Kompas.com - 22/09/2022, 19:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan telah diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyiapkan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kami juga diminta oleh presiden segera membuat skenario pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara. Karena belum beres kami di dalam, saya belum ketemu Pak Mendagri," katanya dalam agenda Penandatanganan Keputusan Bersama Netralitas Pegawai ASN, Kamis (22/9/2022).

Namun, dirinya menjanjikan bahwa pekan depan semua skenario pemindahan ASN ke IKN serta persiapan daerah otonomi baru (DOB) Papua akan rampung. Kemudian, Anas berencana ingin bersambang ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: Jasa Marga Mengaku Siap Operasikan Jalan Tol IKN Nusantara

"Tetapi minggu depan sudah selesai insyaAllah, termasuk persiapan DOB Papua dan lain-lain, kami akan duduk banyak dengan Kemendagri," kata Anas.

Mantan Bupati Banyuwangi ini bilang, pihaknya tengah memadankan data para ASN bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

"Saya lagi menyamakan data dengan BKN. Karena menyelesaikan masalah datanya enggak benar, output-nya biasanya enggak benar. Maka berhari-hari kemarin sampai malam, saya dengan deputi (Kementerian PANRB) ketemu dengan Pak Bima (Kepala BKN)," kata Anas.

Baca juga: WIKA Mulai Garap Proyek Jalan Tol IKN Pekan Depan


"Ketemu dengan LAN, karena pelatihannya ada di LAN, kebijakannya ada di sini (Kementerian PANRB), teknisnya ada di BKN. Ini enggak boleh beda, harus satu, datanya harus satu enggak boleh dua," sambung dia.

Pemadanan data ini bertujuan untuk membenahi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Ia berharap masalah SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik segera bisa dibenahi.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, sebanyak 60.000 ASN, TNI, dan Polri bakal dimutasi ke Ibu Kota Negara (IKN) Baru Nusantara. Pemutasian ini direncanakan akan berlangsung pada akhir tahun 2023.

Baca juga: Soal PPPK Nakes, Menpan RB: Ini Prioritas Bapak Presiden...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.