.

Baca juga: Lokasi Stasiun Kereta Cepat Kejauhan dari Pusat Kota, Ini Strategi Erick Thohir

Penggunaan elpiji ketimbang minyak tanah memang memiliki sejumlah kelebihan seperti harga yang lebih murah maupun dari sisi kepraktisan dan kebersihan.

Saat awal-awal konversi minyak tanah ke elpiji, minyak tanah mulai hilang dari pasaran yang memicu banyak protes masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com