Kompas.com - 23/09/2022, 12:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan inflasi di sektor pangan.

Upaya tersebut pun menurut dia telah membuahkan hasil dengan penurunan tingkat inflasi di sektor pangan dari sebelumnya di bulan Juli 2022 sebesar 10,32 persen, menjadi 8,93 persen per bulan ini.

Untuk menjaga tren penurunan hingga ke batas wajar, dia menuturkan, upaya pengendalian inflasi yang ekstra harus serentak dilakukan di seluruh provinsi.

Arief juga mengatakan, dalam upaya ini, dukungan yang dapat diberikan Pemerintah Daerah diantaranya melalui realisasi belanja wajib perlindungan sosial, salah satunya pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Baca juga: Harga BBM Naik, BI Perkirakan Inflasi Tembus 6 Persen di Akhir 2022

"Sesuai arahan Presiden RI peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci untuk mengurangi inflasi di daerah. Peran aktif daerah antara lain dengan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum termasuk subsidi biaya transportasi distribusi pangan," ujarnya dalam siaran resminya, Jumat (23/9/2022).

Seperti diketahui, kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi sesuai dengan arahan presiden RI dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan no 134/PMK.07/2022 tanggal 05 September 2022 yang mengamanatkan agar daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2022.

Di dalamnya meliputi tiga mekanisme perlindungan sosial, yaitu pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, UMKM, dan nelayan, penciptaan lapangan kerja, dan/atau, pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah termasuk subsidi biaya transportasi distribusi pangan.

Terkait subsidi transportasi distribusi pangan ini, sampai bulan September 2022 ini Badan Pangan Nasional telah melakukan sejumlah fasilitasi pengiriman komoditas pangan dari sentra produksi ke daerah defisit.

Seperti fasilitasi distribusi 79.000 kilogram cabai dari Sulawesi Selatan ke pulau Jawa dan 36.000 kilogram bawang merah dari Bima ke Palembang, Temanggung, dan Bangka, serta fasilitasi pendistribusian 2,7 juta kilogram jagung dari NTB ke Kendal dan Blitar.

“Kami mengajak pemerintah daerah, asosiasi, dan seluruh stakeholder pangan Tanah Air termasuk Yogyakarta, untuk berkoordinasi dengan NFA, apa kebutuhan di daerahnya saat ini yang defisit, nanti akan kami fasilitasi atau hubungkan sehingga dapat dilakukan pendistribusian,” ujarnya.

Baca juga: Atasi Krisis Pangan, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 95 Triliun pada 2023

Selain fasilitasi distribusi pangan, Arief menjelaskan, NFA telah melakukan langkah-langkah extra effort lainnya dalam rangka pengendalian inflasi, diantaranya penetapan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Acuan Pembelian/penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET) dan HPP komoditas pangan, monitoring ketersediaan pasokan dan harga pangan, operasi pasar melibatkan stakeholders, penguatan infrastruktur hulu-hilir, dan percepatan koordinasi dan fasilitasi teknologi penyimpanan pangan untuk pengendalian inflasi daerah.

NFA juga mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi daerah agar menyelenggarakan bazar pangan/operasi pasar dan fasilitasi distribusi dalam upaya pengendalian inflasi pangan di daerah.

"Pelaksanaan extra effort tersebut tentunya tidak bisa dilakukan sendiri oleh NFA. Dalam mengendalikan laju inflasi khususnya di bidang pangan, diperlukan kolaborasi dan kerja sama yang erat dengan seluruh stakeholders termasuk Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID)," ungkapnya.

Untuk mewujudkan pembenahan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika pangan global, Arief mengatakan, Badan Pangan Nasional saat ini tengah fokus menyusun Tata Kelola Kebijakan Pangan Nasional yang sinergis dari hulu ke hilir melalui kerja sama pentahelix ABGCM (Academics, Business, Government, Community and Media).

"Kami berkolaborasi bersama dengan kementerian/lembaga terkait pangan termasuk dengan Dinas Urusan Pangan di 514 kab/kota dan 37 provinsi, dengan BULOG dan BUMN Pangan sebagai operator kami," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DI Yogyakarta Raden Mas Wijoseno Hario Bimo mengatakan, pengendalian inflasi daerah ke depan memiliki banyak tantangan, seperti kenaikan energi dan bahan baku. Namun demikian sesuai arahan Presiden RI Pemprov DIY siap memperkuat kolaborasi dan sinergi khususnya dalam upaya menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan.

Di sisi lain, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DI Yogyakarta Budiharto Setyawan, juga menilai pentingnya stabilitas harga dan ketahanan pangan.

Menurutnya terdapat 3 tantangan besar pengendalian inflasi ke depan, yaitu gangguan dari sisi penawaran baik lokal maupun global akibat pandemi, isu ketahanan pangan lokal, serta kendala produksi dan distribusi akibat perubahan iklim.

Adapun tingkat inflasi Yogyakarta pada Agustus 2022 berada di angka 5,52 persen (YoY). Yogyakarta termasuk dalam daerah yang cukup baik dalam penanganan inflasi, terindikasi dari masuknya Yogyakarta dalam nominasi provinsi terbaik dalam TPID Award, setelah sebelumnya meraih TPID terbaik se-Jawa.

Tingkat Inflasi Indonesia (YoY) pada bulan Agustus 2022 sebesar 4,69 persen, menurun dari bulan Juli 2022 sebesar 4,94 persen. Penurunan tingkat inflasi sangat dipengaruhi penurunan inflasi bidang pangan yang turun menjadi 8,93 persen dari 10,32 persen di bulan Juli 2022.

Baca juga: Jaga Stabilitas Harga Cabai dan Bawang Merah, Ini Langkah Badan Pangan Nasional

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KAI Tegaskan Akan 'Blacklist' Pelaku Pelecehan Seksual

KAI Tegaskan Akan "Blacklist" Pelaku Pelecehan Seksual

Rilis
Lowongan Kerja Yamaha Musik Indonesia Distributor untuk S1 Semua Jurusan, Ini Kualifikasinya

Lowongan Kerja Yamaha Musik Indonesia Distributor untuk S1 Semua Jurusan, Ini Kualifikasinya

Work Smart
Petrokimia Gresik Yakin Penyaluran 3,87 Juta Ton Pupuk Bersubsidi Tercapai

Petrokimia Gresik Yakin Penyaluran 3,87 Juta Ton Pupuk Bersubsidi Tercapai

Whats New
Perumnas Gandeng LPDP untuk Kembangkan Riset dan Inovasi Produk Hunian

Perumnas Gandeng LPDP untuk Kembangkan Riset dan Inovasi Produk Hunian

Whats New
Dorong UMKM Manfaatkan Teknologi, Kadin: Jangan Sampai Stunting, Jadi Harus Naik Level

Dorong UMKM Manfaatkan Teknologi, Kadin: Jangan Sampai Stunting, Jadi Harus Naik Level

Rilis
KPK Soroti Program Jaminan Kesehatan Nasional

KPK Soroti Program Jaminan Kesehatan Nasional

Whats New
BKN Pastikan Hasil Tes Sistem CAT Seleksi PPPK Nakes Tidak Bisa Dimanipulasi

BKN Pastikan Hasil Tes Sistem CAT Seleksi PPPK Nakes Tidak Bisa Dimanipulasi

Whats New
DPR Sahkan RKUHP, Sandiaga Minta Wisman Tidak Ragu Berkunjung ke Indonesia

DPR Sahkan RKUHP, Sandiaga Minta Wisman Tidak Ragu Berkunjung ke Indonesia

Whats New
Viral Video Debitur Meikarta Minta Pembatalan Kredit, Pengamat: Tergantung Klausul Jual Beli

Viral Video Debitur Meikarta Minta Pembatalan Kredit, Pengamat: Tergantung Klausul Jual Beli

Whats New
MITI Gelar Rights Issue Untuk Modal Akuisisi Perusahaan

MITI Gelar Rights Issue Untuk Modal Akuisisi Perusahaan

Rilis
Freeport Buka 10 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Freeport Buka 10 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Gandeng Lazada, Kredito Bidik Penyaluran Pembiayaan Tembus Rp 300 Miliar

Gandeng Lazada, Kredito Bidik Penyaluran Pembiayaan Tembus Rp 300 Miliar

Whats New
Alasan Nama BPR Diubah Jadi Bank Perekonomian Rakyat dalam RUU P2SK

Alasan Nama BPR Diubah Jadi Bank Perekonomian Rakyat dalam RUU P2SK

Whats New
Harga Telur Ayam Naik, BI Perkirakan Inflasi Desember 2022 Capai 0,37 Persen

Harga Telur Ayam Naik, BI Perkirakan Inflasi Desember 2022 Capai 0,37 Persen

Whats New
Kisah Yuniarti, Dokter Hewan yang Berinovasi Ciptakan Bumbu Rendang Tahan Setahun Tanpa Pengawet

Kisah Yuniarti, Dokter Hewan yang Berinovasi Ciptakan Bumbu Rendang Tahan Setahun Tanpa Pengawet

Smartpreneur
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.