Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konversi Kompor Elpiji ke Kompor Listrik, Alih Beban "Oversupply" Listrik ke Masyarakat Miskin?

Kompas.com - 23/09/2022, 14:18 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com – Uji coba konversi kompor elpiji ke kompor listrik dinilai akan semakin membebani masyarakat miskin. Hal ini tak ubahnya memindahkan beban berat yang dipikul PT PLN (Persero) akibat oversupply listrik yang terjadi selama ini, ke masyarakat miskin.

“Saya kira benar PLN mengalihakan beban oversupply ke konsumen, bukan ke independent power producer (IPP), harusnya ini ditanggung bersama, PLN dan IPP,” ujar Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi kepada Kompas.com, Jumat (23/9/2022).

Sebagai informasi, dalam kontrak jual beli listrik dengan pengembang swasta atau IPP, ada yang disebut dengan skema “Take Or Pay”. Dalam skema ini, maka PLN harus mengambil pasokan listrik dari pembangkit listrik sesuai jumlah yang disepakati. Jika tidak diambil maka PLN akan membayar pinalti.

Baca juga: Boros Mana Masak Pakai Kompor Listrik Vs Elpiji?

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mendorong peningkatan konsumsi listrik di tanah air. Salah satu upayanya adalah dengan mendorong program kompor listrik, dan juga kendaraan listrik. Dengan demikian, maka penggunaan listrik otomatis akan semakin tinggi, dan mengurangi beban oversupply PLN yang terjadi selama ini.

Oversupply itu kan pembelian dari IPP ya, dan jumlahnya cukup besar sekitar 7 Giga Watt per tahun, dipakai atau tidak dipakai. Memang ada perjanjian sebelumnya bahwa PLN harus membeli dari IPP itu, sehingga ini kondisinya jadi oversupply,” lanjut Fahmy.

Menurut Fahmy agar beban PLN tidak beralih ke masyarakat, seperti penggunaan kompor induksi misalknya, ada baiknya jika PLN melakukan renegosiasi dengan IPP. Di sisi lain, IPP juga tentunya akan memahami kondisi yang terjadi saat ini, dimana demand penggunaan listrik masih rendah.

Baca juga: Gonta-ganti Kebijakan: Minyak Tanah ke Elpiji, Elpiji ke Jargas, Kini Elpiji ke Kompor Listrik

“Ini harusnya bisa di renegosiasi lagi untuk mengubah perjanjian agar PLN bisa membayar untuk yang dipakai saja, sementara yang tidak dipakai atau masih oversupply bisa ditanggung bersama. Itu harus negosiasi ulang, dan IPP harus memahami juga,” lanjut dia.

Fahmy mengungkapkan, cara yang dilakukan PLN saat ini dirasa kurang tepat dengan mendorong penggunaan kompor listrik. Hal ini semakin mengkhawatirkan, jika daya listrik untuk penggunaan kompor listrik dinaikkan dari 450 VA menjadi 1.300 VA.

“Itulah masalahnya, PLN tidak melakukan negosiasi ulang, tapi mencari cara agar bisa mengurangi oversupply tadi dengan menggunakan kompor listrik, bahkan PLN bakal menaikkan daya 450 VA menjadi 900 VA,” jelas dia.

Fahmy mengungkapkan, dalam mendorong penggunaan kompor listrik itu tidak semudah yang dibayangkan, dan serta merta bisa mengurangi masalah oversupply listrik.

“Konsumen harus menaikkan daya, dan menahan kelabihan beban. Saya rasa kebijakan ini kurang pas ya, dengan kompor listrik juga butuh waktu untuk mengatasi oversupply, tidak serta merta,” tegas dia.

Baca juga: 5 Fakta Rencana Konversi Kompor Listrik yang Perlu Diketahui

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Wajar Ibu-ibu Menengah ke Atas Beli Minyakita, Kemasannya Menggoda'

"Wajar Ibu-ibu Menengah ke Atas Beli Minyakita, Kemasannya Menggoda"

Whats New
Ekonomi Jawa Tengah Diprediksi Tumbuh 5,3 Persen, Didorong Investasi dan Konsumsi

Ekonomi Jawa Tengah Diprediksi Tumbuh 5,3 Persen, Didorong Investasi dan Konsumsi

Whats New
Saham Sektor Teknologi Catatkan Kenaikan Paling Tinggi Awal 2023, Ini Katalisnya

Saham Sektor Teknologi Catatkan Kenaikan Paling Tinggi Awal 2023, Ini Katalisnya

Whats New
Soal Jalan Berbayar, Bos Bluebird: Kalau Bisa Taksi Digratiskan

Soal Jalan Berbayar, Bos Bluebird: Kalau Bisa Taksi Digratiskan

Whats New
8 Penyakit Kritis yang Biaya Rawat Inapnya Ditanggung Asuransi

8 Penyakit Kritis yang Biaya Rawat Inapnya Ditanggung Asuransi

Whats New
Airlangga Sebut RI Tak Akan Setop Ekspor Sawit ke Eropa

Airlangga Sebut RI Tak Akan Setop Ekspor Sawit ke Eropa

Whats New
Kurangi Konsumsi Listrik, Perusahaan Wajib Bangun Infrastruktur Green Data Center

Kurangi Konsumsi Listrik, Perusahaan Wajib Bangun Infrastruktur Green Data Center

Rilis
Strategi Anak Usaha ABM Investama Perkuat Ekosistem Logistik Nasional

Strategi Anak Usaha ABM Investama Perkuat Ekosistem Logistik Nasional

Rilis
Larang Minyakita Dijual Online, Kemendag Turunkan 6.678 Tautan Toko 'Online'

Larang Minyakita Dijual Online, Kemendag Turunkan 6.678 Tautan Toko "Online"

Whats New
Program Kartu Prakerja Gelombang 48 Belum Dimulai, PMO: Baru Sekadar Daftar Akun

Program Kartu Prakerja Gelombang 48 Belum Dimulai, PMO: Baru Sekadar Daftar Akun

Whats New
Januari 2023, Penjualan Eceran Diprediksi Tumbuh 1,7 Persen secara Tahunan

Januari 2023, Penjualan Eceran Diprediksi Tumbuh 1,7 Persen secara Tahunan

Whats New
Dukung Promosi UMKM, GoSend Sediakan Wadah Komunitas Best Seller GoSend

Dukung Promosi UMKM, GoSend Sediakan Wadah Komunitas Best Seller GoSend

Whats New
Pesawat Susi Air Dibakar di Nduga, INACA Minta Keamanan Penerbangan Ditingkatkan

Pesawat Susi Air Dibakar di Nduga, INACA Minta Keamanan Penerbangan Ditingkatkan

Whats New
Kartu Prakerja Diperkenalkan Lagi di Forum PBB, Disebut Berdampak Positif untuk Kesejahteraan

Kartu Prakerja Diperkenalkan Lagi di Forum PBB, Disebut Berdampak Positif untuk Kesejahteraan

Whats New
Kementan Fokus Tuntaskan Arahan Presiden Tanam 1 Juta Batang Kelapa Sesuai Target

Kementan Fokus Tuntaskan Arahan Presiden Tanam 1 Juta Batang Kelapa Sesuai Target

Smartpreneur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+